Bareksa.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah dan bakal menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kondisi keuangannya. Menagggapi surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terkait kondisi keuangan perseroan, menajamen PLN mengungkapkan bahwa perseroan telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan.

“Di antaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi serta pengadaan barang dan jasa,” terang manajemen dalam suratnya, Rabu, 27 September 2017.

Selanjutnya, kebutuhan pendanaan melalui pijaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund yang lebih murah. Melalui pinjaman tersebut, penarikan pinjaman perseroan juga disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.

Strategi selanjutnya adalah perseroan selalu menjaga likuiditas untuk mendanai operasi dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan. (Baca : Rencana DMO Batu Bara PLN, Ini Analisa Dampak Biaya Listrik ke Inflasi)

Butuh Dana untuk Program 35 GW

Menurut Manajemen PLN, perseroan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan program 35 gigawaatt (GW) yang dicanangkan pemerintah. Program pembangunan pembangkit listrik 35 GW merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pada 2015, masih ada 11 sistem yang masih defisit dan saat ini sudah tidak ada lagi sistem yang defisit. Rasio elektrifikasi saat ini mencapai 92,8 persen.

Selanjutnya, penambahan kapasitas pembangkit listrik periode 2014-2016 sebesar 7.701 megawatt (MW) dan ditargetkan tambahan pada 2017 sebanyak 2.600 MW.

Penambahan transmisi periode 2014-2016 sebesar 6.800 KMS dan ditargetkan bertambah 8.594 KMS tahun ini. penambahan gardu induk tahun 2014-2016 sebesar 10.025 MVA dan ditargetkan tambahan pada 2017 sebanyak 14.280. (Lihat : Investor Respons Negatif Efek Pengaturan Harga Batu Bara ke PLN?)

Porsi Penangguhan BBM

Porsi penangguhan bahan bakar minyak dalam komposisi produksi tenaga listrik turun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi 5,8 persen pada 2017. Biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik turun dari Rp 1.419 per kWh pada 2014 menjadi Rp 1.303 per kWh pada 2017.

Pada saat bersamaan, PLN mengemban tugas PSO, sehingga selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga memberikan tarif yang mampu meningkatkan competitiveness bisnis dan industri.

Selama 2017, tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik untuk pelanggan non subsidi meskipun menjadi lonjakan harga energi primer terutama batu bara. (Baca : Usai Catatkan Tahap I, KIK EBA PLN Tahap II Berpeluang Listing di Luar Negeri)

Lima Poin Surat Sri Mulyani

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno terkait adanya risiko gagal bayar utang PLN.

Lima poin yang disampaikan Sri Mulyani adalah sebagai berikut;

1. Kinerja PT PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban korporasi untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi. Hal ini menyebabkan dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Keuangan harus mengajukan permintaan waiver kepada lender PT PLN sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan convenant PT PLN dalam perjanjian pinjaman untuk menghindari cross default atas pinjaman PT PLN yang mendapatkan jaminan pemerintah.

2. Terbatasnya internal fund PT PLN untuk melakukan investasi dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PT PLN dari pinjaman, baik melalui pinjaman kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi, maupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional. (Baca : Harga Batu Bara Kelistrikan akan Diatur, Ini Imbas ke PTBA, ADRO, ITMG, dan DOID)

3. Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PT PLN, kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN diproyeksikan terus meningkat di beberapa tahun mendatang. Sementara itu, pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PT PLN.

4. Dengan mempertimbangkan bahwa sumber penerimaan utama PT PLN berasal dari TTL yang dibayarkan oleh pelanggan dan subsidi listrik dari pemerintah, kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Selain itu, kami mengharapkan saudara dapat mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi biaya operasi (utamanya energi primer) guna mengantisipasi peningkatan risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang.

5. Terkait dengan penugasan 35 GW, kami berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PT PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PT PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN). Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainibilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PT PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah. (Lihat : PLN Minta Harga Batu Bara Diturunkan, Ini Analisis Dampaknya ke Emiten Batu Bara)