Bareksa.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR, dahulu DJPU) Kemenkeu akan menerbitkan obligasi syariah (sukuk) ritel seri SR007 dengan target penerbitan Rp20 triliun pada 11 Maret mendatang. Hasil penerbitan akan digunakan untuk mendukung program pemerintah terutama di sektor infrastruktur.

DJPPR mengemukakan bahwa sukuk dengan masa jatuh tempo 3 tahun ini menawarkan imbal hasil 8,25 persen per tahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Menyasar investor ritel, sukuk ini dapat dibeli dengan nilai minimum Rp5 juta dan maksimal Rp5 miliar.

"Sebagai misalnya proyek pembangunan rel kereta double track Kualanamu, proyek perluasan jalan departemen PU, serta revitalisasi sejumlah gedung," ujarnya di depan wartawan Jumat 20 Februari 2015.

Selain itu, menurut Robert, pihaknya juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan baru yang menggunakan proyek pengadaan barang dan jasa sebagai aset jaminannya (underlying). "Pengadaan barang contohnya adalah pembelian mobil untuk proyek pemerintah. Ini merupakan inovasi dari kami, tapi masih dikaji," tambahnya.

Salah satu agen penjual sukuk, PT Bank Permata Tbk, menilai positif rencana penerbitan ini karena permintaan pasar yang besar. Tahun lalu, pemerintah juga menerbitkan sukuk ritel seri SR006 dengan target penerbitan Rp18,5 triliun dan oversubscribed dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp19,35 triliun.

"Demand-nya cukup bagus, dan kita juga senang ditunjuk sebagai salah satu agen penjual. Mulai hari Senin (23/2), sukuk akan ditawarkan ke semua nasabah Bank Permata," ujar Direktur Utama Bank Permata Roy Arman Arfandy kepada Bareksa.com.

Sementara itu dalam APBNP 2015, pemerintah menargetkan pembiayaan melalui surat berharga negara (SBN) gross sekitar Rp451 triliun dimana sekitar 85-90 persen dalam bentuk obligasi. Sekitar 23 persen dari SBN gross tersebut akan diterbitkan dalam obligasi global, sisanya dalam denominasi rupiah.

Analis fixed income PT Sucorinvest Central Gani, Ariawan menilai strategi front loading (penerbitan di awal tahun) yang diterapkan pemerintah sudah tepat apalagi dengan menambah porsi obligasi berdenominasi valas untuk meningkatkan likuiditas dolar yang dimiliki pemerintah.

"Penerbitan obligasi global terutama yang berdenominasi dolar Amerika akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah. Akan banyak dolar yang masuk sehingga meningkatkan cadangan devisa kita." kata Ariawan. (hm)