Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Jumat, 8 Mei 2020 :

Fintech P2P Lending

Tumpukan kredit macet mulai menggayuti industri kredit online per Maret 2020. Statistik fintech peer-to-peer (P2P lending) atau tekfin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan tingkat kredit macet atau non performing loan (dalam masa pandemi virus corona ini telah menyentuh 4,22 persen per Maret 2020.

Jumlah ini hampir menyentuh batas maksimal yang diizinkan yakni 5 persen. Nilai NPL atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) tersebut tercatat meningkat dari bulan-bulan sebelumnya pada tahun ini. Pada Januari 2020, nilainya tercatat 3,98 persen dan pada Februari 2020 menjadi 3,92 persen.

Catatan NPL industri fintech P2P lending pada 2020 bahkan menjadi yang tertinggi sejak Januari 2018. Pada tahun lalu rekor kredit macet tertinggi terjadi pada Desember 2019 yang sebesar 3,65 persen. Sementara jika dirunut lebih ke belakang, NPL tertinggi tercatat terjadi pada Agustus 2018 sebesar 1,89 persen.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menjelaskan pandemi Covid-19 memberikan dampak lintas sektoral, tak terkecuali terhadap industri jasa keuangan seperti fintech P2P lending.

"Terjadi penurunan tingkat keberhasilan 90 hari [TKB90] menjadi 95.78 persen. Hal ini indikasinya sudah kami dapatkan dan sejalan dengan survei AFPI terhadap anggota, akan terjadi penurunan TKB90 sebagai dampak dari Covid-19," ujar Kuseryansyah dilansir Bisnis, (7/5/2020).

Meski begitu, dia menilai bahwa peningkatan NPL tidak akan mengganggu kinerja industri dan penyaluran pembiayaannya. Layanan pinjaman online tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di masa penuh tantangan seperti saat ini.

Kuseryansyah menjelaskan industri akan menjaga kualitas pembiayaan, salah satunya dengan mengoptimalkan pembiayaan kepada peminjam (borrower) eksisting. Pembiayaan produktif pun akan dioptimalkan karena dapat turut mendorong perekonomian masyarakat.

Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons pemerintah terhadap dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) pada perekonomian. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan program PEN Rp150 triliun.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Menkeu menjelaskan PEN menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha yang saat ini sedang terpuruk. Terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi lantaran adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Yang sangat berat UMKM jadi ada pembebasan cicilan utang dan subsidi bunga. Fokus kebutuhan modal kerja. Ini masih proses, kabinet mengkaji seberapa besar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk sambung hidup atau nyawa UMKM,” kata Menkeu dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5) dilansir Kontan.co.id.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah pusat tidak bisa sendirian menutupi anggaran pemulihan ekonomi yang banyak itu, sebab kebutuhan UMKM jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha. “Tetap akan berikan tekanan APBN dan berikan penjaminan atau dalam bentuk pembayaran premi, kredit macet, dan penempatan dan dan penyertaan modal negara (PMN) terutama Jamkrindo dan Askrino untuk berikan itu,” ujarnya.

Menkeu bilang skema PEN ini sedang dalam tahap finalisasi Peraturan Pemerintah (PP) yang ditargetkan bisa selesai pekan ini. “Terkait subsidi bunga dan pembayaran premi agar bank bersedia berikan kredit modal dan sisi below bentuk issurance,” ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memperkirakan skenario berat bagi perekonomian Indonesia di saat pandemi Corona. Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi berada di angka 4,5-4,9 persen di kuartal I 2020 dan 2,3 persen di akhir tahun ini. Namun, prediksi tersebut gagal lantaran Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,97 persen di kuartal I 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 justru membuat Indonesia menghadapi skenario sangat berat, di mana pertumbuhan ekonomi hanya -0,4 persen hingga akhir tahun 2020.

"Kalau dilihat dari pertumbuhan 2,97% di kuartal I, yang nampak sangat besar adalah dari sisi demand adalah konsumsi turun sangat besar. Biasanya tumbuh di atas 5 persen, sekarang hanya 2,84 persen. Ini masih angka kuartal I di mana sebenarnya PSBB baru diberlakukan Maret," kata Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (6/5/2020) dilansir Detik Finance.

Laju ekonomi nasional masuk dalam skenario sangat besar lantaran pemerintah akan menerapkan PSBB lebih luas lagi di luar Jabodetabek."Ilustrasi yang kita hadapi dalam melihat ekonomi kita di kuartal II dan kemungkinan berlanjut di kuartal III, sehingga kemungkinan masuk skenario sangat berat mungkin terjadi, dari 2,3 persen menjadi minus 0,4 persen," jelasnya.

Pelaksanaan PSBB terbukti menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat di kuartal I 2020. Skenario sangat bera ini jika di semester II ekonomi nasional belum pulih atau masih terdampak COVID-19, dan penerapan PSBB tidak terbukti memutus rantai penularan.

PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum)

Inalum tengah menawarkan obligasi global di bursa Singapura senilai US$2,25 miliar. Surat utang berjangka 1-3 tahun ini untuk membayar utang dan akuisisi. Moody's Investor Service menyematkan peringkat Baa2 pada surat utang senior (senior notes) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Sedangkan prospek surat utang anyar perusahaan BUMN tersebut diganjar "Negatif".

Dalam kanal informasi Bursa Efek Singapura atau Singapore Exchange, Rabu (6/5), seperti dilansir Katadata.co.id, Inalum dilaporkan tengah menawarkan dua senior notes dengan total nilai US$2,25 miliar atau sekitar Rp33,75 triliun (kurs Rp15.000 per dolar Amerika Serikat).

