Bareksa.com - Asosiasi Pengembang Perumahaan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memaparkan target perumahan subsidi yang dibangun tahun ini naik 42,85 persen dibandingkan angka tahun lalu. Sejumlah daerah akan menjadi prioritas pembangunan rumah bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah itu.

Ketua Apersi, Junaidi Abdillah, mengatakan target perumahan subsidi yang dibangun tahun ini, mencapai 120.000 unit di seluruh Indonesia, naik dari tahun lalu yang mencapai 84.000 unit. Hal ini dipaparkan dalam pertemuan Apersi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami membicarakan soal target perumahan subsidi. Target Apersi mencapai 120.000 unit tahun ini," ucap Junaidi di kantor Wapres, Jakarta, Senin (20 Maret 2017).

Menurut dia, ada beberapa daerah yang menjadi prioritas, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Meski demikian, ada masalah hambatan dalam pembangunan perumahan subsidi, termasuk kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal perizinan dan infrastruktur. Namun, Junaidi optimis target pembangunan rumah subsidi bisa dicapai, karena ada bantuan dari pemerintah pusat yang mendukung adanya rumah murah untuk masyarakat menengah ke bawah.

Dia pun menegaskan, meski harga rumah subsidi mengalami kenaikan sebesar 5 persen, jumlah peminatnya tidak akan mengalami penurunan.

"Tiap tahun harga kami naik, sekitar 5 persen. Kalau harga kan berbeda-beda di tiap daerah. Misalnya di Jawa Barat, sekarang sekitar Rp 133-135 juta dari Rp 120-125 juta tahun lalu," jelas Junaidi.

Selain dukungan dari pemerintah, penetapan down payment (DP) 1 persen, juga menjadi daya tarik sendiri bagi para konsumen. Hal inilah yang dianggap mempunyai dampak besar.

"Setelah DP 1 persen yang dicanangkan pemerintah, ada kenaikan penjualan sebesar 30 persen. Cuma, kalau bisa DP itu berlaku untuk semuanya, jangan hanya berlaku untuk teman-teman yang berpenghasilan tetap saja,"

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyebut apa yang dilakukan Apersi patut didukung. Pasalnya, langkah pembangunan tersebut membantu untuk kebutuhan masyarakat.

Basuki, mengutip kata Wapres, mengatakan bahwa rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok akan selalu dicari oleh masyarakat. Sebagai gambaran, kalau penduduk Indonesia sekarang 250 juta dan satu rumah dihuni oleh 5 orang, berarti butuh sekitar 50 juta rumah.

"Sehingga, apalagi kalau dengan pertambahan penduduk 1,5 persen, berarti minimal satu tahun, dibutuhkan rumah kira-kira 750 ribuan," tandas Basuki.

Diketahui, pemerintah tahun 2017 menggelontorkan anggaran Rp 14 triliun untuk bantuan pembelian rumah bagi masyarakat kurang mampu. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerkan PUPR, Lana Winayanti, bantuan tersebut digelontorkan untuk tiga keperluan.

Adapun, hal yang pertama ialah pemberian fasilitas kredit pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ke masyarakat kurang mampu (KPR FLPP). Anggaran yang digelontorkan untuk fasilitas ini mencapai Rp 9,7 triliun. Kedua, keperluan untuk melaksanakan program subsidi selisih bunga. Anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai Rp 3,7 triliun untuk subsidi 225.000 unit rumah.

"Lalu, ketiga, untuk subsidi bantuan uang muka. Ini untuk 345.000 unit rumah dengan besaran anggaran mencapai Rp1,3 triliun," tandas Lana. (K16)