Bareksa.com - Berikut kumpulan berita dan informasi terkait ekonomi, investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi, Kamis, 10 September 2020.

PSBB Total

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19).

"Kita akan menarik rem darurat kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dikutip CNN Indonesia, Rabu (9/9).

Terkait dengan itu pula, Anies menyatakan akan meniadakan sementara pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor polisi ganjil-genap, serta membatasi transportasi umum. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Jabodetabek untuk pelaksanaan fase pengetatan di hari ke depan serta bersiap membatasi kegiatan perkantoran.

Kebijakan PSBB yang kemudian dilanjutkan PSBB transisi merupakan salah satu upaya Pemprov DKI menekan laju penyebaran virus corona. Namun, dalam beberapa hari terakhir, justru jumlah kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor penambahan tertinggi.

Bahkan, Jakarta kembali menjadi provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak dengan 48.393 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.317 orang meninggal dunia. Sampai Selasa (8/9), Jakarta memiliki kasus aktif atau pasien positif Covid-19 yang dirawat dan isolasi sebanyak 11.030 orang.

Sementara itu jumlah orang yang dites dengan metode PCR dalam satu pekan terakhir sebanyak 55.424 orang atau telah berada di atas target WHO untuk Jakarta minimun melakukan tes 10.645 orang per pekan. Sedangkan persentase kasus positif Covid-19 dalam sepekan terakhir sebesar 13,2 persen.

Kasus positif Covid-19 di Ibu Kota mayoritas berasal dari klaster perkantoran. Hal ini tak terlepas dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat yang diambil Anies dalam PSBB transisi fase satu.

Peningkatan kasus positif juga tak terlepas dari jumlah tes yang telah dilakukan Pemprov DKI. Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah tes Covid-19 terbanyak dibandingkan provinsi lain.

Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan melanjutkan pembangunan konstruksi jalan tol. Bahkan, ia mengatakan proyek infrastruktur tersebut akan mendatangkan investasi Rp100 triliun hingga akhir tahun.

"Dengan demikian, dalam jangka pendek akhir 2020 akan ada Rp100 triliun investasi. Tapi untuk kuartal III saja kami hitung Rp53 triliun," ujarnya dikutip CNN Indonesia, Rabu (9/9).

Basuki sendiri baru saja menyaksikan PPJT Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo hari ini. Total investasi dari proyek tol tersebut mencapai Rp26,7 triliun.

Pengerjaan tol tersebut dilakukan oleh konsorsium yang dipimpin PT Daya Mulia Turangga Gama Group, beserta dua BUMN yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ruas tol sepanjang 91,93 km ditargetkan mulai pengerjaan konstruksi pada Oktober 2020, sehingga dapat mulai beroperasi di 2023 mendatang.

Selanjutnya, pemerintah juga dalam proses lelang Tol Yogya-Bawen sepanjang 75 km. Tol tersebut memiliki nilai investasi Rp17,7 triliun. Proyek tol tersebut ditargetkan selesai pada 2023 mendatang.

Pasar Obligasi Melemah

Harga obligasi pemerintah mayoritas ditutup melemah pada perdagangan Rabu (9/9/2020), menyusul buruknya data penjualan ritel nasional. Hanya obligasi bertenor 30 tahun yang harganya mengalami penguatan.

Hanya Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 30 tahun ramai dikoleksi investor hari ini, sedangkan sisanya yakni SBN berjatuh tempo 1 hingga 20 tahun cenderung dilepas investor.

Seperti dikutip CNBC Indonesia, SBN tenor 30 tahun mengalami penurunan imbal hasil (yield) 0,3 basis poin ke level 7,462 persen, sedangkan kenaikan yield terjadi di SBN dengan tenor 1 hingga 20 tahun. Sementara itu, yield SBN dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara mengalami kenaikan 1,4 basis poin ke level 6,897 persen.

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga kenaikan yield menunjukkan harga obligasi yang turun. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1 persen.

