Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis, 26 September 2019 :

Pemindahan Ibu Kota

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tiga jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni. Tiga jalur tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Menurut dia, jalur pendanaan melalui APBN harus dipikirkan secara matang-matang lantaran pendanaan ibu kota dari sumber tersebut dirancang Rp89,4 triliun, atau 19,2 persen dari total anggaran ibu kota baru Rp466 triliun. Menurutnya, APBN harus turut serta membiayai ibu kota baru demi memenuhi barang publik (public goods) di lokasi tersebut.

"Public goods keseluruhannya digunakan oleh APBN. Karena itu, dalam konteks APBN, perlu ada perencanaan jadi bisa terlihat dampak fiskalnya dan trade off terhadap prioritas pembangunan yang lain di dalam APBN berikutnya," ujar Sri Mulyani, Rabu (25/9) dikutip CNN Indonesia.

Dia menjelaskan tiga jalur penggunaan APBN murni bagi pembiayaan ibu kota secara rinci. Pertama, untuk pengelolaan BMN, dia menyebut terdapat dua skema yang bisa digunakan. Skema tersebut, memanfaatkan atau pemindahtanganan BMN. Untuk pemanfaatan BMN secara langsung, nantinya aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta, sehingga negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga punya opsi pemindahtanganan BMN melalui tiga bentuk, yakni, penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.

Kedua, pendanaan ibu kota baru melalui APBN bisa dilakukan melalui belanja kementerian dan lembaga. Adapun, belanja kementerian dan lembaga ini ditujukan khusus untuk infrastruktur utama, misalnya gedung kementerian dan lembaga, gedung legislatif, hingga sarana pendukung seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

"Nantinya, kami bisa berikan DAK fisik penugasan karena pembangunan sarana di ibu kota baru adalah prioritas nasional. Dalam hal ini, DAK fisik yang diberikan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara bisa digunakan untuk hal tersebut," terang dia.

Rencananya, proses pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan mulai 2020 hingga 2024 mendatang. Sehingga, ibu kota sudah perlahan dipindahkan mulai 2024 mendatang.

Anggaran ibu kota baru rencananya Rp466 triliun yang terdiri dari APBN Rp89,4 triliun atau 19,2 persen, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,4 persen, dan swasta Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

Kartu Pra Kerja

Kartu pra kerja mulai bisa digunakan pada Januari 2020. Lewat program kartu pekerja ini, para pengangguran akan mendapat pelatihan dan gaji dari pemerintah Rp300-500 ribu per bulan selama 3 bulan saja. Pemerintah menargetkan ada 2 juta orang pengangguran yang menerima gaji dari pemerintah sembari menunggu mendapatkan pekerjaan. Pemerintah akan menggandeng platform dompet digital atau e-wallet untuk penyaluran gaji para peserta.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan pemerintah akan membantu mereka dengan kursus seperti kursus menyetir, barista, dan keterampilan lainnya. "Anggarannya ini sementara yang akan diselenggarakan kurang lebih 2 juta," kata Moeldoko dikutip CNBC Indonesia.

Program ini sifatnya terbuka, siapa saja berhak mendaftar untuk mendapatkan kartu pra kerja tanpa ada pembatasan usia.

Otomasi Pekerjaan

McKinsey & Company merilis laporan terbarunya mengenai otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia. Laporan tersebut menyajikan hasil kajian tentang pekerjaan yang bakal hilang, muncul, dan berubah di masa depan.

Hasilnya, sebanyak 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 10 tahun mendatang diproyeksi hilang digantikan proses otomasi. Jumlah yang tak sedikit dalam waktu yang relatif singkat.

Dikutip dari Detik Finance, meningkatnya adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan diproyeksi mengubah dunia pekerjaan di masa depan. Sumber daya manusia (SDM) yang menjadi calon angkatan kerja maupun yang berpengalaman diharapkan bisa mengantisipasi hal ini.

McKinsey memperkirakan hilangnya jutaan lapangan kerja yang digantikan mesin tersebut diganti oleh lapangan pekerjaan yang lebih banyak dengan jenis yang berbeda. Pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait diharapkan mampu mengantisipasi hal ini sekaligus menangkap peluang tersebut.

Duniatex Group

Kasus gagal bayar bunga obligasi anak usaha Duniatex Group berbuntut panjang. Setelah diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menurut Debtwire, kini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memulai investigasi terhadap enam entitas Duniatex Group. Investigasi dilakukan lantaran Duniatex diduga melakukan fraud, penggelapan, pengabaian, dan pencucian uang.

