Bareksa.com - Di tengah merebaknya kekhawatiran pasar modal dan pelaku ekonomi akan efektivitas pemerintahan baru Jokowi-JK, Wakil Presiden Terpilih H.M. Jusuf Kalla menegaskan pemerintahannya nanti akan bergerak lebih cepat dan firm. "Insya Allah, saya dan Pak Jokowi akan lebih decisive dalam mengambil keputusan dan dalam menggunakan dua perangkat utama pemerintahan, yakni anggaran dan kebijakan."

Penegasan itu diutarakan JK pada acara makan malam dan dialog terbatas dengan sekitar 50 CEO dan pimpinan puncak institusi keuangan dan perusahaan terkemuka yang diselenggarakan oleh Bareksa.com, Syailendra Group, dan Bloomberg Indonesia di Jakarta, Senin malam kemarin, 13 Oktober 2014. Hadir dalam forum ini CEO dan direksi dari antara lain: Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Manulife, CIMB-Principal, BNP Paribas, Northstar, Michellin Indonesia, dan Hua Wei. Juga ada Dirut Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, CEO Semen Indonesia dan Komisaris Bursa Efek Indonesia Dwi Soetjipto, dan Dirut PLN Nur Pamudji. Dari pihak penyelenggara, hadir Presiden Direktur Syailendra Capital Jos Parengkuan, Founder/CEO Bareksa.com Karaniya Dharmasaputra, dan CEO Idea Group Neneng Herbawati.

Di acara ini, ada tiga poin penting yang diungkapkan JK, yang perlu digarisbawahi:

Kabinet

JK menyatakan telah diputuskan bahwa tujuh posisi ekonomi penting di kabinetnya nanti akan diisi oleh kalangan profesional. "Profesional murni, bukan dari unsur partai politik. Wakil partai politik akan mendapat tempat di pos lainnya," katanya. Dia mengungkapkan portofolio yang akan diisi profesional itu antara lain adalah Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Pertanian.

BBM

Salah satu kebijakan yang terus dicermati pasar adalah jadi tidaknya pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi defisit neraca berjalan dan menyehatkan kembali anggaran. Berkenaan dengan hal ini, JK tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa pemerintah baru akan segera melakukannya.

"Kalau perlu seminggu setelah dilantik, kami akan menaikkan harga BBM. Tapi mungkin karena butuh proses administrasi prosesnya bisa makan waktu 2-3 minggu. Semakin lama ditunda, anggaran kita semakin berat. Beban subsidi itu sudah mencapai Rp1 triliun setiap hari," kata JK.

Parlemen

Yang menarik, JK menegaskan pada Januari nanti, pemerintahannya akan mendapat dukungan mayoritas suara di parlemen. Tidak menjelaskan lebih terperinci apa yang dia maksud, tapi tampaknya ini terkait dengan musyawarah nasional sejumlah partai yang akan digelar tahun depan, antara lain Golkar, PPP, dan PAN.

"Banyak yang khawatir karena tidak paham perbedaan sistem presidensiil dan parlementer. Indonesia ini presidensiil. Posisi pemerintah kuat sekali."

Selain itu, JK juga menekankan bahwa secara faktual selama ini tidak pernah ada koalisi yang bersifat permanen. "Koalisi itu selalu issue by issue, karena pada dasarnya tidak ada partai politik yang ingin jadi oposisi terus. Partai itu pada dasarnya didirikan untuk berkuasa," katanya. (kd)