Bareksa.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan menjalankan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada para calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) untuk periode 2017-2022 mulai hari ini (5 Juni 2017). Berbagai harapan dan amanat terkait sepak terjang OJK ke depan pun bermunculan. Tak terkecuali dari Ketua Dewan Komisioner OJK yang masih menjabat, Muliaman D Hadad.

Mantan Deputi Gubernur BI yang mengisi posisi orang nomor satu di OJK sejak 2013 itu berpendapat OJK bakal menghadapi tantangan terutama dari ekonomi global. Bagaimana perekonomian Indonesia mau tak mau akan terimbas dari gejolak eksternal ini.

"Terutama pertumbuhan ekonomi dunia belum terlalu konsisten. Oleh karena itu, tentu saja akan ada implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Karena OJK berada di very core, tugas pokoknya saya kira yang paling penting adalah bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya di sela penandatangan kerja sama OJK dengan bank sentral Filipina di Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi dunia memang belum membaik. Setelah mampu tumbuh 3,1 persen pada 2015, perekonomian global justru melambat menjadi hanya tumbuh 2,4 persen. Kendati demikian, Bank Dunia memproyeksikan perekonomian dunia akan membaik ke level 2,7 persen pada tahun ini. Di sisi lain, perekonomian Indonesia tahun lalu berhasial tumbuh di level 5,02 persen, membaik dibanding tahun 2015 yang cuma 4,88 persen. Pada tahun ini, Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional ada di angka 5,2 persen pada 2017. Ketahanan sistem keuangan dan membaiknya fiskal pemerintah yang didorong Program Tax Amnesty menjadi pertimbangan.

Stabilitas sistem keuangan dinilai menjadi kunci ketahanan dan keberlanjutan perekonomian Indonesia. Muliaman sendiri menegaskan, bahwa di bawah kepemimpinannya OJK telah menjalankan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Pertama, peningkatan kualitas pengawasan dalam rangka menciptakan stabilitas, kedua mendorong bagaimana industri keuangan bisa lebih kontributif terhadap kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional, dan saya kira kita melanjutkan upaya menjadikan industri keuangan yang inklusif harus terus berlanjut,” jelas dia.

Menyikapi naiknya peringkat Indonesia menjadi negara layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P), Muliaman menilai hal ini harus bisa dimanfaatkan OJK, terutama dengan memperdalam pasar keuangan. "Setelah ada peringkat dari S&P, kita harus lari lebih cepat. Kita harus leverage investment grade ini untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama kebutuhan pembiayaan dari berbagai macam proyek yang memang sangat kita perlukan," tuturnya.

Hari ini Komisi XI DPR RI sendiri memiliki jadwal menguji empat calon dewan komisioner OJK, yakni untuk posisi ketua dan wakil ketua. Sementara itu, seluruh 14 calon dijadwalkan untuk melakukan fit and proper test sepanjang minggu ini.

Adapun nama-nama yang akan melakukan proses seleksi uji kemampuan dan kepatutan di DPR-RI yakni:

Calon Ketua merangkap Anggota:
1. Wimboh Santoso.
2. Sigit Pramono.

Calon Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota
1. Agus Santoso.
2. Riswinandi.

Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota
1. Heru Kristiyana.
2. Agusman.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota
1. Nurhaida.
2. Arif Baharudin.

Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap Anggota
1. Edy Setiadi.
2. Hoesen.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota
1. Haryono Umar.
2. Ahmad Hidayat.

Calon Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen
1. Tirta Segara.
2. Firmanzah.

(K15)