Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Rabu, 22 Januari 2020 :

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)

Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja 2014-2019, Arcandra Tahar, resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Dilansir Kontan.co.id, Arcandra ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGAS yang diadakan Selasa (21/1) di Jakarta.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Suwarto berharap kehadiran Arcandra dapat membawa perubahan positif bagi PGAS ke depannya. Apalagi, Arcandra memiliki latar belakang sebagai mantan Wakil Menteri ESDM.

Adapun susunan Komisaris PGN yang baru pasca RUPSLB adalah Komisaris Utama : Arcandra Tahar; Komisaris : Luky Alfirman; Komisaris : Mas'ud Khamid; Komisaris Independen : Paiman Rahardjo; Komisaris Independen : Christian H. Siboro; dan Komisaris Independen : Kiswodarmawan.

RUPSLB kali ini sepakat untuk tidak merombak susunan direksi PGAS. Susunan direksi PGAS ialah Direktur Utama : Gigih Prakoso Soewarto; Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Syahrial Mukhtar; Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto; Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan : Arie Nobielta Kaban; dan Direktur Sumber Daya Mausia dan Umum : Desime E. Siahaan.

Coronavirus Wuhan

Korban meninggal dunia dari coronavirus Wuhan di China naik menjadi enam orang pada Selasa (21/1/2020). Pada hari yang sama, kasus pertama dilaporkan di Amerika Serikat. Dilansir Kontan.co.id, kondisi itu membuat pasar jatuh karena kekhawatiran kerusakan ekonomi ketika wisatawan banyak yang membatalkan rencana perjalanan dan bandara meningkatkan penyaringan penumpang.

Virus itu menyerang ketika jutaan orang warga China bersiap untuk melakukan perjalanan liburan Tahun Baru Imlek. Tak pelak, kondisi ini meningkatkan risiko penularan. Banyak warga China yang bergegas membeli masker wajah untuk melindungi diri mereka dari infeksi serupa flu yang sebelumnya tidak diketahui.

Wabah itu, yang dimulai di kota Wuhan di China tengah, juga mengkhawatirkan pasar keuangan ketika para investor mengingat kembali epidemi Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) China pada 2002-2003, wabah koronavirus yang menewaskan hampir 800 orang.

“Kami akan tinggal di rumah selama liburan. Saya takut karena saya ingat SARS dengan sangat baik," kata Zhang Xinyuan, yang telah berencana untuk berlibur ke sebuah resor Thailand sebelum dia dan suaminya memutuskan untuk membatalkan tiket pesawat mereka.

Melansir Reuters, seorang pelancong dari China didiagnosis terjangkit coronavirus Wuhan di Seattle. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), ini merupakan kasus pertama yang diidentifikasi di Amerika Serikat. Pasien dalam kondisi baik, kata CDC.

Jiwasraya

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan aliran dana terkait kasus megaskandal dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih dalam tahap proses penyidikan. "Ini sedang dikembangkan. Sudah ditetapkan tersangka, dan masih dalam pengembangan," kata Kiagus, Selasa dilansir CNBC Indonesia (21/1/2020).

Pemeriksaan itu di antaranya dengan melihat transaksi atau aliran dana dari kelima tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kelima tersangka itu yakni Dirut PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Meski demikian, ada juga transaksi lainnya yang juga diperiksa. Kiagus juga tidak menolak ketika ditanya adanya transaksi yang mencurigakan dari yang sudah diperiksa. "Ya tidak hanya lima orang itu ya, jadi kita melihatnya dari keseluruhan baik ke korporasi maupun individunya," sebut Kiagus.

Kemarin Kejagung kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus Jiwasraya. Ada 10 saksi sekaligus yang dipanggil terkait kasus Jiwasraya, di antaranya saksi karyawan PT Hanson International Tbk dan PT Bumi Nusa Jaya Abadi.

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertemu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk membicarakan kemungkinan peningkatan keamanan data masyarakat pengguna layanan daring perbankan. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK, Anto Prabowo, mengatakan dalam pertemuan nanti otoritas akan mendorong BRTI agar mewajibkan adanya perubahan mekanisme perubahan kartu SIM seluler.

Dalam usulannya, OJK menginginkan agar nantinya masyarakat harus melakukan konfirmasi ke pihak bank dan operator sebelum mengganti kartu SIM.

“Artinya dari pemegang SIM menyatakan ke bank bahwa dia hilang SIM card-nya, dan dari operator menyatakan ke bank bahwa ada nasabahnya yang mengaku kehilangan dan sedang memproses penggantian SIM card. Dengan adanya konfirmasi ini bisa meminimalkan potensi terjadinya fraud,” ujar Anto kepada Bisnis.com (21/1/2020).

Menurut Anto, selama ini tak semua bank dan operator seluler melakukan konfirmasi dua pihak dalam melayani nasabah yang hendak mengganti nomor seluler. Hal ini menyebabkan munculnya potensi tindak pidana penipuan.

Baru-baru ini seorang wartawan senior Ilham Bintang telah menjadi korban pembobolan rekening dengan menggunakan modus ini. Akibat pembobolan yang diderita, seluruh dana milik Ilham Bintang di beberapa bank dan layanan keuangan raib.

“OJK hanya bisa rekomendasikan dan usulkan ke BRTI karena yang punya kewenangan mengatur dan mengawasi operator seluler ada di sana. Itu cara mencegah paling sederhana. Pencegahan lainnya nanti saya akan bicara dengan BRTI karena dengan adanya teknologi kemungkinan ada cara-cara lain,” ujarnya.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) & PT Bank Permata Tbk

Zulkifli Zaini mengundurkan diri dari jabatan komisaris independen PT Bank Permata Tbk (BNLI). Perseroan telah menerima surat terkait hal tersebut pada 17 Januari 2020. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (20/1/2020), keputusan atas permohonan pengunduran Zulkifli akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham terdekat. Hal ini guna memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 3 POJK 33/2014.

Pengunduran diri Zulkifli ini dilakukan setelah dia mendapat kepercayaan untuk mengisi posisi orang nomor satu di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Zulkifli yang sebelumnya sempat menjabat sebagai komisaris PLN menggantikan Sofyan Basir yang tersandung kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun Zulkifli tercatat sebagai bankir yang sempat menduduki sejumlah posisi penting. Puncaknya dia menjadi presiden direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada periode 2010 hingga 2013. Dia pun juga sempat duduk di kursi komisaris independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada tahun 2017, Zulkifli mendaftar sebagai calon ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kala itu dia bersaing dengan Wimboh Santoso dan Sigit Pramono.

(*)