Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 26 Juni 2019 :

Lelang SBSN

Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 25 Juni 2019 untuk seri SPNS01122019 (reopening), PBS014 (reopening), PBS019 (reopening), PBS021 (reopening), PBS022 (reopening) dan PBS015 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk Rp40,18 triliun.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut Rp8 triliun.

Harga Emas

Harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) terus mencetak rekor. Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam, Selasa (25/6) berada di Rp713.000.

Harga tersebut naik Rp10.500 dari posisi, Senin (24/6). Seperti dikutip Kontan, Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono mengatakan sentimen eksternal dan internal mendorong harga emas Antam. Dari eksternal, penyebabnya adalah emas yang berfungsi sebagai safe haven sedang diminati, di tengah isu negatif global yang bertebaran.

Selasa (25/6) pukul 17.44 WIB, harga emas untuk pengiriman Agustus 2019 di Commodity Exchange berada di US$1.431,09 per troy ounce, menguat 0,8 persen. Ini merupakan level tertinggi setidaknya selama 15 bulan terakhir.

Wahyu bilang, katalis harga emas saat ini masih berasal dari sikap dovish The Fed pada rapat the Federal Open Market Committee (FOMC) pekan lalu. Ditambah ketegangan geopolitik Amerika Serikat (AS)-Iran, serta perang dagang AS-China yang berlarut.

Pamor emas sebagai safe haven makin berkilau ketika sentimen tersebut melemahkan dolar AS, yang mendorong harga komoditas

Sinergi Lembaga Kemenkeu

Program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) merupakan salah satu bagian penting strategi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya mengakselerasi gerak pembangunan dan meningkatkan kemandirian nasional.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing, peringkat EODB indonesia, dan kredibilitas serta efektifitas APBN.

Tujuan besar program ini adalah membangun sistem yang dapat menopang ekosistem perekonomian yang patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setidaknya terdapat delapan program yang telah dirancang oleh DJP, DJBC, dan DJA sebagai bentuk sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap wajib pajak (WP) dan/atau wajib bayar (WB) yaitu program joint analisis, joint audit, joint collection, joint investigasi, joint proses bisnis, single profile, secondment, dan program sinergi lainnya.

Kemenko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun 2020. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung program prioritas nasional di bidang ekonomi dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Program itu antara lain infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, serta Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Program prioritas dan program reguler Kemenko Perekonomian mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Sementara pagu indikatif Kemenko Perekonomian tahun 2020 adalah Rp409,35 miliar. Angka tersebut turun Rp4,8 miliar dari pagu anggaran tahun 2019. Artinya, penurunan anggaran tidak berarti menurunkan kinerja Kemenko Perekonomian.

Kemudian mengenai tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian s.d 31 Mei 2019 menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Target penyerapan anggaran tahun 2019 di kantor kami adalah sebesar 97,0 persen”, kata Menko Darmin Nasution.

Sistem Kliring Nasional

Sebagaimana keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Bulan April 2019, Bank Indonesia (BI) memperluas kebijakan yang lebih akomodatif untuk mendorong permintaan domestik, salah satunya dengan mendorong efisiensi pembayaran ritel melalui perluasan layanan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Untuk itu, Bank Indonesia menyempurnakan layanan SKNBI melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

Penyempurnaan ketentuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran Indonesia; Memberikan layanan, transfer dana yang lebih cepat sejalan dengan kebutuhan masyarakat; dan Mengakomodasi kebutuhan pengguna, baik individu maupun korporasi, untuk transaksi dengan nilai yang lebih besar. Ketentuan ini mulai berlaku 1 September 2019.

(AM)