Kenaikan yield tertinggi tercatat di SBN dengan tenor 1 tahun yang naik 27,3 basis poin ke level 4,092 persen. Sedangkan, kenaikan yield terendah terjadi pada SBN berjatuh tempo 20 tahun sebesar 1,1 basis poin ke 7,445 persen.

Seiring dengan kenaikan yield obligasi, Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang terkontraksi 12,3 persen pada Juli 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). IPR belum bisa lepas dari kontraksi selama 8 bulan beruntun.

Bahkan pada Agustus 2020, BI memperkirakan penjualan ritel masih turun dengan kontraksi IPR 10,1 persen YoY. Dengan begitu, rantai kontraksi penjualan ritel kian panjang menjadi sembilan bulan berturut-turut.

Sentimen negatif lainnya adalah babak baru perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas. Meski ada perjanjian fase I damai dagang yang ditandatangani Januari, serangan baru terhadap komoditas China kini dilancarkan lagi oleh AS dengan memblokir impor kapas dan produk tomat dari wilayah Xinjiang di China barat.

Selain itu, kabar mengejutkan datang dari pengembang vaksin Covid-19 AstraZeneca yang menghentikan sementara uji klinis tahap ketiganya sampai waktu yang belum ditentukan menyusul laporan adanya efek samping terhadap peserta di Inggris.

Grab Ekspansi Fintech

Startup ride hailing Asia Tenggara, Grab Holding dikabarkan sedang melakukan pembicaraan beberapa investor untuk menggalang pendanaan US$300 juta (Rp 4,35 triliun) hingga US$500 juta (Rp7,25 triliun) untuk membesarkan bisnis teknologi finansial alias fintech.

Menurut sumber yang mengetahui rencana ini, Grab sedang melakukan pembicaraan dengan Prudential PLC, AIA Group Ltd dan beberapa investor lainnya. Targetnya aksi korporasi ini rampung awal Oktober 2020, seperti dikutip CNBC Indonesia dari Reuters, Rabu (9/9/2020).

Sumber lainnya mengungkapkan Grab menargetkan separuh dari dana yang akan dihimpun berasal dari perusahaan asuransi. Prudential dan AIA yang pertama kali disebut.

Bila berhasil mengaet Prudential dan AIA, Grab punya kesempatan untuk mengembangkan bisnis fintech asuransi dan penjualan produk wealth management. Hingga berita ini diturunkan Grab, Prudential dan AIA tidak menolak berkomentar.

Grab memiliki unit bisnis fintech bernama Grab Financial. Sebelum putaran pendanaan ini, valuasi Grab Financial ditaksir US$2 miliar. "Finalisasi pendanaan baru ini akan membantu Grab dalam perlombaan mendapatkan lisensi bank digital di Singapura," terang sumber tersebut.

Tahun lalu, Grab menggandeng SingTel mengajukan izin lisensi bank digital ke bank sentral Singapura.

Laporan Asabri & Jiwasraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendesak PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri untuk merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2020.

Sri Mulyani mengatakan permintaan itu sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di kedua perusahaan tersebut.

“Itu dilakukan agar dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP Tahun 2020 secara andal,” katanya dalam Raker bersama Komite IV DPD RI dikutip Bisnis.com, Rabu (10/9/2020).

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah juga menindaklanjuti temuan BPK terkait kewajiban atas program pensiun dan potensi unfunded past service liability pada PT Asabri.

Dia menjelaskan pemerintah akan menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun, melakukan review, dan penyesuaian atas penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuaria.

Kemudian, pemerintah turut menyempurnakan kebijakan akuntansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun.

Tak hanya itu, pemerintah juga menindaklanjuti temuan BPK mengenai penatausahaan piutang perpajakan dengan mulai mengimplementasikan revenue accounting system (RAS).

Selanjutnya temuan mengenai penatausahaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maka pemerintah akan menyempurnakan peraturan kebijakan, SOP rekonsiliasi serta pelaporan dalam rangka penatausahaan aset KKKS.

* * *