Enam entitas yang tengah diselidiki adalah PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT), PT Delta Dunia Textile (DDT), PT Delta Merlin Sandang Textile (DMST), Delta Dunia Sandang Textile (DMST), PT Delta Setia Sandang Asli Tekstil (DSSAT) and Perusahaan Dagang dan Perindustrian Damai alias Damaitex.

“Bareskrim telah memanggil seorang Direktur Duniatex di Jakarta untuk dimintai keterangan kata dua sumber yang mengetahui kasus ini. Petugas Bareskrim juga telah mengunjungi Duniatex di Solo kata seorang sumber lainnya,” tulis Debtwire dikutip Kontan.

Investigasi dilakukan akibat utang menggunung yang kini ditanggung Duniatex. Tercatat enam entitas tersebut memiliki total utang senilai Rp18,79 triliun atau setara US$1,33 miliar yang berasal 24 pinjaman bilateral, tiga utang sindikasi, dan utang obligasi.

Asian Development Bank

Asian Development Bank (ADB) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen. Lemahnya ekspor dan investasi menjadi faktor penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Direktur ADB Indonesia Winfried Wicklein mengatakan laju pertumbuhan tahun ini yang sedikit lebih lambat dari perkiraan awal lantaran penurunan ekspor dan melemahnya investasi domestik. Wicklein menyatakan ekspor Indonesia melambat karena faktor global. Pelemahan harga komoditas yang diakibatkan penurunan permintaan global membuat pasar ekspor Indonesia makin menipis. Apalagi ekonomi China sebagai salah satu mitra utama ekspor Indonesia sedang loyo.

Sementara itu, investasi domestik di pasar saham dan obligasi berada dalam tren fluktuatif akibat sentimen eksternal dan internal. Apalagi dengan adanya aksi demonstrasi akhir-akhir ini membuat investor kabur dari pasar domestik.

Tak hanya itu, ADB memandang Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia belum bisa bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya. Terbukti dengan relokasi investasi China yang tidak menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan relokasi dan lebih memilih Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

“Kami memandang masalah FDI adalah soal perizinan investasi di Indonesia yang cenderung lebih berbelit ketimbang negara Asia Tenggara lainnya,” kata Wicklein dalam konferensi pers Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kantor ADB (25/9) dikutip Kontan.

Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah mengamuk Indonesia dinilai dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jika permasalahan ini terus terjadi. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan gangguan asap, jika berkepanjangan, tentunya akan berdampak pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

“Karena itu, kami sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini,” ujar Dody seperti dikutip Bisnis.com.

Kebakaran, yang menyebabkan asap pekat di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama berpekan-pekan, telah mengubah langit menjadi merah di beberapa bagian dan mengganggu pertanian di dalam negeri.

Disertai musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya dan kekeringan di beberapa bagian Indonesia, problematika karhutla telah membatasi produksi minyak sawit dan beras. Namun BI, lanjut Dody, tetap memproyeksikan pertumbuhan di bagian bawah kisaran 5 - 5,4 persen pada tahun 2019, sebelum naik menuju titik tengah kisaran 5,1-5,5 persen pada 2020.

Rencana Pemakzulan Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan reaksi keras terhadap keputusan House of Representatives (HOR) untuk memulai secara resmi penyelidikan pemakzulan terhadapnya. Trump menyebut hal itu sebagai 'sampah Witch Hunt'.

"Sungguh hari yang penting di Perserikatan Bangsa-bangsa, begitu banyak pekerjaan dan begitu banyak kesuksesan, dan Demokrat secara sengaja merusaknya dan merendahkannya dengan lebih banyak breaking news soal sampah Witch Hunt," tulis Trump via akun Twitter-nya, seperti dikutip Detik.com. "Sungguh buruk bagi negara kita!" imbuhnya.

Diketahui bahwa sebelumnya Ketua HOR atau DPR AS, Nancy Pelosi, dari Partai Demokrat mengumumkan dimulainya penyelidikan resmi oleh DPR untuk nantinya menentukan apakah Trump seharusnya dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden AS.

Pengumuman ini disampaikan Pelosi setelah muncul laporan bahwa Trump menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki kandidat capres Demokrat, Joe Biden dan putranya, Hunter, yang pernah bekerja di sebuah perusahaan pengeboran gas di Ukraina. Tekanan itu disampaikan Trump dalam percakapan telepon dengan Zelenskiy pada 25 Juli lalu.

(*)