Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 29 Mei 2019 :

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merelaksasi aturan batas harga rumah yang mendapatkan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembebasan PPN untuk rumah sederhana dan rumah sangat sederhana ini bertujuan mendukung untuk program pemerintah mewujudkan tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah.

Selain itu, juga "memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan serta usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," terang Kemkeu.

Surat Utang Negara

Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp2 triliun dengan cara private placement pada Selasa (28/5). Transaksi untuk private placement ini telah dilakukan pada 23 Mei lalu.

Berdasarkan laporan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, terdapat dua seri SUN yang diterbitkan melalui private placement, yakni FR0070 dan FR0059. Kedua seri ini masing-masing memiliki nominal penerbitan Rp 1 triliun serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Seri FR0070 memiliki kupon 8,37 persen dengan yield berada di level 7,5 persen. Di sisi lain, seri FR0059 memiliki kupon 7 persen dengan yield 7,9 persen.

Seri FR0070 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024 yang artinya seri tersebut bertenor 5 tahun. Adapun seri FR0059 bertenor 8 tahun dan akan jatuh tempo pada 15 Mei 2027.

Bank Indonesia

Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan percepatan penyaluran bantuan sosial (Bansos) non-tunai. Salah satu inovasi yang hendak dilakukan adalah penggunaan biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi.

"Bisa dengan face recognition atau sidik jari tetapi masih akan dibicarakan," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers di Gedung BI, Selasa (28/5).

Inovasi ini hendak diupayakan lantaran dalam pelaksanaannya banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses bansos dan subsidi lupa kode keamanan alias pin bahkan beberapa lupa bahkan tidak memiliki tanda tangan.

Proyek ini akan dilakukan dengan uji coba dahulu di beberapa daerah. Setelahnya baru akan diterapkan secara nasional. Meski begitu, Perry belum menjelaskan target waktu penerapan secara nasional bisa dilakukan.

Program ini sebenarnya sejalan dengan visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang kemarin (27/5) disampaikan Perry saat peluncuran QR Indonesia Standard (QRIS).

Modalku

Pemain peer to peer (P2P) lending PT Mitrausaha Indonesia Grup atau Modalku mencatatkan hingga saat ini sudah menyalurkan pinjaman Rp6,4 triliun. Pinjaman ini disalurkan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Jumlah pinjaman ini meningkat signifikan dari akhir tahun lalu. Per Desember 2018, Modalku menyalurkan kredit Rp4 triliun untuk tiga negara. CO-founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya menyatakan pinjaman yang disalurkan pada pelaku UMKM di Indonesia Rp4 triliun.

"Kebanyakan pinjaman untuk trade finance dan e-commerce loans. Pinjaman di Indonesia minggu lalu Rp4 triliun," ujar Reynold dikutip Kontan.co.id Selasa (28/5).

Reynold mengaku lebih dari 70 persen peminjam di Modalku melakukan pinjaman ulang. Terutama untuk pinjaman berjenis trade finance.

Ia melihat pada kuartal kedua tahun ini, realisasi pinjaman masih akan bagus. Walaupun Ia mengaku pada bulan Juni akan terjadi penurunan pinjaman karena ada libur Lebaran dan pelaku usaha tutup selama satu hingga dua pekan. Meski begitu, Reynold optimistis kinerja kuartal II masih bagus lantaran jelang Ramadan mengalami permintaan pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan

Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menderu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan hingga April 2019 jumlah pinjaman yang disalurkan oleh P2P lending terdaftar dan diawasi oleh OJK mencapai Rp37,01 triliun. Nilai ini melonjak 63,33 persen dibandingkan akhir tahun lalu atau year to date (YtD) Rp22,66 triliun.

Kenaikan penyaluran pinjaman seiring dengan semakin banyak masyarakat yang memberikan pinjaman dan meminjam di platform P2P lending. Adapun jumlah rekening pemberi pinjaman atau lender sebanyak 456.352 rekening. Angka itu tumbuh 119,92 persen YtD dibandingkan posisi akhir tahun 207.507 rekening.

Jumlah rekening peminjam atau borrower juga bertambah 78,26 persen dari 4,35 juta menjadi 7,77 juta rekening.

Kinerja hingga April 2019 ini merupakan performa dari 106 P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh regulator. Jumlah pemain terus bertambah dibandingkan akhir tahun sebanyak 88 entitas. Hal ini turut mengerek aset industri P2P lending yang tumbuh 64,29 persen dari Rp1,91 triliun di akhir tahun menjadi Rp3,14 triliun pada April 2019.

Salah satu perusahaan yang mencatatkan kinerja penyaluran hingga April 2019 adalah PT Kredit Pintar Indonesia atau Kredit Pintar. Chief Executive Officer (CEO) Kredit Pintar Wisely Reinharda Wijaya menyatakan hingga April lalu, P2P lending yang menyasar pinjaman konsumtif atau multiguna ini sudah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp4 triliun.

(AM)