Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait investasi dan ekonomi yang disarikan dari sejumlah media dan keterbukaan informasi, Rabu 12 Agustus 2020 :

Harga Emas

Harga emas merosot dalam, hingga 4,3 persen pada Selasa (11/8/2020), penurunan harian terburuk dalam tujuh tahun terakhir. Seperti dilansir Kontan.co.id, penurunan itu akibat sentimen angka ekonomi yang menggembirakan dan harapan paket bantuan virus corona baru mendorong S&P 500 mendekati rekor tertinggi.

"Ini terasa seperti kecelakaan kecil. Harga emas tidak bisa mengatasi berita utama tentang vaksin (virus corona) potensial Rusia, dan optimisme terus mengalir ke saham," kata Edward Moya, Analis Pasar Senior OANDA.

Mengutip Bloomberg, harga emas di pasar spot jatuh 4,2 persen menjadi US$1.942,26 per ons troi pada pukul 23.59 WIB, Selasa (11/8/2020), setelah sempat anjlok 4,3 persen, turun tajam dari rekor tertinggi yang tercipta pada Jumat (7/8) pekan lalu di US$2.072,50. Selasa, 11 Agustus 2020, jadi hari terburuk buat harga emas sejak Juni 2013. Sementara harga emas berjangka AS turun lebih parah lagi, mencapai 4,22 persen ke posisi US$1.953,6.

"Data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan membantu mempercepat aksi jual, tetapi prospek tetap bullish untuk emas," ujar Moya kepada Reuters. Harga produsen AS rebound lebih dari yang proyeksi pada Juli, dan indeks S&P Global AS bergerak mendekati rekor tertinggi.

"Kami memperkirakan penurunan yang lebih dalam karena faktor makro yang telah mendorong harga emas lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir sedikit berkurang," kata Daniel Ghali, Commodity Strategist TD Securities, ke Reuters.

Reli emas yang memecahkan rekor tertinggi, didorong oleh ekspektasi stimulus lebih lanjut dan dollar AS yang lebih lemah dalam menghadapi lonjakan kasus virus corona. Juga, karena imbal hasil Treasury AS.

"Pada akhirnya, kami masih berpikir harga emas memiliki ruang untuk bergerak lebih tinggi, tetapi dalam waktu dekat kami berpikir penurunannya akan besar," ujar Ghali.

Kresna AM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara (suspensi) penjualan sebanyak 24 produk reksadana yang dikeluarkan oleh perusahaan manajer investasi PT Kresna Asset Management. Alasan OJK melakukan tindakan tersebut dalam rangka supervisi action yang dilakukan oleh regulator. Seperti disampaikan Dewan Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen, suspensi ini merupakan dari penegakan market conduct di industri pasar modal dalam negeri.

"Sedang kita tangani, ini bagian pembinaan terhadap aspek yang ada di market conduct. Kita belum bisa sharing. Penghentian 24 reksadana tadi merupakan supervisi action yang kita lakukan sehingga bisa perdalam isu terkait reksa dana kresna ini," kata Hoesen dalam konferensi pers virtual, Senin (10/8/2020).

Berdasarkan data S-INVEST, disebutkan instruksi OJK untuk suspensi 24 produk reksa dana Kresna Asset tersebut efektif pada Jumat ini (7/8/2020).

Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/8/2020), berikut portofolio terbesar reksadana saham dan reksadana campuran milik Kresna Asset, di mana saham-saham yang menjadi aset dasar (underlying asset) terafiliasi dengan kelompok usaha Kresna.

Salah satu contoh, Reksa Dana Pasar Saham Kresna Prima per Juli 2020 masih terkoreksi secara tahun berjalan 10,06 persen dan memiliki total nilai aktiva bersih (NAB) sebesar Rp8,2 miliar. Salah satu portofolio terbesarnya di taruh di saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA). Perusahaan pemilik klub bola Bali United ini ketika melantai 2019 silam, underwriting-nya dipimpin oleh Kresna Sekuritas.

Kemudian terdapat saham PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) yang lagi-lagi ketika melantai menggunakan Kresna Sekuritas sebagai lead underwriter, bahkan saham ini terafiliasi dengan Kresna melalui kepemilikan PT Kresna Jubileum Indonesia di saham DMMX 16,41 persen. Selanjutnya ada saham PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) yang juga memilih Kresna Sekuritas sebagai lead underwriter dan terafiliasi dengan Kresna melalui kepemilikan PT Kresna Jubileum Indonesia di saham NFCX 15,21 persen.

Terakhir, muncul nama perusahaan PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk (SMKL) di dalam portofolio reksa dana ini. Perusahaan yang melantai pada 2019 silam ini juga IPO melalui bantuan Kresna Sekuritas sebagai lead underwriter. Tambahan portofolio mencurigakan muncul apabila menilik fact sheet Reksa Dana Kresna Prima pada Juni. Selain perusahaan di atas terdapat tambahan PT M Cash Intergrasi Tbk (MCAS) sebagai portofolio terbesar reksadana ini.

Perusahaan yang melantai pada 2017 silam ini juga memilih Kresna Sekuritas sebagai lead underwriter dan juga terafiliasi kelompok usaha Kresna melalui kepemilikan PT Kresna Graha Investama Tbk di saham MCAS 7,79 persen dan berperan sebagai pengendali perusahaan. Selain itu PT Kresna Karisma Persada juga memegang saham MCAS sebanyak 6,23 persen. Diketahui MCAS adalah induk usaha NFCX dan DMMX

Selanjutnya Reksa Dana Campuran Mrs Flex Kresna per Juni 2020 yang memiliki NAB Rp592 juta, masih terkoreksi 26,45 persen secara tahun berjalan. Reksadana ini memegang saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) sebagai salah satu portofolio terbesarnya. Diketahui saham BLTA sudah jatuh mentok ke level terendahnya gocap atau Rp50 per unit sejak 2019 silam.

