Bareksa.com – Pemerintah bakal segera meluncurkan sukuk global senilai total US$3 miliar. Surat utang dengan prinsip Islami yang dicatatkan di bursa global itu terdiri dalam dua tenor.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman menuturkan, pemerintah menerbitkan sukuk dengan tenor masing-masing selama lima tahun dan 10 tahun. Dari kedua tranche tersebut, satu merupakan green sukuk dan satu lagi sukuk konvensional.

“Yang tenor lima tahun green sukuk, yang tenor 10 tahun sukuk biasa,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 23 Februari 2018.

Sebagai informasi, green sukuk adalah produk surat utang berazaskan prinsip Islami yang dananya akan digunakan untuk pembiayaan proyek pemerintah yang ramah lingkungan. Adapun jenis konvensional bisa digunakan untuk pembiayaan anggaran pemerintah secara umum.

Pencatatan sukuk global pemerintah dilakukan di Singapore Stock Exchange (SGX) dan Nasdaq. Dia mengatakan bahwa proses pencatatan global sukuk pemerintah tahun ini sama dengan tahun lalu.

Luky menuturkan bahwa permintaan untuk sukuk global tersebut sebesar US$3 miliar. Meski demikian, dalam proses bookbuilding, pemesanan terhadap sukuk global pemerintah mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) sebesar 2,5 kali dari nilai penawaran.

Saat ini, pemerintah dan pihak bank masih menghitung total rekonsiliasi penawaran. Setelah proses bookbuilding, tuturnya, terdapat proses revise pricing sehingga ada investor yang bisa membatalkan permintaannya (pull out) dan ada yang masuk kembali.

“Tetapi yang pasti oversubscribed lebih dari dua kali,” ujarnya. (Lihat Obligasi Pemerintah Masuk Indeks Bloomberg Barclays, Makin Diminati Investor?)

Tahun lalu, pemerintah menerbitkan sukuk global sebesar US$3 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas US$1 miliar dengan tenor 5 tahun dan US$2 miliar bertenor 10 tahun. Penerbitan sukuk global pemerintah tahun lalu dicatatkan di SGX dan Nasdaq Dubai (dual listing).

Sukuk Ritel

Sementara itu, DJPPR menargetkan dana sekitar Rp30 triliun dari penjualan surat utang yang berbasis investor ritel. Saat ini pemerintah memiliki empat instrumen surat utang khusus investor ritel.

Luky Alfirman mengatakan, tiga instrumen surat utang berbasis ritel tersebut adalah sukuk negara ritel, obligasi ritel, surat berharga negara (SBN) ritel online. DJPPR bakal menerbitkan sukuk ritel sebagai instrumen investasi ritel yang pertama tahun ini.

“Kita sudah tetapkan harga (kupon) 5,90 persen untuk sukuk ritel,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah resmi membuka masa penawaran suku ritel seri SR-010 hari ini, 23 Februari hingga 16 Maret 2018. Tanggal penjatahan sukuk ritel akan berlangsung pada 19 Maret 2018.

Sukuk ritel SR-010 memiliki tenor selama tiga tahun, yang akan jatuh tempo pada 10 Maret 2021. Sukuk ritel tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder setelah satu periode imbalan, yakni pada 10 April 2018.

Minimum pembelian sukuk ritel adalah Rp5 juta, sementara untuk pembelian maksimal produk tersebut sebesar Rp5 miliar. Pemerintah telah menunjuk 22 institusi keuangan sebagai agen penjual.

Agen penjual tersebut adalah Citibank, Bank BRISyariah, BCA, Bank Commomwealth, Bank Danamon, Bank DBS, Bank HSBC, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, Bank Muamalat, BNI, Bank OCBC, Bank Panin, Bank Permata, BRI, Bank Syariah Mandiri, BTN, Bank CIMB Niaga, MNC Bank, PT Trimegah Sekuritas Indonesia dan Standard Chartered Bank.

Luky belum mau mengungkapkan target indikasi dari penerbitan sukuk ritel. Saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan agen penjual.

Namun, dia mengatakan bahwa saat ini pasar finansial masih bergejolak sehingga ketidakpastiannya cukup tinggi sehingga membuat penjualan sukuk ritel tahun ini cukup menantang. Sebenarnya, kata Luky, penjualan sukuk ritel akan lebih mudah apabila kondisi pasar finansial sedang normal.

“Tapi kita ada masa penawaran 3-4 minggu. Kita akan memasarkan dan meyakinkan investor dengan support agen penjual,” ujar Luky. (hm)