Bareksa.com - Dampak penundaan pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla minggu lalu belum diketahui apakah akan juga menunda pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang rencananya akan dilakukan akhir bulan ini.

Sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang saat itu masih sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pernah merencanakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Jumat, tanggal 31 Oktober.

Rencana ini pernah diungkapkan oleh seorang tokoh di lingkaran terdekat Jokowi-JK kepada Bareksa.com.

JK pun pernah mengungkapkan hal yang kurang lebih sama, bahwa kenaikkan harga BBM akan dilakukan dalam waktu satu sampai dua minggu setelah kabinet dibentuk. Tetapi apa daya pembentukan kabinet mengalami beberapa kali penundaan.

Awalnya, Jokowi-JK merencanakan untuk mengumumkan kabinetnya pada tanggal 22 Oktober, lalu tanggal 24 Oktober, sebelum akhirnya terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober. Mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terpilih menjadi Menteri Keuangan, sementara pegiat anti-korupsi Sudirman Said terpilih sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Menaikkan harga BBM hanya masalah tanda-tangan, tapi tidak sesederhana itu. Menteri-menteri terkait perlu finalisasi program bantuan sosial untuk masyarakat termiskin," ujar JK.

Penegasan mengenai rencana kenaikan harga BBM ini diungkapkan JK pada tanggal 13 Oktober 2014 dalam acara makan malam dan dialog terbatas dengan sekitar 50 CEO dan pimpinan puncak institusi keuangan dan perusahaan terkemuka yang diselenggarakan oleh Bareksa.com, Syailendra Group, dan Bloomberg Indonesia di Jakarta.

JK saat itu mengatakan bahwa kenaikan BBM bukan suatu pilihan, tetapi keharusan, mengingat keadaan anggaran pemerintah yang sudah sangat ketat karena besarnya beban subsidi BBM yang menyebabkan sebagian beban pengeluaran harian pemerintah harus dibiayai oleh penerbitan surat utang.

Besarnya subsidi BBM juga telah menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tahun ini anggaran pengeluaran subsidi BBM dipatok pada angka Rp 246 triliun, cukup untuk membiayai pembangunan 10.000 km jalur kereta api yang dapat menghubungi seluruh kota-kota besar di Pulau Sumatra.

Kekurangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, pembangkit listrik telah menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktifitas. Investasi infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu yang terendah diantara negara-negara Asia Tenggara.

World Competitiveness Index menempatkan Indonesia pada ranking 72 dalam hal kualitas infrastruktur. Malaysia ditempatkan pada posisi 20, sementara India 90.