Terakhir Reksa Dana Campuran Kresna Flexima per Juli 2020 yang juga masih terkoreksi 19,87 persen secara YTD dan memiliki NAB Rp52 miliar. Reksa dana ini juga memiliki saham SMKL sebagai salah satu portofolio terbesarnya.

PT Kresna Asset Management memberikan tanggapan secara resmi terhadap suspensi atau penghentian sementara dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap 24 produk Reksa Dananya sebagaimana dimaksud di sistem S-INVEST. Dalam keterangan resminya Senin (10/8/2020), manajemen menyatakan kegiatan operasional perseroan tetap berjalan seperti biasa, termasuk kegiatan pengelolaan produk reksadana. Kresna mengaku sampai dengan saat ini semua investor tetap dapat melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana secara normal seperti biasa.

Namun, khusus untuk pembelian unit penyertaan reksadana untuk sementara belum dapat dilakukan hingga pemberitahuan tertulis resmi lebih lanjut. "Produk reksadana perseroan dikelola secara profesional dan diinvestasikan pada underlying yang sesuai dengan kebijakan investasi yang terdapat pada prospektus/kontrak investasi kolektif reksadana, terdaftar serta diawasi oleh pihak OJK," tulis Manajemen dalam keterangan persnya.

Subsidi Gaji

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji untuk pekerja non-ASN atau PNS dengan upah di bawah Rp5 juta. Setidaknya, ada 15,7 juta pekerja yang ditargetkan akan menerima subsidi dari pemerintah ini. Subsidi gaji ini akan diberikan pada kuartal III dan kuartal IV dengan nilai setiap kuartal Rp1,2 juta per orang. Dengan begitu, secara total setiap pekerja akan mendapat Rp2,4 juta. Rencananya, program ini akan dimulai pada September 2020 mendatang dengan total anggaran mencapai Rp37,7 triliun.

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh dengan total Rp2,4 juta, yang akan diberikan setiap dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi Rp1,2 juta," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seperti dikutip Liputan6.

Data penerima bantuan subsidi gaji ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri. Melainkan sudah otomatis tercatat secara kolektif oleh perusahaan tempat bekerja.

Dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu, telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh.

"Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat, dan tepat sasaran," ujarnya.

Untuk itu, Ida menyebutkan pekerja atau buruh yang mendapat insentif harus memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan,
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan,
3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,
4. Pekerja atau Buruh penerima Upah,
5. Memiliki rekening bank yang aktif,
6. Tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu prakerja,
7. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Proses penyaluran subsidi gaji ini nantinya disalurkan melalui oleh Bank-Bank BUMN yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). "Ekspektasi publik sangat luar biasa karena program subsidi upah ini harus benar-benar diterima oleh pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan, dan dibayarkan pada nomor rekening atas nama penerima bantuan pemerintah subsidi upah," jelas Ida.

Hingga saat ini, tercatat 208 ribu rekening pekerja siap ditransfer. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp5 juta," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu

"Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memaparkan alasannya baru menurunkan insentif berupa subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, dikarenakan segmen tersebut unik.

"Dari pemerintah melihat ada segmen yang kosong justru di segmen itu unik. Karena masih bekerja tapi tidak di PHK. Kondisi perusahaannya buruk, mereka dirumahkan atau gaji yang dipotong. Jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang sebelumnya," kata Budi dalam Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (10/8/2020).

CPNS

Pemerintah memastikan tahun 2020 ini tidak membuka seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa seleksi baru akan dibuka pada 2021 mendatang.

Melansir CNBC Indonesia, Rabu (12/8/2020), meski ada peluang jadi PNS tahun depan, namun ada kabar tak sedap. Sebab, Tjahjo menegaskan pembukaan formasi tidak akan dilakukan secara besar-besaran. "Berkaitan dengan rekrutmen, saya kira ini kaitan seleksi CPNS yang pada kabinet ini sudah diawali pada CPNS 2019-2020. Yang sekarang sudah pada tahap-tahap akhir dan 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS, dan nanti 2021 itu pun juga terbatas sesuai dengan kebutuhan. Termasuk sudah mulai banyak dari kementerian-kementerian yang tidak menambah pegawai lagi," ujarnya dalam Rakor Penyederhanaan Birokrasi, Selasa (11/8/2020).

Sejalan dengan itu, dia juga menegaskan ada perubahan dalam penataan sistem manajemen ASN ke depan. Dikatakan, perencanaan ASN harus dilandasi pada arah pembangunan nasional dan potensi daerah sesuai dengan core bisnis yang ada, dengan dasar analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Selain itu, berkaitan dengan penilaian kinerja dan penghargaan juga bakal direformasi. Dalam hal pengembangan karir, dilakukan berbasis pada sistem merit yang memperhatikan kebutuhan nasional dengan manajemen talenta.

"Kemudian masalah masalah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, baik masalah gaji, tunjangan kinerja, fasilitas lainnya dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pensiun, ini yang sudah mulai kami bahas dengan Menteri Keuangan," kata Tjahjo.

Dia bilang, mengenai jaminan hari tua pihaknya juga sedang diskusi panjang dengan PT Taspen (Persero). Semua itu dilakukan dalam konteks reformasi birokrasi.

"Kami juga sudah menyusun roadmap seandainya 2024 ibu kota negara jadi pindah ke Kaltim. Seluruh perencanaan kementerian lembaga instansi yang di tingkat pusat sudah kita siapkan konsepnya, 2021 kami serahkan kepada sesken kementerian lembaga, termasuk Pemda Kaltim, sekiranya dibutuhkan ASN yang lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan di ibu kota baru," ujar Tjahjo.

(AM)