Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 03 Maret 2020 :

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan beberapa stimulus menyusul perkembangan terbaru virus corona di Indonesia. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan otoritas menyiapkan kebijakan kelonggaran perhitungan kolektabilitas debitur dari sebelumnya tiga pilar menjadi hanya satu pilar saja. Penilaian kualitas aset kredit untuk debitur terdampak penyebaran virus corona dengan pinjaman plafon sampai dengan Rp10 miliar mendapatkan relaksasi pengaturan.

Relaksasi pengaturan yang disiapkan pihak regulator untuk debitur tersebut yakni penilaian kualitas aset kredit yang hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. "Kemudian juga restrukturisasi bisa jadi lancar dari kurang lancar untuk debitur yang terdampak. Rangkaian stimulus ini dalam upaya mengurangi dampak virus corona, terutama melalui transmisi sektor riil," katanya kepada Bisnis, Senin (2/3/2020).

Selain relaksasi tersebut, OJK juga menyiapkan rencana lain yakni relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran virus corona. Kedua relaksasi tersebut sejalan dengan sektor yang diberikan insentif oleh Pemerintah. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Relaksasi pun dapat diperpanjang bila diperlukan.

Reksadana

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot 1,68 persen ke level 5.361 pada penutupan perdagangan Senin (2/3). Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan valuasi saham di Indonesia sudah cukup murah. Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana mengungkapkan, kini valuasi IHSG sudah mencapai level termurahnya dalam 10 tahun terakhir.

"Sebagai investor institusi, kami merasa ini saat yang teat untuk beli saham," kata Jemmy kepada Kontan.

Meski begitu, Jemmy mengakui potensi ataupun risiko indeks untuk kembali turun tetap ada. Selain karena virus corona, tekanan bagi IHSG juga bisa muncul jika terjadi resesi di Amerika Serikat (AS). Bahkan, perusahaan manager investasi (MI) tersebut memutuskan untuk memangkas cukup dalam target IHSG tahun ini, dari semula 7.100 menjadi 6.300 hingga akhir 2020.

Adapun strategi peracikan portofolio di Sucor Asset Management saat ini lebih banyak menitik beratkan pada pembelian saham-saham bluechip. Asal tahu saja, sekitar 95% portofolio perusahaan tersebut ditempatkan pada reksadana saham.

Untuk investor jangka menengah dan panjang, Jemmy masih merekomendasikan berinvestasi di instrumen saham dan reksadana saham. Sedangkan bagi mereka yang ingin berinvestasi di jangka pendek, disarankan melirik instrumen investasi seperti emas dan juga reksadana uang.

Apabila investor tertarik untuk melirik reksadana pendapatan tetap, Jemmy menyarankan untuk memilih produk yang memiliki basis corporate bond atau obligasi perusahaan, mengingat pergerakannya tidak terlalu volatil.

Asuransi Syariah

Tenggat waktu penyampaikan rencana spin off unit syariah semakin dekat. Setiap perusahaan asuransi yang memiliki produk syariah, wajib menyampaikan rencana bisnis untuk melakukan spin off atau mengembalikan izin syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling telat Oktober 2020.

Pemisahan unit syariah asuransi tertuang dalam UU No. 40 tahun 2014 pasal 87 tentang Perasuransian. Dalam aturan ini, unit syariah sudah harus berdiri sendiri pada 17 Oktober 2024. Namun Peraturan OJK 67/POJK.05/2016 pasal 18 mengatur ada tenggat waktu penyampaian rencana spin off pada 17 Oktober 2020.

Direktur Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah OJK Muhammad Muchlasin menyatakan proses spin off masih sesuai dengan rencana. Ia mengaku hingga saat ini sudah ada empat unit Syariah yang berhasil spin off menjadi perusahaan asuransi syariah secara penuh. Hingga akhir 2019 masih terdapat 49 unit Syariah asuransi di Indonesia. Jumlah itu masih sama dengan kondisi pada 2018. Artinya sejak 2018 hingga saat ini belum ada lagi unit syariah yang melakukan spin off.

