Bareksa.com - Proyek-proyek green infrastructure perlu lebih dipasarkan dengan imbal hasil yang bersaing serta risiko minimal agar dapat memikat para investor swasta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah dari negara-negara lain untuk melakukan intervensi agar green financing dan green infrastructure dapat terus berkembang.

"Kita perlu mengoreksi pasar bebas yang cenderung tidak memperhitungkan dampak proyek yang tidak ramah lingkungan,” kata Sri Mulyani, dalam sambutannya di acara Seminar Japan Bank of International Cooperation (JBIC) “How to Mobilize Private Investment for Green Infrastructure Promoting Intraregional Connectivity” Kamis, 11 Oktober 2018 yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Bali.

Sri Mulyani menyayangkan pasar potensial untuk proyek green investments masih sangat kecil dan kurang beragam. Green infrastructure juga membutuhkan investasi di depan, dan baru memberikan hasil dalam jangka panjang, kemudian juga kerap berisiko terkait ketidakpastian regulasi, ekonomi dan perkembangan teknologi.

Green infrastructure adalah proyek infrastruktur yang pada tahap perencanaan dan pembangunannya memperhatikan aspek konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur ramah lingkungan.

Menurut Sri Mulyani, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menyediakan anggaran pembangunan infrastruktur US$ 400 miliar untuk periode 2015-2019. Untuk anggaran 2019, pemerintah telah mengalokasikan dana US$26,67 miliar untuk infrastruktur, atau lebih besar dari alokasi 2018.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonom, dan menurunkan kesenjangan antar daerah.

“Saya percaya, bahwa tidak ada satu model green financing yang berhasil untuk semua negara. Kebijakan dan pilihan investasi harus sesuai dengan masing-masing kondisi negara, dalam suatu strategi yang komprehensif. Dalam hal ini saya menyambut pembiayaan inovatif yang akan membuka kesempatan bagi green infrastructure, yang tentunya akan membawa banyak manfaat ke depan,” ungkap Sri Mulyani.

Acara seminar JBIC ini juga menghadirkan pembicara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, Gubernur JBIC, Tadashi Maeda, dan 200 peserta dari ADB, Astra Infra, OPIC dan perusahaan-perusahaan Jepang.

(AM)