Bareksa.com - Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di beberapa klaster yang ditentukan Pertamina dinilai kurang tepat karena seharusnya yang mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah pusat menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Pendistribusian dan Logistik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Natsir Mansyur seperti dilansir kompas online.

"Ini kan politik anggaran, kenapa kok malah setingkat BPH Migas dan Pertamina yang mengeluarkan kebijakan ini. Seharusnya menjadi tanggung jawab SBY dan jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi," ungkap Natsir.

Kebijakan tersebut dianggap stakeholder sebagai pengaturan yang sepenggal-penggal sehingga Kadin mengusulkan agar dicabut dan pemerintah segera duduk bersama para stakeholder membicarakan solusi masalah bahan bakar, tambah Natsir dalam rapat bersama Kemenhub kemarin (5/9). (NP)