“Yang datang ke kita ngobrol-ngobrol ada yang 17 entitas menyatakan akan spin off. Tapi kalau tertulis pada rencana bisnis belum ada, mereka pada menunggu deadline. Tidak ada kendalanya, namun yang saya lihat, mereka (perusahaan asuransi) tengah menunggu momen. Misalnya karena masih dikasih waktu sampai Oktober, jadi akan menyampaikan pada Oktober,” ujar Muchlasin akhir pekan lalu kepada Kontan.co.id.

Ia berharap, para pemain akan segera menyampaikan rencana bisnis kepada OJK. Selain itu, OJK juga akan menjalin komunikasi kepada para pemain. Lantaran selama ini, OJK lebih banyak berdiskusi dengan asosiasi asuransi Syariah Indonesia (AASI).

Bank Indonesia

Bank Indonesia menyatakan angka inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2020 tetap rendah dan terkendali. Inflasi IHK pada Februari 2020 tercatat 0,28 persen (month to month/mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,39 persen (mtm). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Onny Widjanarko, mengatakan perkembangan ini dipengaruhi oleh kelompok inflasi inti yang rendah, kelompok administered prices yang kembali mencatat deflasi, serta inflasi volatile food yang melambat.

"Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK tercatat tetap rendah 2,98 persen (year on year/yoy), meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi Januari 2020 sebesar 2,6 persen. Ke depan, BI akan terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi 2020 tetap rendah dan stabil dalam sasarannya 3±1 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis (2/3/2020).

Menurut Onny, inflasi inti menurun sehingga mendukung terjaganya inflasi. Inflasi inti tercatat 0,14 persen (mtm), sedikit menurun dari inflasi bulan sebelumnya 0,19 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,76 persen (yoy), sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,88 persen (yoy). Inflasi inti yang tetap terkendali tidak terlepas dari konsistensi kebijakan BI dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Kelompok administered prices kembali mencatat deflasi. Kelompok administered prices mengalami deflasi 0,11 persen (mtm), melanjutkan perkembangan deflasi pada bulan sebelumnya 0,28 persen (mtm). Perkembangan deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga tarif angkutan udara dan bahan bakar khusus, sedangkan harga rokok kretek filter, rokok putih, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) meningkat. Secara tahunan, komponen administered prices mencatat inflasi 0,54 persen (yoy), sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi administered prices pada bulan sebelumnya 0,64 persen (yoy).

Inflasi volatile food menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi kelompok volatile food tercatat 1,27 persen (mtm), melambat dibandingkan dengan inflasi bulan Januari 2020 yang sebesar 1,93 persen (mtm). Namun demikian, perkembangan inflasi volatile food ini lebih tinggi dari rerata lima tahun terakhir yang tercatat deflasi 0,76 persen mtm, antara lain disebabkan oleh gangguan pasokan pangan akibat kondisi cuaca yang kurang menguntungkan. Beberapa komoditas volatile food yang mencatat kenaikan harga antara lain bawang putih, aneka cabai dan minyak goreng. Secara tahunan, inflasi kelompok volatile food tercatat 6,68 persen (yoy), meningkat dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,13 persen (yoy).

Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik Eddy Abdurrachman sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Dirut BPDPKS) menggantikan Dono Boestami. BPDPKS adalah Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.

Sri Mulyani menyampaikan pesan bahwa tugas dan tanggung jawab Dirut BPDPKS sangat berat dan penuh tantangan. “Saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia atau lebih dari dari 55 persen produksi dunia. Industri sawit telah menjadi penghasil devisa terbesar dengan kontribusi 13,5 persen dari total ekspor non migas sebesar US$22,3 miliar," ujarnya di Jakarta (2/3/2020).

Menurut Sri Mulyani, industri Sawit juga meningkatkan kemandirian energi dengan cara menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar terbarukan berbahan dasar sawit. Melalui program bauran biodiesel 30 persen (B30), industri sawit bisa berperan dalam penghematan devisa melalui pengurangan impor solar senilai US$8 miliar per tahun.

