Bareksa.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Salahuddin Uno yang baru dilantik Oktober lalu, tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat Alexis dalam upaya merealisasikan janji kampanye. Pasalnya, sentra hiburan yang dituding menjadi sarang prostitusi tersebut dianggap melanggar aturan dan memiliki kontribusi tidak signifikan.

Langkah tersebut pun berpotensi menjadi awal untuk melanjutkan kembali akan janji kampanye mereka lainnya, yakni menjual saham di perusahaan bir milik Pemprov, yakni PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Lantas bagaimana perbandingan kontribusi dari dua bisnis di Ibukota tersebut yang dianggap "haram" bagi kacamata Anies-Sandi?

Sebelumnya, ramai diberitakan di sejumlah media, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi tidak memperpanjang izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) hotel dan griya pijat Alexis yang habis per 29 Agustus 2017. Adapun operasional hotel yang berada di bilangan Jakarta Utara tersebut sudah berhenti sejak tanggal 27 Oktober 2017.

Pihak Alexis, yang berada di bawah naungan PT Grand Ancol Hotel, mengklaim selama ini selalu taat bayar pajak. Bahkan, dalam setahun, pajak yang disetor kepada Pemprov mencapai Rp30 miliar untuk bisnis karaoke, hotel dan pijat.

Anies Baswedan menyebut kontribusi pajak yang disetor Alexis tak ada artinya. "Pemasukan dari sana tidak ada artinya dibanding dengan tegaknya aturan dan perda yang kita miliki," kata Anies seperti dikutip oleh Kontan.

Memang menurut data regional DKI Jakarta di Bank Indonesia, kontribusi pajak paling besar bagi Ibukota tahun 2016 adalah pajak kendaraan bermotor sebesar Rp7,4 triliun, diikuti pajak bumi bangunan Rp7 triliun. Adapun pajak hiburan, termasuk dari karaoke yang dimiliki oleh Alexis, mencapai Rp769 miliar pada tahun 2016. Selain itu, pajak hotel berkontribusi Rp1,5 triliun.

Memang, angka Rp30 miliar dari Alexis terbilang kecil, setara 4 persen dari seluruh pajak hiburan atau hanya 2 persen dari pajak hotel yang diterima oleh Pemda DKI. Akan tetapi, menurut data Badan Pusat Statistik 2015, ada 450 hotel berbintang dan nonbintang di Jakarta saat ini dan bila dirata-rata maka nilai pajaknya sekitar Rp3,33 miliar per hotel.

Kontribusi Anker Beer

Anies dan Sandi dalam kampanye menuju DKI-1 juga pernah berjanji untuk melepas saham milik Pemerintah Provinsi DKI di Delta Djakarta, yakni produsen bir bermerek Anker Beer. Saat kampanye pilkada, Anies mengatakan uang hasil penjualan saham tersebut, akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Jika dibandingkan Alexis, seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari DLTA?

Delta adalah badan usaha milik daerah (BUMD) yang sehat dan kontribusinya ke pendapatan Jakarta cukup signifikan. Dilihat dari laporan keuangan per akhir tahun 2016, Delta mencatat kenaikan laba 33,2 persen menjadi Rp258 miliar, dibandingkan periode sama 2015 hanya sebesar Rp191 miliar.

Hal ini seiring dengan pertumbuhan penjualan bersih yang berhasil didongkrak 10,8 persen menjadi Rp775 miliar dari sebelumnya Rp699 miliar. Secara lebih rinci, penjualan domestik yang naik hingga 7,7 persen atau mencapai Rp1,76 triliun menjadi pendorong tingginya pendapatan (kotor) perusahaan.

Selain itu laju penjualan bersih juga naik ditopang turunnya cukai bir dan pajak penjualan, yang totalnya mencapai 53,25 persen dari penjualan kotor. Porsi ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 55,5 persen. Per akhir tahun 2016, Delta membayar cukai bir dan pajak penjualan sebesar Rp883,6 miliar.

Grafik: Penjualan Bersih (Rp Miliar) dan Pertumbuhan DLTA 2012- 2016

Sumber: Bareksa.com

Perlu diketahui juga bahwa hingga akhir tahun 2016, Delta tak memiliki utang jangka panjang, baik dalam bentuk pinjaman ke bank maupun melalui penerbitan obligasi. Jadi, perusahaan bir ini punya postur keuangan yang sangat sehat.

Hal menarik lain menyangkut besaran dividen yang selalu dibagikan produsen minuman beralkohol bermerek Anker Beer ini bagi para pemegang sahamnya. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, untuk laba tahun 2015 mencapai Rp190 miliar, Delta membagikan dividen Rp156 miliar atau sekitar 82 persen dari laba. Secara konsisten, perusahaan ini memberikan pembayaran dividen dengan rasio yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan profitabilitas Delta yang tinggi serta belum adanya rencana ekspansi berskala besar yang membutuhkan biaya yang tinggi.

Untuk tahun 2016, produsen minuman ini membagikan dividen sebesar Rp96 miliar, atau setara 38 persen dari total laba bersih perseroan.

Grafik: Pergerakan Dividen dan Rasio Pembayaran Dividen DLTA

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan laporan registrasi efek per 2016, sebanyak 58,33 persen saham Delta Djakarta dikendalikan oleh San Miguel Malaysia Pte.Ltd. Sementara itu, sebanyak 23,34 persen saham DLTA dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan komposisi kepemilikan seperti itu, artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dividen sekitar Rp22 miliar untuk laba yang dicatatkan pada tahun penuh 2016.

Sebagai informasi, Delta Djakarta beroperasi sejak 1932 dan didirikan oleh perusahaan Jerman “Achipel Brouwerij NV” yang kemudian dibeli entitas Belanda. Pada tahun 1964, saham perusahaan bir ini diserahkan ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan pada tahun 1970 resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta.

Pada tahun 1984, perusahaan melangsungkan penjualan saham perdana di bursa guna membiayai ekspansi. Kemudian pada 1990-an -- era di mana investor asing mulai banyak berdatangan ke Indonesia – San Miguel, perusahaan bir asal Filipina, masuk ke Delta.

Per 2 November 2017, kapitalisasi pasar Delta mencapai Rp3,6 triliun dengan harga per saham Rp4.500. Kapitalisasi pasar menunjukkan nilai perusahaan dengan harga pasar di Bursa Efek Indonesia saat ini. Artinya, jika Pemprov DKI Jakarta ingin menjual seluruh sahamnya di Delta, maka diperoleh dana sedikitnya Rp840 miliar. (hm)