Bareksa.com - Morgan Stanley melalui hasil risetnya menyatakan, hasil penghitungan cepat (quick count) menunjukkan Jokowi telah memenangkan pemilihan presiden dengan margin yang lebih besar dibandingkan tahun 2014. Hasil tersebut menghilangkan ketidakpastian politik dan kemungkinan adanya keberlanjutan peraturan yang sudah diterapkan.

Dalam hitungan cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei, Joko Widodo - Ma'aruf Amin berkemungkinan memenangkan pemilihan presiden dengan perolehan suarta 54 - 56 persen berbanding 44 - 46 persen suara yang diperoleh oleh Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Kemungkinan kemenangan Jokowi - Ma'aruf juga diikuti oleh kemenangan partai pengusung, PDI-P dengan suara tertinggi di 20 persen, diikuti oleh partai Gerindra Prabowo 13 persen dan Golkar 12 persen.

Hasil resmi baru akan diumumkan pada 22 Mei, kemudian presiden dan parlemen baru akan dilantik pada Oktober mendatang. Setelah diketahuinya presiden dan parlemen baru, efek pemilihan umum akan cenderung menurun pengaruhnya terhadap pasar saham dan bergeser ke implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kepemimpinan baru tersebut.

Dalam masa jabatan pertama Jokowi, kemajuan dibuat di beberapa bidang, yaitu pembangunan infrastruktur, fiskal reformasi, peningkatan dalam kemudahan berbisnis, dan langkah-langkah sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Namun di masa pemerintahan periode kedua ini, Indonesia memerlukan reformasi struktural 2.0. Pasalnya, tidak seperti kebanyakan negara di kawasan Asia yang kemungkinan akan mengalami moderasi pertumbuhan pada 2019, Indonesia dinilai bisa melawan arus global pada 2019, dengan pertumbuhan yang sedikit meningkat menjadi 5,3 persen pada 2019.

Hal yang membuat Morgan Stanley meyakini Indonesia bisa bertumbuh 5,3 persen pada 2019 adalah kebijakan pemerintah yang mengurangi tekanan pendanaan eksternal untuk memenuhi permintaan domestik melalui kombinasi pelonggaran kebijakan bunga acuan BI.

Morgan Stanley menilai, ada kemungkinan BI akan menurunkan bunga acuan sebesar 75 bps pada kuartal III 2019 karena kebijakan The Fed yang lebih dovish dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lebih lemah, inflasi domestik yang rendah, dan penyempitan defisit transaksi berjalan.

Kemudian dipengaruhi pula oleh kembalinya permintaan global terhadap ekspor Indonesia seiring dengan meredanya ketegangan perdagangan global, pelonggaran kebijakan China, dan fleksibilitas Fed.

Pengaruh lainnya adalah dari sisi kebijakan fiskal yang memang tidak mungkin agresif tahun ini. Namun, fokus pada bantuan sosial dan infrastruktur diharapkan bisa menghasilkan efek pengganda yang lebih baik dan memberikan dukungan pertumbuhan untuk membantu Indonesia melawan arus global.

Karena itu, pembuat kebijakan perlu memulai reformasi struktural 2.0 untuk melangkah lebih jauh meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan likuiditas dan pelebaran ketidakseimbangan eksternal.

Kebijakan yang akan menjadi fokus Jokowi pada masa kepemimpinannya mendatang adalah :

- Industrilisasi melalui pengembangan zona ekonomi khusus dan zona industri

- Reformasi fiskal yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan efisiensi dan kemudahan melakukan bisnis

- Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru dan zona ekonomi khusus

- Fokus pada reformasi kelembagaan seperti memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkenalkan strategi antikorupsi nasional, serta peningkatan kerja sama antar lembaga pemerintah.

(AM)