Bareksa.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mendorong swasta berpartisipasi aktif ikut mengembangkan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kementerian memperkirakan realiasi pembangunan rumah MBR bakal meleset dari target awal sebanyak 5 juta rumah dalam lima tahun.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menjelaskan kementerian akan mendorong partisipasi aktif swasta untuk ikut mendukung program rumah tersebut. Dia mengakui bahwa sumber dana dari pemerintah saja tidak akan cukup untuk mengejar target pembangunan rumah.

"Kita ada deviasi sekitar 25 persen dari target pembangunan, kita akan dorong swasta untuk mengembangkan rumah MBR," terang dia di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2017.

Menurut Danis, pihak swasta dapat ikut memanfaatkan sejumlah aset untuk mengembangkan properti khusus MBR. Dia memandang bahwa swasta dapat meniru konsep badan usaha milik negara (BUMN) yang memanfaatkan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun transit oriented development (TOD).

BUMN telah mengembangkan TOD di stasiun Pondok Cina, Tanjung Barat, Bogor dan Bekasi. Maka dia memandang kunci untuk mencapai target adalah mendorong swasta untuk lebih aktif.

Pemerintah menargetkan membangun rumah untuk MBR sebanyak 1 juta unit per tahun. Akan tetapi, sejak 2015 pemerintah belum bisa mencapai target. Hingga akhir 2017, kementerian memperkirakan membangun sekitar 2,2 juta unit rumah atau 44 persen dari target.

Pada 2015, rumah MBR yang telah dibangun sebanyak 699.770 unit, 2016 sebanyak 795.169 unit dan 2017 diperkirakan mencapai 700.000 unit.

Danis mengatakan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana subsidi sekitar 10-15 persen dari kebutuhan pembangunan rumah. Dia memandang bahwa di masa mendatang pemerintah akan tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk perumahan seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, hingga tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian PUPR telah membangun sepanjang 2.623 kilometer (km) jalan baru. Jumlah tersebut terdiri atas jalan nasional dan jalan tol.

Dia menuturkan, hingga akhir tahun ini bakal ada jalan tol baru sepanjang 568 km yang rampung dikerjakan. Sementara, sampai akhir 2019 diargetkan bakal ada 1.852 tol baru yang direalisasikan.

Selanjutnya, Kementerian PUPR berencana membangun 65 bendungan yang terdiri atas 49 unit bendungan baru dan 16 unit bendungan yang merupakan bangunan terusan.

Untuk ketahanan pangan, kementerian bakal membuat jaringan irigasi baru seluas satu juta hektar (ha), membangun jembatan sepanjang 30.000 meter, meningkatkan akses air bersih dan perbaikan kawasan permukiman serta memperbaiki sanitasi dan persampahan. (AM)