Bareksa.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan lingkungan global akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia pada 2015, terutama setelah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Integrasi ASEAN ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tapi di lain pihak juga menuntut daya saing yang lebih tinggi," katanya dalam acara Musrenbangnas di Jakarta, Rabu.

Armida menambahkan selain itu tekanan eksternal bagi perekonomian nasional akan berasal dari Amerika Serikat (AS), Eropa maupun negara industri maju lainnya yang masih menyumbang kontribusi besar dalam perekonomian global.

"Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang dan jangka pendek," ujarnya.

Untuk itu, menurut Armida, ada beberapa perkembangan global yang perlu dicermati pada 2015 yaitu krisis di kawasan Eropa yang belum sepenuhnya pulih sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia dan menyulitkan ekspor Indonesia.

Kemudian, harga komoditas dunia yang masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat, dan adanya indikasi berakhirnya era "super cycle" yang akan mempengaruhi ekspor serta investasi Indonesia dan rencana berakhirnya stimulus moneter di AS sampai akhir tahun 2014.

"Perkembangan global tersebut termasuk kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di AS dan juga negara maju lainnya yang akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional," ujarnya.

Pemerintah akan melakukan berbagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai tekanan eksternal tersebut yaitu melalui penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat.

Selain itu, meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur serta meningkatkan efektivitas penerimaan negara sekaligus pengurangan defisit anggaran.

"Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2015," kata Armida.

Dengan situasi eksternal tersebut, pemerintah kemudian menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 berdasarkan kondisi global serta memberikan ruang gerak bagi pemerintahan baru dalam menerjemahkan visi maupun misi.

"RKP lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat mendasar dan harus dilakukan. Untuk itu, dalam proses penyusunannya didahului dengan apa yang disebut dengan base line review untuk merumuskan kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan. Dengan begitu, maka program-program yang ada masih bisa dikembangkan sesuai visi dan misi pemerintahan yang baru nanti," ujarnya.

Armida memastikan pelaksanaan RKP 2015 ini akan menjadi kewenangan pemerintahan baru dan alokasi anggaran 2015 akan lebih kecil dibanding alokasi tahun 2014, agar tersedia ruang fiskal yang dapat dialokasikan melalui mekanisme APBN-Perubahan.

Terkait isu strategis yang menjadi perhatian dalam RKP 2015, Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi 23 isu yang dikelompokkan ke dalam tiga bidang, yaitu Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Kesra.

Dalam Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, isu strategis meliputi konsolidasi demokrasi, reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, percepatan pembangunan Minimum Essential Forces (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan serta peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.

Dalam Bidang Perekonomian, isu strategis meliputi perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, peningkatan ketahanan air, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.

Kemudian transformasi sektor industri dalam arti luas, peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, peningkatan kapasitas Iptek dan peningkatan efisiensi.

Selain itu, adanya sistem logistik dan distribusi, penguatan konektivitas nasional (keseimbangan pembangunan antarwilayah, pendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan transportasi massal perkotaan) dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar (peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, dan penataan perumahan/permukiman).

Dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat, isu strategis meliputi reformasi pembangunan kesehatan yang meliputi Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply) dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, reformasi pembangunan pendidikan, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan serta pengelolaan risiko bencana. (Sumber : Antara)