Tahun 2019, industri sawit mengalami tekanan yang cukup berat, di mana harga minyak sawit mentah (CPO) jatuh sampai di bawah harga keekonomiannya. Hal ini tentu sangat berdampak pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk tidak memberlakukan pungutan untuk meringankan beban industri kelapa sawit. Disamping itu, untuk mengurangi kelebihan stok CPO, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan program (B30) mulai 1 Januari 2020 sebagai salah instrumen stabilisasi harga.

"Program ini berhasil mengangkat harga sampai diatas harga keekonomiannya. Saat ini harga CPO di atas US$750 per ton dan telah dikenakan pungutan kembali karena harga sudah di atas batas,” ungkap Sri Mulyani.

Kementerian Agama

Kementerian Agama mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk sementara tidak menerima pendaftaran paket umroh terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hal itu menyusul pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umroh maupun ziarah.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, imbauan ini untuk menghindari potensi kerugian yang dialami jemaah dan PPIU akibat ketidakpastian keberangkatan ke Arab Saudi. “Kami mengimbau kepada PPIU agar pendaftaran bagi jemaah umroh sementara dihentikan terlebih dahulu sampai adanya kepastian keberangkatan," jelas Nizar, di Jakarta kemarin.

“Ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian lebih besar. Jangan sampai jemaah menyetorkan dananya untuk berangkat umrah, apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, namun keberangkatannya tidak pasti," imbuhnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan bila pendaftaran tetap dibuka, maka jemaah tentu tidak bisa langsung berangkat. Sebab, PPIU akan mendahulukan jemaah yang saat ini sudah terdaftar, namun tertunda keberangkatannya.

Data Kementerian Agama, jemaah yang gagal berangkat pada tanggal 27 Februari 2020 saat pemberlakuan larangan berangkat, mencapai 2.393 orang. Mereka berasal dari 75 PPIU, dan rencana awalnya akan diterbangkan oleh 8 maskapai. Jumlah ini akan terus bertambah seiring tertundanya keberangkatan jemaah selama masa penangguhan sementara ini.

Arfi juga memastikan informasi yang beredar tentang kebijakan penghentian sementara akan dicabut oleh Pemerintah Arab Saudi pada 14 Maret 2020, adalah tidak benar. “Kami sampai saat ini belum menerima keterangan resmi dari Arab Saudi sampai kapan pemberlakuan larangan berkunjung untuk umrah dan ziarah oleh Arab Saudi akan dicabut. Seluruhnya harap bersabar dan menahan diri demi keselamatan dan kemaslahatan jemaah umroh,” lanjutnya.

Kasubdit Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, M. Noer Alya Fitra, mengatakan jumlah jemaah umrah yang telah mendaftar dan mendapatkan Nomor Porsi Umrah (NPU) per 28 Februari hingga keberangkatan bulan Juni 2020 yang terdokumentasi dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama, adalah sebanyak 46.620 jemaah. Calon jemaah umroh tersebut terdaftar dalam 598 PPIU yang direncanakan akan berangkat menggunakan 20 maskapai penerbangan.

“Jemaah direncanakan berangkat menggunakan Saudia Airlines sebanyak 16.177 jemaah (34,7 persen), Lion Air 10.209 jemaah (21,9 persen), dan Garuda Indonesia 6.819 jemaah (14,63 persen). Sisanya menggunakan penerbangan lainnya seperti Oman Air, Ettihad, Emirates, Flynas, Citylink, Turkis Airline, Air Asia, Scoot, dan lainnya," jelas Nafit.

Kementerian Agama tidak menutup aplikasi SISKOPATUH dalam rangka memberikan kesempatan kepada PPIU untuk melakukan proses update data dan input reschedule keberangkatan. “Kami tidak tutup SISKOPATUH. Namun kepada PPIU untuk sementara diimbau untuk tidak menerima pendaftaran jemaah terlebih dahulu. Kami menyarankan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-BPIU) juga membantu untuk sementara bersama PPIU tidak melakukan penerimaan biaya umrah,” tandasnya.

(*)