Bareksa.com - PT. Sarana Multi Griya Finansial (Persero) (SMF) berencana menghimpun pendanaan dari pasar modal (fund raising) senilai Rp9 triliun pada tahun ini, seiring dengan target penyaluran pinjaman yang naik. Nilai tersebut meningkat dibandingkan fund raising pada tahun 2018 sebesar Rp 6,4 triliun.

Direktur SMF Heliantopo menjelaskan, fund raising tersebut akan diperoleh dari berbagai instrumen pendanaan seperti obligasi, medium term notes (MTN) dan surat utang lainnya. "Kami pede bisa menghimpun dana Rp9 triliun, makanya ada di rencana kerja," ujar dia saat ditemui di kawasan Gunawarman, Senin (21/1/2019).

Mengenai jadwal penerbitan, perseroan akan memperhatikan waktu dan kondisi pasar sebelum menghimpun dana tersebut. Namun seperti tahun 2018, fund raising tersebut akan dilakukan empat kali, yakni pada kuartal I, II, III dan IV. "Tanggal 12 Februari ini kami akan menerbitkan obligasi,"kata dia.

Sebelumnya, pada 2018, perseroan sudah menerbitkan obligasi Rp5,5 triliun atau di bawah target 2018 sebesar Rp6 triliun. Rendahnya penerbitan obligasi tersebut karena perseroan harus bersaing dengan emiten lain yang juga menerbitkan obligasi dan sekuritisasi.

Heliantopo melanjutkan, tingginya penghimpunan dana pada 2018 disebabkan karena banyak instrumen yang akan jatuh tempo. Akibatnya, untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, perseroan harus menghimpun dana yang lebih besar tahun ini.

Selain itu, pendanaan tersebut juga digunakan untuk menopang penyaluran pinjaman. Tahun ini, perseroan menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp10 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi pada 2018 sebesar Rp9,8 triliun. Pinjaman tersebut disalurkan melalui 31 bank dan kepada 110.000 debitur.

Pembiayaan Homestay

Pada tahun ini, SMF juga berencana memberikan pembiayaan untuk pembangunan akomodasi murah (homestay) di 4 daerah destinasi wisata, yakni Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Danau Toba, dengan perkiraan jumlah kebutuhan homestay mencapai 305 unit.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan, program pembiayaan homestay ini menjadi salah satu insiatif program yang akan dijalankan pada tahun ini. Program homestay sendiri merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program Kementerian Pariwisata. SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Selain pembiayaan homestay, pada tahun 2019, program lain yang juga akan dijalankan oleh SMF adalah Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi atau pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

Program lain yang juga akan diluncurkan oleh SMF pada tahun 2019 adalah Program KPR SMF Pasca Bencana. Program KPR SMF Pasca Bencana adalah program yang ditujukan perseroan dalam rangka membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia. SMF akan berkerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). SMF akan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana.

Selain ketiga program tersebut, dalam upaya memperkuat perannya sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan fiscal tools Pemerintah, SMF juga memiliki Program Penurunan Beban Fiskal yang direalisasikan melalui pemberian dukungan kepada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen. (hm)