Bareksa.com – Pemerintah segara merespons realisasi pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kuartal II 2017. Respons itu berupa paket kebijakan ekonomi besar-besaran. Pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun memberikan sedikit bocoran.

"Kita akan melaunching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat di daerah kita selesaikan dengan satu model yang mungkin seminggu lagi," papar Darmin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Mengenai persis isi paketnya, Darmin enggan menyebutkannya agar tetap spesial dan ditunggu pada saat waktu peluncurannya. Namun yang pasti dalam paket ini akan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah seperti gubernur, walikota, serta bupati.

"Tunggu saja, kalau saya ceritakan gregetnya kurang. Iya itu paket, ke-16 dan itu paket besar, seluruh K/L seluruh gubernur, bupati, dan walikota. Tunggu saja, sebelum 17 Agustus," tegas dia.

Darmin menambahkan, Presiden Jokowi sempat mengingatkan terkait dengan pelaksanaan investasi yang sudah masuk ke Indonesia, namun realisasinya belum juga terlaksana.

"Bapaknya (Presiden Jokowi) ngomong soal bagaimana investasi pelaksanaannya supaya investasi masuk, memang ada beberapa proyek yang diingatkan sama bapaknya untuk diberi perhatian, yang sebenarnya proyek lama," kata Darmin.

Proyek-proyek yang dimaksud, kata Darmin, terkait dengan beberapa proyek antara lain pelabuhan, kilang, dan sebagainya. "Bukan kendala, pokoknya diingatkan kenapa belum mulai juga," tambah dia.

**

Darmin menuturkan, paket kebijakan jilid 16 itu akan fokus kepada investasi. Pemerintah ingin mendorong investasi untuk memompa pertumbuhan ekonomi.

Saat ini tutur Darmin, investasi dinilai pemerintah perlu didorong lebih cepat sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat realisasi pertumbuhannya pada kuartal II mencapai 5,35 persen.

Melalui paket kebijakan ekonomi besar-besaran, pemerintah mengungkapkan akan mencoba mendorong pertumbuhan investasi mencapai 5,8 persen.

Sumbangsih investasi kepada pertumbuhan ekonomi kuartal II mencapai 31,3 persen. Hanya kalah dari konsumsi rumah tangga yang sumbangsihnya mencapai 55,6 persen.

Selama ini tutur Darmin, masih banyak investor yang mengeluhkan berbagai masalah investasi meski sudah ada sejumlah paket kebijakan. Karena itu, ia menuturkan paket kebijakan besar-besaran ini tidak hanya mencakup pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.

Meski begitu, Darmin mengakui bahwa persoalan tidak hanya ada di investasi namun juga konsumsi pemerintah. Pada kuartal II 2017, konsumsi pemerintah justru anjlok minus 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ke depan harus meningkatkan upaya mendorong investasi. Karena yang paling bisa ya itu. Di samping mendorong APBN, mudah-mudahan tidak memburuk lagi konsumsi pemerintah," kata Darmin.