Bareksa.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara seluruh pekerjaan proyek konstruksi elevated seperti pembangunan jalan tol hingga proyek kereta ringan (light rail transit/LRT). Penghentian sementara ini dilakukan untuk mencegah peristiwa kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur kembali terulang.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo, kemarin telah menghubungi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, agar memperketat pengawasan kerja dalam proyek-proyek yang dijalankan. Menurut Jokowi, banyaknya pembangunan yang dilakukan di sejumlah tempat menuntut pengawasan dan manajemen kontrol yang lebih ketat dan detail.

"Pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya, terutama yang di atas, memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Februari 2018.

Menanggapi keputusan penghentian sementara atau moratorium pengerjaan proyek konstruksi yang diambil oleh Kementerian PUPR, Jokowi menuturkan bahwa hal tersebut merupakan langkah yang diambil untuk mengevaluasi metode kerja dan prosedur keselamatan.

"Ini keputusan di Kementerian PU saya kira untuk evaluasi total karena pekerjaannya banyak sekali. Apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau cepat semuanya membutuhkan pengawasan manajemen kontrol yang ketat dan detail," ucapnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Panjaitan, mengatakan penghentian sementara itu dalam rangka evaluasi proyek agar tak terjadi lagi kecelakaan kerja. Dia menegaskan penghentian sementara ini sudah dipertimbangkan matang oleh Menteri Basuki. Langkah ini tak akan mengganggu pelaksanaan Asian Games yang sebentar lagi digelar.

Sanksi Lebih dari Teguran

Menteri Basuki menyatakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) bakal menerima sanksi atas sejumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dia mengatakan sanksi yang bakal diterima jajaran direksi bakal lebih dari teguran.

Hal itu menyusul kejadian ambruknya pierhead (kepala tiang) pada proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) pada Selasa dini hari kemarin yang mengakibatkan tujuh orang terluka. "Pasti saya kira lebih dari teguran. Nanti kita lihat dari komite keselamatan konstruksi selain Waskita belum ada evaluasi," kata Basuki seperti dikutip Detik.com.

Bentuk sanksi, kata Basuki akan direkomendasikan oleh Tim Komite Keselamatan Konstruksi yang di bawah Kementerian PUPR."Bentuk sanksinya itu ada di Undang-undang Nomor 2 tentang konstruksi. Jadi dari teguran dan terus, terus naik. Tadi saya bilang kalau kita hentikan itu bersamaan tapi go or no gonya nggak bersamaan," tambah dia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku sampai saat ini belum menerima rekomendasi sanksi dari Tim Komite Keselamatan Konstruksi untuk Waskita Karya.Rekomendasi sanksi juga belum didapat dari kejadian-kejadian yang terjadi pada proyek infrasturkut yang digarap Waskita. "Belum, kan waktu itu belum selesai, belum ada rekomendasi dari PUPR, kami menunggu juga," kata Rini. (AM)