Rencananya, dana hasil penjualan senior notes ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang Inalum, serta mendanai rencana akuisisi.

Senior notes pertama yang ditawarkan Inalum memiliki kupon 5,23 persen, dengan tenor 1 tahun dan jatuh tempo tahun 2021. Melalui surat utang ini, Inalum berharap mampu meraup dana segar US$1 miliar. Kedua, senior notes dengan kupon 5,71 persen, dan tenor 3 tahun atau jatuh tempo tahun 2023. Target perolehan dana seri ini US$1,25 miliar.

"Penerbitan senior notes rencananya untuk mendanai rencana akuisisi 20 -25 persen saham di PT Vale Indonesia Tbk, pembiayaan kembali utang Inalum dan anak usaha, serta memperpanjang profil jatuh tempo utangnya," kata Nidhi Dhruv, Wakil Presiden dan Analis Senior Moody, dalam siaran pers.

Namun, Moody's melihat akuisisi yang didanai utang dan kinerja Inalum yang diperkirakan lemah di tengah rendahnya harga komoditas, akan mendorong tingkat utang konsolidasi menjadi sekitar US$6,5 miliar. Selain itu, Moody's juga memperkirakan gross adjusted leverage Inalum akan naik menjadi 8x tahun ini, dari sebelumnya 6,2x pada 2019 lalu. Levelnya diperkirakan akan terus meningkat hingga 8,5x pada 2022, sampai PT Freeport Indonesia mulai membayar dividen ke Inalum.

Porsi kepemilikan Inalum pada Freeport Indonesia tercatat 51,2 persen, namun perusahaan tambang tembaga terbesar kedua di dunia ini diperkirakan baru memberikan kontribusi berupa dividen pada 2023-2023. Sebab cadangan tambang terbuka telah habis, dan kini Freeport tengah mengembangkan tambang bawah tanah.Moody's juga memperkirakan likuiditas Inalum tergolong lemah, dan tidak akan cukup untuk memenuhi persyaratan capex di seluruh grup dan utang jatuh tempo US$1 miliar selama 12-18 bulan ke depan.

Meski begitu, Inalum diuntungkan dari posisinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga dukungan pemerintah diharapkan mampu membuka lebar akses Inalum ke perbankan dan pasar obligasi. Moody's membuka peluang mengubah outlook senior notes Inalum menjadi stabil, dengan beberapa catatan. Pertama, anak usaha Inalum mampu menaikkan posisi arus kasnya sehingga mampu beroperasi melebihi ekspektasi dan memberikan dividen yang besar kepada Inalum.

Kedua, Inalum menunjukkan perbaikan berkelanjutan pada profil utangnya dan mampu mempertahankan disiplin keuangan saat mengejar pertumbuhan. Sementara, peringkat dapat turun apabila ada penurunan pada peringkat utang Indonesia, serta adanya masalah dalam operasional Inalum. Selain itu, profil industri yang memburuk juga menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan peringkat senior notes Inalum.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sejumlah syarat bagi kreditur lembaga keuangan yang ingin melakukan restrukturisasi. Kali ini, OJK menegaskan tidak hanya Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang mendapat keringanan cicilan dan bunga kredit.

Ini merupakan upaya OJK mendukung dan menyiapkan pelaksanaan paket kebijakan subsidi bunga yang diberikan pemerintah kepada debitur bank, BPR dan perusahaan pembiayaan yang merupakan tindak lanjut dari Perpu 1/2020 guna meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan OJK sangat mendukung upaya pemerintah dalam mendorong usaha sektor riil untuk UMKM yang sedang tertekan. OJK bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) sedang menyiapkan berbagai ketentuan pelaksana yang akan mengatur proses pendaftaran debitur yang layak menerima subsidi bunga dan mekanisme pengajuan subsidi bunga itu dari bank, BPR dan Perusahaan Pembiayaan ke Pemerintah.

Wimboh menambahkan, syarat utama penerima subsidi bunga Pemerintah adalah debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank, BPR dan Perusahaan Pembiayaan per posisi Februari 2020. Debitur kategori layak dengan pinjaman kurang dari Rp500 juta bisa mendapatkan keringanan di 3 bulan pertama 6 persen, dan 3 bulan kedua 3 persen. Bagi debitur dengan pinjaman Rp500 juta hingga Rp10 miliar mendapatkan subsidi 3 bulan pertama 3 persen dan 3 bulan kedua sebesar 2 persen.

Selain UMKM, subsidi bunga pemerintah juga akan diberikan untuk debitur KPR tipe 21, 22, hingga 70. Kemudian sasaran penerima lain juga untuk debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) produktif dengan plafon kredit hingga Rp500 Juta. OJK sendiri sejak Maret juga telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu UMKM dan masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan skema restrukturisasi kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Kami juga terus kembangkan perjanjian kerjasama dengan Kemenkeu, BI, dan LPS agar operasionalnya bisa lebih cepat. Kecepatan prosedur jadi sangat penting," ujar Wimboh dilansir CNBC Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan, ketentuan subsidi bunga akan dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah. Sejumlah program yang akan disubsidi bunga oleh Pemerintah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi (pembiayaan Ultra Mikro), Mekarr (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perbankan, perusahaan pembiayaan (multifinance/leasing), dan Pegadaian.

Program lain yakni LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), UMKM Pemda, Koperasi Penyalur UMi, CPCL (Calon Petani Calon Lahan), dan UMKM Online. Bagi nasabah KUR, subsidi bunga yang disiapkan untuk 3 bulan pertama 6 persen, lalu 3 bulan kedua 3 persen. Skema ini juga sama berlaku untuk nasabah Ummi (pembiayaan Ultra Mikro), Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pegadaian.

(*)