Bareksa.com – Manajemen PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) menyangkal terkait dengan rencana pengembangan proyek kereta ringan (light rail transit/ LRT) senilai Rp405 triliun. Sebelumnya dikabarkan Ratu Prabu bakal membangun proyek LRT di Jabodetabek dengan total panjang lintasan 400 kilometer (Km).

Dalam keterbukaan informasinya, manajemen Ratu Prabu Energi mengklarifikasi informasi pembangunan LRT Jabodetabek. “Pengembangan proyek LRT akan dilakukan oleh PT Ratu Prabu, selaku pemegang saham Ratu Prabu Energi,” jelas manajemen perseroan, Senin, 8 Januari 2018.

Manajemen melanjutkan, tidak ada informasi penting lainnya yang material dan dapat memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat memengaruhi harga saham perusahaan. (Baca juga: Sejak Kabar Ratu Prabu Bangun LRT, Volume Transaksi Saham ARTI Melonjak)

Sementara itu, Burhanudin Bur Maras selaku Direktur Utama Ratu Prabu Energi mengatakan dirinya telah mengungkapkan rencana pembangunan LRT tersebut dengan Kementerian Perhubungan. “Kita selalu berhubungan dengan pemerintah, mendengar arahan pemerintah, maunya bagaimana,” ujarnya ketika dihubungi oleh Bareksa pada Senin 8 Januari 2018.

(Baca juga Ratu Prabu Mau Bangun LRT Rp405 Triliun, Siapakah Pemiliknya?)

Dia melanjutkan, untuk membangun megaproyek tersebut perseroan akan mencari sumber dana eksternal. Menurut Bur Maras, tidak mungkin dia membiayai proyek tersebut menggunakan dana pribadi.

Pekan lalu, Bur Maras mengaku sudah berkomunikasi dengan perbankan asal China, Korea Selatan dan Jepang. Ketiga bank tersebut telah menyatakan minatnya untuk mendanai proyek tersebut. (Baca juga: Saham Masih Gocap Tapi Ratu Prabu Mau Bangun LRT Rp405 Triliun, Ini Keuangannya)

Ratu Prabu merupakan pemegang saham mayoritas PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI). Berdasarkan laporan registrasi efek di Bursa Efek Indonesia, saham ARTI dimiliki oleh DP Bukit Asam sebanyak 9,375 persen, PT Ratu Prabu sebesar 35,356 persen, dan sekitar 55 persen adalah publik. Selain itu, jajaran manajemen yang memiliki saham ARTI adalah Derek Prabu Maras sebagai Komisaris utama dengan porsi 0,03 persen dan Burhanuddin Bur Maras sebagai Direktur Utama dengan porsi 0,29 persen.

Ratu Prabu Energi sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Namun, sejak 2014, Ratu Prabu Energi semakin mengembangkan bisnisnya di sektor properti.

Pada 2014, Ratu Prabu Energi melangsungkan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp733,8 miliar. Saat itu, perseroan melakukan rights issue yang setara dengan 400 persen dari modal disetor.

Sebagian besar dana hasil penggalangan dana digunakan untuk membiayai ekspansinya di sektor properti. Total sebesar Rp585 miliar dialokasikan untuk membangun proyek Ratu Prabu 3 Residences dan membeli tanah anak usahanya.

Pembangunan Ratu Prabu 3 Residences yang digagas pada 2015 itu tidak berjalan lancar. Pada 2016, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menyegel lokasi pembangunan Ratu Prabu 3 Residences karena belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Usai ekspansi di sekor properti, Ratu Prabu kembali mengungkapkan rencananya mendiversifikasi usaha, kali ini ke sektor bisnis pangan. Perseroan mengungkapkan rencana tersebut pada pertengahan tahun lalu.

Untuk masuk ke bisnis pangan, Ratu Prabu mengaku belum bisa merealisasikan rencana tersebut dalam waktu dekat. Hal itu terjadi karena perseroan perlu melengkapi kebutuhan awal bisnsi tesebut.

Dalam rencananya, Ratu Prabu perlu menyediakan kantor untuk perusahaan Australia yang mengajak bekerja sama. Ratu Prabu juga sedang mempertimbangkan sejumlah lokasi sumber bahan pangan.

Hingga kuartal III-2017, Ratu Prabu mengantongi pendapatan sebesar Rp162,9 miliar, turun tipis dari realisasi periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp169,1 miliar. Pendapatan perseroan berasal dari penyewaan bangunan dan jasa terkait sebesar Rp64,4 miliar dan sisanya berasal dari bisnis di sektor migas.

Sementara itu, total aset Ratu Prabu tercatat sebesar Rp2,5 triliun, yang berasal dari ekuitas sebesar Rp1,73 triliun dan liabilitas sebesar Rp798,7 miliar. (hm)