Bareksa.com - Berikut adalah perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Selasa, 29 Desember 2020 :

SBN

Harga obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) pada Senin (28/12/2020) mayoritas ditutup menguat, setelah sentimen positif hadir di negara-negara Barat. Mayoritas SBN ramai dikoleksi oleh investor, kecuali SBN berseri FR0061 dengan tenor 1 dan SBN seri FR0067 berjatuh tempo 25 tahun yang hari ini cenderung dilepas oleh investor.

Dilansir CNBC Indonesia (28/12), hampir semua SBN mengalami penurunan imbal hasil (yield), tetapi tidak untuk yield SBN seri FR0061 yang naik 26,8 basis poin (bp) ke level 4,192 persen dan yield SBN seri FR0067 yang naik 0,4 basis poin ke 7,325 persen. Sementara itu, yield SBN seri FR0082 dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara turun 6 basis poin ke level 6,037 persen pada hari ini.

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga penurunan yield menunjukkan harga obligasi yang naik. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1 persen.

Yield SBN Acuan (%)

Sumber : CNBC Indonesia

Harga SBN kembali menguat setelah Presiden AS, Donald Trump menyetujui Undang-undang (UU) anggaran negara tahun fiskal 2021 yang bernilai US$2,3 triliun. Pemerintah AS pun terhindar dari penutupan sementara (shutdown). Sebelumnya, Trump ogah membubuhkan tanda tangannya pada RUU tersebut karena nominalnya yang terlalu kecil. Kongres menyepakati Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai US$600 sementara Trump ingin di US$2.000.

PPN Produk Digital

Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menunjuk enam perusahaan serta mencabut satu badan usaha sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. "PT Fashion Eservices Indonesia atau lebih dikenal sebagai Zalora dicabut statusnya sebagai pemungut PPN," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2020).

"Pencabutan tersebut sesuai permohonan wajib pajak. Pihak Zalora telah mengusulkan nama anak perusahaan lain yang secara proses bisnis lebih tepat untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri," jelas Hestu.

Enam perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri yaitu Etsy Ireland Unlimited Company, Proxima Beta Pte. Ltd., Tencent Mobility Limited, Tencent Mobil International Limited, Snap Group Limited, dan Netflix Pte. Ltd.

Dengan penunjukkan ini maka sejak 1 Januari 2021 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN 10 persen atas produk dan layanan digital luar negeri yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Dengan penunjukkan enam perusahaan dan pencabutan satu badan usaha sebagai pemungut PPN maka hingga hari ini terdapat 51 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri.

"DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia," ujar Hestu. Hal ini dilakukan dalam rangka sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri akan terus bertambah.

Sebelumnya, Ditjen Pajak telah menunjuk 46 perusahaan digital yang melaksanakan kegiatan perdagangan elektronik untuk menarik PPN 10 persen, pada gelombang pertama ada Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB.

Gelombang kedua terdiri atas Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd, The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Sementara pada gelombang ketiga ada 12 perusahaan yakni, LinkedIn Singapore Pte. Ltd, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd, PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd, Skype Communications SARL, Twitter Asia Pacific Pte. Ltd, Twitter International Company, Zoom Video Communications, Inc, PT Jingdong Indonesia Pertama, dan PT Shopee International Indonesia.

Gelombang keempat ada Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc, Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd, UCWeb Singapore Pte. Ltd, To The New Pte. Ltd, Coda Payments Pte. Ltd, dan Nexmo Inc.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada Senin (28/12), resmi menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang merupakan bagian dari implementasi dukungan Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penerbitan OWK antara Garuda Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai pelaksana investasi yang ditunjuk Kementerian Keuangan RI.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersama dengan Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata, disaksikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata, pada Senin (28/12) di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan persetujuan penerbitan OWK yang telah diperoleh perseroan dengan nilai maksimum Rp8,5 triliun rupiah dan availability period hingga 2027, maka mengacu pada kesepakatan para stakeholder terkait, implementasi pencairan dana OWK yang telah disepakati saat ini adalah Rp1 triliun dengan tenor 3 tahun.

Kementerian BUMN melalui Staf Khusus III Arya Sinulingga mengungkapkan, penerbitan OWK ini sebagai momentum untuk terus memperkuat kiprah Garuda dalam memaksimalkan jaringan transportasi udara di Indonesia dan mendorong peningkatan perekonomian nasional, serta kiranya mendukung Garuda Indonesia semakin agile dalam menciptakan peluang-peluang baru dan bersaing di kancah global.

“Garuda Indonesia sebagai national flag carrier, memiliki peranan terhadap perekonomian bangsa. Tidak hanya karena peran Garuda Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi udara berbagai potensi keunggulan ekonomi Indonesia sebagai Negara kepulauan, namun juga sebagai pilar ekosistem pariwisata nasional. Untuk itu, dukungan PEN ini diharapkan dapat semakin meningkatan daya saing Garuda Indonesia dalam menunjang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Arya dalam keterangan tertulisnya dilansir Kontan (28/12).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan mengungkapkan, penerbitan OWK menjadi langkah awal yang positif dalam upaya percepatan pemulihan kinerja perseroan. Penerbitan OWK ini menjadi momentum tersendiri bagi Perseroan di akhir tahun 2020 dalam membangun optimisme outlook kinerja perseroan pada 2021 mendatang.

"Dengan telah diterbitkannya OWK ini, kami optimistis performa perseroan akan semakin dinamis dalam menjawab tantangan industri penerbangan di masa yang akan datang, sejalan dengan berbagai upaya strategis yang telah dijalankan Garuda Indonesia dalam memperbaiki kinerja fundamental perseroan seperti renegosiasi biaya sewa pesawat, relaksasi finansial, efisiensi produksi, hingga restrukturisasi jaringan penerbangan," ujar Irfan.

Reksadana

Penerbitan produk reksadana baru terpantau sepi pada masa pandemi 2020. Volatilitas tinggi di pasar saham, aliran modal asing yang keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN), serta kenaikan risiko obligasi korporasi ketika pandemi menyerang menjadi batu sandungan para manajer investasi menawarkan produk investasi kolektif.

Head of Investment Avrist Asset Management Farash Farich mengatakan fund manager mulai mengambil posisi defensif ketika unit penyertaan reksadana turun pada semester I 2020 ketika pasar saham anjlok dan baru naik pada paruh kedua.

“Kemudian ada kenaikan risiko kredit korporasi. Jadi, MI lebih defensif juga. Sambil melihat pemulihan ekonomi, lebih banyak mengoptimalkan produk yang sudah ada,” jelas Farash dilansir Bisnis (28/12/2020).

Sepanjang 2020, Avrist Asset Manajemen hanya meluncurkan dua reksadana terproteksi dan satu reksadana saham pada kuartal I 2020 atau sebelum pandemi menekan ekonomi secara global. Avrist Asset Management pun berencana menerbitkan 2-3 produk reksadana terbuka dan 2 produk reksadana terproteksi pada 2021.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per pekan pertama Desember 2020, hanya terdapat 35 produk baru reksadana yang diterbitkan sejak awal tahun. Jumlah tersebut turun 46,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66 produk. Adapun sepanjang 2019 manajer investasi menerbitkan produk baru reksadana sejumlah total 82 produk.

Kendati jumlah penerbitan produk baru reksadana tahun ini terbilang sepi, jumlah dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksadana tetap tumbuh mengesankan. Hingga 4 Desember 2020, nilai AUM reksa dana tercatat senilai Rp562,13 triliun atau naik 3,67 persen dibandingkan posisi pada akhir 2019 yang senilai Rp542,19 triliun.

(Martina Priyanti/AM)