Bareksa.com - Sinyal membengkaknya defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2018 yang tercatat US$8,8 miliar atau 3,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) telah diperkirakan oleh investor. Membengkaknya CAD menjadi salah satu sentimen negatif IHSG pada akhir pekan lalu yang anjlok 1,71 persen ditutup di level 5.874. Padahal, sebelumnya IHSG sempat rally dan hampir menyentuh 6.000.

Pada pembukaan Senin pagi ini, 12 November, IHSG kembali melanjutkan tekanan di level 5.856 pada pukul 09.04 dan sedikit di 5.868 pukul 09.08 WIB.

Pada Jumat lalu, BI mengumumkan CAD pada triwulan III 2018 tercatat US$8,85 miliar, setara dengan 3,37 persen dari PDB. Namun, secara kumulatif defisit neraca transaksi berjalan hingga triwulan III 2018 tercatat 2,86 persen PDB sehingga masih berada dalam batas aman.

Menurut BI, peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dipengaruhi oleh penurunan kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Penurunan kinerja neraca perdagangan barang terutama dipengaruhi meningkatnya defisit neraca perdagangan migas.

Sementara peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas relatif terbatas akibat tingginya impor karena kuatnya permintaan domestik.

Peningkatan defisit neraca perdagangan migas terjadi seiring dengan meningkatnya impor minyak di tengah naiknya harga minyak dunia. Defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat juga bersumber dari naiknya defisit neraca jasa, khususnya jasa transportasi, sejalan dengan peningkatan impor barang dan pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

"Meski demikian, defisit neraca transaksi berjalan yang lebih besar tertahan oleh meningkatnya pertumbuhan ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain terkait penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam keterangan tertulisnya.

Transaksi Berjalan

Sumber : Bank Indonesia

Transaksi Modal dan Finansial

Menurut Agusman, transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2018 mencatat surplus yang cukup besar sebagai cerminan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik.

Transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mencatat surplus US$4,2 miliar, didukung meningkatnya aliran masuk investasi langsung. Selain itu, aliran dana asing pada instrumen Surat Berharga Negara dan pinjaman luar negeri korporasi juga kembali meningkat.

"Meskipun begitu, surplus transaksi modal dan finansial tersebut belum cukup untuk membiayai defisit transaksi berjalan, sehingga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2018 mengalami defisit US$4,4 miliar," ungkapnya.

Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2018 menjadi US$114,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor.

Ke depan, kata Agusman, kinerja NPI diprakirakan membaik dan dapat terus menopang ketahanan sektor eksternal. Koordinasi yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah bersama dengan BI untuk mendorong ekspor dan menurunkan impor diyakini akan berdampak positif dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan tetap berada di bawah 3 persen.

Pada saat bersamaan, kata dia, BI akan terus mencermati perkembangan global yang dapat memengaruhi prospek NPI, seperti masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, volume perdagangan dunia yang cenderung menurun, dan kenaikan harga minyak dunia.

"BI akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam mendorong kelanjutan reformasi struktural," ujarnya.

Neraca Pembayaran Indonesia

Sumber : Bank Indonesia

Dinanti Investor

Sejatinya pengumuman data NPI periode kuartal III 2018 oleh BI membuat pelaku pasar khawatir. Pelaku pasar mencermati pos transaksi berjalan/current account. Pos transaksi berjalan sangatlah penting bagi pelaku pasar modal, bahkan bisa dibilang lebih penting dari NPI.

Sebab pos transaksi berjalan menggambarkan arus devisa dari perdagangan barang dan jasa yang lebih mampu menopang nilai tukar rupiah dalam jangka panjang karena tidak mudah berubah seperti arus modal portofolio.

Rincian Current Account di Kuartal II 2018

Pada kuartal II 2018, transaksi berjalan mencatatkan defisit 3,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Strategi Menteri Sri Mulyani dan Menteri Darmin

Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara terkait defisit transaksi berjalan yang membengkak jadi 3,37 persen terhadap PDB. Menurutnya, hal ini terjadi karena kebutuhan ekonomi yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani mengatakan, di satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terjaga di atas 5 persen. Namun hal ini ternyata diikuti oleh impor yang juga meningkat. Kondisi itu tak luput dari perhatian pemerintah.

"Di satu sisi kita senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi tapi konsekuensinya permintaan terhadap barang-barang impor juga meningkat. Saya selalu sampaikan kita harus terus menerus melakukan review dan fleksibilitas saja terhadap apa yang kita lihat," jelasnya seperti dikutip Liputan6.com.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan dalam kondisi normal apabila dana masuk atau capital inflow berjalan normal, maka transaksi berjalan tidak terganggu. Ke depan, pemerintah akan berupaya menyeimbangkan defisit transaksi berjalan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga akan melakukan kajian atau review setiap bulan untuk melihat tingkat kebutuhan Indonesia terhadap barang impor.

"Jadi dalam hal ini kita mencari keseimbangan yang hati-hati dan oleh karena itu tiap bulan kita harus melakukan review saja terhadap statistiknya. Mempelari berbagai permintaan barang yang diimpor itu, baik migas maupun non migas," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan melebarnya defisit transaksi berjalan pada kuartal III 2018 akibat kebijakan pemerintah yang belum berjalan optimal, salah satunya implementasi program biodiesel 20 persen (B20).

Untuk menahan pelebaran CAD, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya program perluasan mandatori campuran biodiesel pada Solar 20 persen (B20) dan pengetatan impor melalui kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas.

"Kebijakan yang diambil belum efektif juga seperti B20 yang pada bulan pertama efektifnya baru 70 persen, termasuk (kebijakan) lain-lain. Kebijakan-kebijakan belum berdampak cukup terhadap CAD," ujar Darmin seperti dikutip CNNIndonesia.com.

(AM)