Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting pemberitaan ekonomi dan aksi korporasi, yang disarikan dari laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia dan berita media hari ini, Rabu, 25 Oktober 2017;

RAPBN 2018

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 untuk disahkan menjadi UU pada rapat paripurna hari ini.

"Baik bapak ibu sekalian, dengan mendengar pemerintah, apakah bisa sepakati RUU APBN 2018 akan disampaikan kepada tingkat selanjutnya atau pada sidang paripurna pada Rabu pukul 10.00 WIB, bisa kita sepakati," kata Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, Selasa, 24 Oktober 2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menuturkan pemerintah akan tetap mengelola APBN 2018 dengan sehat dan kredibel sesuai dengan arah program Nawacita yakni investasi pada sumber daya manusia dan membangun infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Bank milik pemerintah, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan laba bersih Rp15,1 triliun hingga kuartal III 2017, meningkat 25,4 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perseroan berhasil menjaga tren positif karena didorong komitmen kuat dalam mengoptimalisasi aset produktif perusahaan secara berkualitas serta mendorong kontribusi pendapatan yang bersumber dari jasa perbankan.

Bank Mandiri berhasil membukukan kenaikan kredit 9,8 persen menjadi Rp686,2 triliun. Perolehan itu membuat aset Bank Mandiri naik 10,6 persen menjadi Rp1.078,7 triliun.

Kualitas aset bank pelat merah tersebut juga membaik dengan turunnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/ NPL) gross menjadi 3,75 persen dari sebelumnya 3,81 persen.

PT Indosat Tbk (ISAT)

PT Indosat Tbk (ISAT) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp2,72 triliun November tahun ini. Perseroan menawarkan kupon di kisaran 6,15-8,65 persen untuk Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 tersebut.

Indosat menerbitkan obligasi dalam lima seri. Untuk obligasi seri A senilai Rp1,02 triliun, perseroan menawarkan kupon 6,15 persen dengan tenor 370 hari. Obligasi seri B senilai Rp673 miliar dengan tawaran kupon 7,45 persen dengan jangka waktu tiga tahun dan obligasi seri C senilai Rp498 miliar dengan kupon 7,65 persen dan tenor lima tahun.

Perseroan juga menawarkan obligasi seri D senilai Rp21 miliar berkupon 7,95 persen untuk jangka waktu 7 tahun serta obligasi seri E senilai Rp511 miliar dengan kupon 8,65 persen dan tenor 10 tahun.

Perseroan akan menggunakan sekitar 62,3 persen dana hasil penerbitan obligasi untuk membiayai kembali pinjaman (refinancing). Sementara sisanya atau 37,7 persen dana obligasi akan digunakan untuk membayar biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada pemerintah.

Masa penawaran umum obligasi akan dilakukan pada 3-6 November 2017. Tanggal penjatahan akan dilaksanakan pada 7 November 2017 dan didistribusikan pada 9 November 2017. Obligasi ini akan resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2017 mendatang.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS)

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bakal mempercepat pembangunan pabrik baja lembaran canai panas (hot stripp mils/ HSM) 2 di Kawasan industri Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten. Parik senilai US$460 juta tersebut ditargetkan rampung awal 2019.

"Pembangunan pabrik ini terus dipercepat, progresnya sudah 25 persen," jelas General Manager Research and Tehcnology Krakatau Steel, Yusuf Marhaban, Selasa, 24 Oktober 2017.

Pembangunan pabrik akan mengurangi impor dan Indonesia bisa menjadi negara mandiri. Pabrik berkapasitas 1,5 juta ton per tahun tersebut merupakan implementasi dari rangkaian strategi yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas produksi, serta memperluas dan memperbesar pangsa pasar.

Perseroan menargetkan bisa mempertahankan pangsa pasar di segmen baja lembaran domestik.

Jokowi Tegur Empat Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur empat kepala daerah yang tidak mampu melaksanakan belanja daerah secara optimal. Presiden menyayangkan penyerapan belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak optimal dan hanya menyimpan dananya di bank.

Jokowi mengatakan pemerintah pusat selama ini harus berupaya keras mencari penerimaan dana dari perpajakan kemudian metransfernya ke daerah.
Menurut Jokowi, empat daerah tersebut memiliki rasio simpanan dana di bank yang paling tinggi di Indonesia.

Empat daerah yang disebut Jokowi yakni Kabupaten Tangerang sebesar 38 persen, Kabupaten Jember (36 persen), Kota Tangerang (32 persen) dan Kabupaten Sidoarjo (31 persen).

"Jangan sampai kita sudah transfer, kita itu mencari penerimaan dari pajak sulit, ketika ditransfer ke daerah, duitnya tidak digunakan tetapi diparkir di bank," kata Jokowi.

Rasio simpanan dana terhadap anggaran belanja menunjukkan level kecakapan kepala daerah dalam melakukan pengelolaan belanja. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut berdasarkan kapasitas anggarannya. (AM)