Bareksa.com - Pemerintah terus berupaya menggenjot kinerja perekonomian agar mampu tumbuh lebih tinggi atau setidaknya bisa sesuai target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemerintah kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XV.

Sejauh ini, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Beragam kebijakan mulai dari mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menggenjot pembangunan infrastruktur, memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, hingga memperbaiki percepatan waktu bongkar muat menjadi di antara isi dari sejumlah paket kebijakan.

Kini, pemerintah kembali berencana untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XV. Tidak dipungkiri paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan memang sudah banyak dan belum memberi rangsangan cukup signifikan terhadap laju perekonomian. Apalagi, mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi masih dipegang investasi dan konsumsi domestik.

Terlepas dari itu, pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution sepertinya tidak mau ambil pusing mengenai sejumlah kritikan. Pemerintah masih optimistis paket kebijakan ekonomi akan memberi hasil memuaskan pada waktunya. Adapun pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengumumkan paket kebijakan ekonomi lanjutan itu.

"Saya pikir awalnya sudah siap. Kita sudah bikin penjelasannya. Tapi, ketika saya tanya apakah ini sudah selesai ternyata jawabanya belum. Jadi, memang ada banyak persoalan. Saya bilang tidak mau kalau belum selesai. Mungkin seminggu lagi," kata Darmin, Kamis 23 Maret 2017.

Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo memberikan penjelasan bahwa paket kebijakan ekonomi lanjutan ini akan fokus mengatur logistik khususnya terkait percepatan waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan. Pemangkasan waktu dwelling time menjadi penting agar perdagangan berjalan lebih lancar.

"Paket kebijakan ekonomi lanjutan ini sedang disiapkan sejumlah intensif karena ini juga lintas kementerian. Adapun biaya logistik di Indonesia masih tinggi dan di pelabuhan kita masih belum optimal," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa menurunkan biaya logistik bukan perkara mudah karena memerlukan sejumlah kebijakan tepat, insentif yang sesuai, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Di titik ini, paket kebijakan ekonomi jilid XV diharapkan bisa membantu menyelesaikan persoalan dimaksud dan nantinya memengaruhi biaya ekonomi ke depan.

Saat ini, ekonomi Indonesia masih memiliki persoalan dari sisi logistik. Biaya logistik di Tanah Air masih relatif tinggi dan membuat pemerataan pertumbuhan ekonomi belum optimal. Sedangkan masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) dan masalah dwelling time. (K03)