Bareksa.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan. Sebab perempuan pengusaha terus menunjukkan keengganan mereka untuk mengakses layanan perbankan.

"Populasi perempuan di Indonesia hampir setengah dari total populasi Indonesia. Jika dilihat dari usianya, 86 juta perempuan berada pada usia produktif, yaitu usia 20-64 tahun. Investasi pada perempuan dan remaja perempuan menjadi penting.”kata Sri Mulyani dalam sambutan di acara Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Nusa Dua, Bali, 11 Oktober 2018.

Acara ini membahas solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan dan digital untuk kesetaraan gender. Menurut Sri Mulyani, dalam kasus Indonesia, peningkatan akses keuangan bagi perempuan menjadi semakin mendesak, bukan hanya karena kebutuhan untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan, tetapi juga karena sifat demografinya.

Kemudian Sri Mulyani menceritakan bagaimana teknologi bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan, Indonesia memiliki contoh yang baik. Dia menyebut, di Indonesia ada GO-JEK, yaitu penyedia transportasi berbasis online yang kini ekspansif menjadi layanan on demand.

Kebanyakan pengendara GO-JEK, kata Sri Mulyani, tidak hanya laki-laki namun juga perempuan. Dia juga menyebut layanan GO-FOOD yang memberikan kesempatan perempuan meningkatkan usahanya tanpa harus meninggalkan rumah. Teknologi ini menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen.

"Kebijakan pemerintah juga terbantu dengan kemajuan teknologi. Dulu, pemerintah menggunakan pos untuk mengirimkan bantuan bagi masyarakat miskin. Tapi sekarang pemerintah langsung mengirimkan ke rekening bank langsung ke keluarga miskin. Ini menghilangkan biaya tinggi dalam melaksanakan kebijakan," ungkap Sri Mulyani.

Belajar dari Kanada

Dalam diskusi panel yang dihadiri oleh para regulator keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan jasa keuangan swasta, Sri Mulyani mengutarakan Indonesia belajar dari Kanada dalam menerapkan kebijakan.

Hal ini didasari oleh pengalaman Sri Mulyani ketika bertemu Menteri Keuangan Kanada yang menyampaikan sebelum membuat kebijakan, perlu menanyakan dan melihat dampaknya terhadap kaum perempuan. Dia juga menyoroti mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan ketika mengakses keuangan.

“Isu-isu yang dihadapi perempuan harus disikapi secara holistik, melampaui masalah persyaratan kredit dan biaya. Semua harus memahami isu seputar pengusaha perempuan adalah unik dan solusi one gender fit all adalah tidak cocok. Sangat menarik untuk dicermati, bahwa perempuan pengusaha terus menunjukkan keengganan untuk mengakses layanan perbankan,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani ada tiga alasan utama mengapa perempuan pengusaha tidak meminjam dari bank. Pertama, tingkat bunga yang tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari keluarga dan teman. Kedua, prosedur dan dokumen yang rumit. Ketiga, kurangnya kebutuhan atau keinginan.

Selain itu, persyaratan bank yang mewajibkan adanya agunan menjadi alasan lain mengapa pemilik usaha kecil khususnya perempuan tidak meminjam dari bank.

Karena kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mengakses instrumen perbankan, kata Sri Mulyani, perempuan pengusaha cenderung menggunakan sebagian dari hasil mereka untuk berinvestasi dalam modal.

Sayangnya beberapa wanita mungkin tidak dapat membuat keputusan ini secara independen karena ketergantungan mereka pada pemangku kepentingan lain atau anggota keluarga.

Penyaluran KUR dan Kredit Startup

Sri Mulyani memaparkan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses perempuan atas instrumen keuangan, yaitu dengan pelatihan pengusaha, program literasi keuangan, meningkatkan pencairan skema kredit usaha rakyat (KUR) dari Rp120 triliun yang dialokasikan tahun ini menjadi Rp123,53 triliun seiring meningkatnya permintaan untuk kredit UMKM.

Selain KUR, pemerintah juga telah meluncurkan dan menyalurkan skema kredit untuk usaha ultra mikro (UMi). Guna melengkapi skema-skema ini, kata Sri Mulyani, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar pada 2018, untuk membiayai perusahaan-perusahaan startup melalui lembaga pengelolaan dana dengan suku bunga rendah yakni 4,5 persen per tahun.

Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervison adalah lembaga yang mempromosikan stabilitas keuangan dan akses global dengan memberikan pelatihan praktis kepada regulator dan pengawas sektor keuangan, khususnya di negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah.

(AM)