Bareksa.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menerbitkan ketentuan mengenai formulasi penghitungan tarif listrik terbaru pada semester I 2018. Saat ini, Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan untuk memasukkan harga batu bara ke dalam komponen penentu tarif listrik. Hal ini akan dapat membuat tarif listrik naik. Sebab formula baru penyesuaian tarif memasukkan faktor harga batu bara yang saat ini trennya menanjak.

Jika kebijakan tersebut direalisasikan, sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia terkena dampak khususnya dalam hal keuangan mereka. Perusahaan yang bergerak di industri ritel termasuk banyak menggunakan listrik, yang terlihat pada pos beban umum dan administrasi dalam laporan keuangan. (Baca juga Jika Tarif Listrik Naik, Bagaimana Dampaknya Terhadap Emiten Tekstil?)

Salah satu emiten ritel tercatat di Bursa adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS). Berdasarkan data laporan keuangan per September 2017, Ramayana harus menanggung biasa listrik dan energi hingga Rp203 miliar, angka tersebut setara 19 persen dari seluruh beban usaha yang mencapai Rp1,08 triliun.

Selain itu, peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) membukukan porsi listrik dan air mencapai Rp243 miliar dalam periode sembilan bulan 2017. Angka tersebut setara 5 persen jika dibandingkan total beban penjualan yang mencapai Rp4,1 triliun

Adapun emiten milik Grup Lippo, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) mencatat porsi utilitas sebesar Rp181 miliar sepanjang periode Januari-September 2017. Angka tersebut setara 17 persen jika dibandingkan seluruh beban usaha Matahari yang mencapai Rp2,9 triliun.

Rencana formulasi penghitungan tarif listrik ini menjadi sentimen negatif bagi sejumlah saham perusahaan ritel. Hal ini tercermin dari penurunan harga saham mereka pada perdagangan hari ini di Bursa. (Lihat Belanja Politik Pilkada dan Jelang Pilpres Bakal Dongkrak Daya Beli di 2018)

Hingga pukul 15.07 WIB perdagangan hari ini, 30 Januari 2018, harga saham RALS turun 2,3 persen menjadi Rp1.130, disusul MAPI yang turun 2,2 persen ke level Rp7.425 dan LPPF yang turun 0,2 persen ke harga Rp11.075.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N. Sommeng mengatakan rencana reformulasi tersebut tengah dikaji dan akan dituangkan ke dalam sebuah Keputusan Menteri ESDM.

“Saya sudah lapor Menteri bulan lalu. Mungkin [keluar] bulan depan atau Maret, bareng dengan Kepmen BPP 2017,” ujar Andy di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (29 Januari 2018).

Harga batu bara acuan (HBA) direncanakan masuk ke dalam formula tarif seiring dengan porsi pembangkit batu bara saat ini hingga beberapa tahun ke depan masih mendominasi. Saat ini porsi pembangkit batu bara mencapai sekitar 60 persen. (hm)