Bareksa.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas sejumlah isu dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang dilaksanakan di Buenos Aires, Argentina pada 19-20 Maret 2018.

Menkeu menyebut Indonesia mendukung isu future of work sebagai prioritas yang harus dibahas di forum G20. Dukungan itu mengingat pentingnya proses formulasi kebijakan yang tepat tanpa menimbulkan disrupsi di pasar tenaga kerja serta menjaga agar manfaat perubahan teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Terkait dengan isu tersebut, Ani, sapaan akrabnya, berpandangan perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan teknologi dan transformasi lapangan kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi saat ini.

Menurutnya sulitnya memprediksi secara akurat arah perkembangan teknologi dan ekonomi digital terhadap pertumbuhan dan produktivitas mendorong pengambil kebijakan memiliki pandangan netral dalam proses penyusunan kebijakan.

"Para pengambil kebijakan memandang perubahan teknologi sebagai kesempatan untuk memacu pertumbuhan pada masa mendatang," kata Ani, Kamis, 22 Maret 2018.

Selain agenda tersebut, forum G20 juga mengusung agenda infrastruktur sebagai prioritas tahun ini. Infrastruktur dipandang sebagai salah satu cara untuk memacu pertumbuhan. Namun, masih ada gap pembiayaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang diperlukan, sehingga peran investor swasta menjadi penting untuk menutup gap tersebut.

Menanggapi hal itu, forum G20 mengusulkan perlunya menjadikan proyek infrastruktur sebagai asset class. Untuk mencapai ambisi tersebut, G20 akan memberikan panduan terkait standarisasi kontrak, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, persiapan proyek, dan mengatasi data gap.

Ani mendukung agenda ini karena sejalan dengan program nasional untuk mendorong percepatan infrastruktur dengan pembiayaan besar. Ia berharap agar forum G20 dapat menghasilkan petunjuk bagi Indonesia dalam menjadikan infrastruktur sebagai asset class, sehingga menumbuhkan peran besar investor swasta dalam program infrastruktur nasional.

Model Perpajakan Baru

Dalam kesempatan itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, forum G20 perlu mencari kebijakan yang tepat dalam merespons perkembangan ekonomi digital. Ia berpendapat dunia memerlukan model perpajakan baru, karena perpajakan tradisional berdasarkan keberadaan fisik suatu perusahaan (physical presence) sudah tidak lagi relevan.

"Dunia perlu merancang suatu model dengan menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi (significant economic presence)," ungkapnya.

Menurutnya kebijakan perpajakan harus dapat menciptakan lingkungan yang kondusif tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital itu sendiri. Indonesia melalui forum G20 mendukung adanya review cara pemungutan pajak yang adil bagi negara maupun para pelaku digital.

"Keadilan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan menjaga level playing field di semua sektor usaha," tegasnya.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga mendiskusikan isu-isu terkini, seperti crypto asset dan anti-terrorist financing. Terkait perkembangan crypto asset, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat bahwa negara-negara perlu membangun kerangka regulasi yang tepat dan melakukan pengawasan menyeluruh.

Namun demikian, forum G20 menganggap bahwa saat ini perkembangan crypto asset belum mengancam stabilitas keuangan, karena skalanya yang masih kecil. Terkait diskusi anti-terrorist financing, forum G20 menyepakati perlunya kerja sama multilateral dalam memerangi kejahatan pendanaan terorisme.

Negara G20 mengimbau agar setiap negara di dunia menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force dalam rangka memerangi kejahatan tersebut.

Pertemuan yang dihadiri oleh 20 negara anggota G20, negara undangan dan observer, serta institusi internasional seperti FSB, FATF, UN, ECB, IMF, World Bank, European Commission, BIS, dan OECD tersebut membahas risiko-risiko utama dalam outlook perekonomian global dan juga kebijakan-kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. (K03)