Bareksa.com - Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) semakin memperkuat koordinasi dan implementasi bauran kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kelanjutan pembangunan. Dalam hal ini, mereka menyebut kondisi perekonomian Indonesia secara umum cukup baik dan kuat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal memiliki ruang fiskal yang cukup untuk dapat menghadapi ketidakpastian global. Kebijakan fiskal juga akan terus dijaga hati-hati agar tetap efektif.

"Pemerintah akan menjaga sistem keuangan tetap terjaga dan stabil. Di sisi APBN, implementasi APBN 2018 sangat kuat dan sehat. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan perpajakan," kata Ani, sapaan akrabnya, di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso menambahkan, sekarang ini kondisi permodalan, likuiditas, dan penyaluran kredit semua dalam kondisi baik. OJK tetap melakukan pengawasan perbankan dan sektor jasa keuangan agar tetap sehat dengan harapan menopang pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas sektor jasa keuangan dan kondisi likuiditas di pasar keuangan Indonesia masih terjaga. Permodalan dan likuiditas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) masih sangat memadai, dengan CAR perbankan sebesar 22,38 persen serta RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 310 persen dan 454 persen, serta excess reserve perbankan mencapai Rp618 triliun.

Di sisi intermediasi, sampai dengan April 2018, kinerja sektor jasa keuangan masih positif. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan tumbuh masing-masing 8,94 persen year on year (yoy) dan 6,36 persen yoy. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 8,06 persen yoy. Premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi tumbuh masing-masing 38,44 persen yoy dan 18,61 persen yoy.

Hingga 21 Mei 2018, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp61 triliun dengan tambahan emiten baru tercatat sebanyak 16 perusahaan, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Telah dalam pipeline, penawaran umum akan dilakukan oleh 58 perusahaan dengan nilai indikatif sebesar Rp66,35 triliun.

Total dana kelolaan investasi (reksadana dan kontrak pengelolaan investasi lainnya) meningkat dan per April 2018 telah mencapai Rp739,71 triliun, naik 7,64 persen sejak awal tahun (year to date/ytd). Sementara itu, dari sisi risiko, risiko kredit dan risiko pasar masih dalam level yang manageable. Rasio NPL gross perbankan tercatat 2,79persen dan rasio NPF perusahaan pembiayaan tercatat 3,01 persen.

"Sementara itu cakupan penjaminan LPS terhadap DPK mencapai 99,9 persen (nasabah) dan 52,15 persen (nominal) yang menunjukkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap system perbankan nasional cukup baik," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Lebih lanjut, Ani mengatakan, menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, pemerintah, BI, OJK, dan LPS terus berkoordinasi dan meningkatkan kewaspadaan dan siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan.

"Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global, yaitu pada stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman," kata Ani.

Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan, ketersediaan bahan pokok strategis, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK serta peningkatan pemantauan perkembangan DPK oleh LPS.

"Sementara itu, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah," tegasnya.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Pertama, respons kebijakan suku bunga secara pre-emptive, front-loading, dan ahead the curve akan ditempuh untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping tetap konsisten dengan upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar tetap rendah dan terkendali.

Kedua, intervensi ganda (dual intervention) di pasar valas dan di pasar SBN terus dioptimalkan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, dan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang. Ketiga, strategi operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas khususnya di pasar uang rupiah dan pasar swap antarbank.

Keempat, komunikasi yang intensif khususnya kepada pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan para ekonom untuk membentuk ekspektasi yang rasional sehingga dapat memitigasi kecenderungan nilai tukar Rupiah yang terlalu melemah (overshooting) dibandingkan dengan fundamentalnya.

Menurut Ani Indonesia akan terus melakukan langkah untuk memperkuat keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran dengan terus meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi struktural di sektor riil.

"Tentunya untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan," pungkasnya. (K03/hm)