Bareksa.com - Pemerintah pusat memutuskan untuk menunda pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang dikenal dengan giant sea wall. Hal itu menjadi sentimen negatif untuk pergerakan saham perusahaan properti yang memiliki proyek properti di pantai utara Jakarta tersebut.

Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, seperti diberitakan, mengatakan bahwa pihaknya dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil sudah menyepakati untuk menunda program reklamasi Jakarta ini.

Kabar tersebut diiringi dengan jatuhnya saham perusahaan yang terkait dengan proyek reklamasi Jakarta seperti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) dan PT Intiland Development Tbk (DILD). Sampai jam 10.00 WIB kedua saham tersebut sudah tersungkur lebih dari empat persen.

APLN hari ini dibuka pada Rp440 lebih rendah dari penutupan sebelumnya di Rp446 dan sampai saat berita ini dibuat harga saham sudah berada di Rp428 per saham atau turun 4,04 persen. Sementara DILD hari ini dibuka pada Rp620 lebih rendah dari penutupan sebelumnya Rp635. Sampai berita ini dibuat, harga saham DILD berada pada Rp600 atau turun 5,51 persen.

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama pada 23 Desember 2014 telah mengeluarkan keputusan pemberian izin reklamasi kepada PT Muara Wisesa Samudra entitas anak dari APLN untuk melakukan reklamasi Pulau G (Pluit City) yang merupakan bagian dari proyek reklamasi Jakarta.

Pelemahan kedua saham tersebut ikut menyumbang penurunan indeks saham sektor properti sebesar 0,61 persen dan pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) 0,83 persen. (hm)