Bareksa.com - Proses pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor pertambangan sudah memasuki tahap final. Surat pembetukan holding saat ini sudah berada di Sekretariat Negara sehingga tinggal menunggu disahkan menjadi peraturan pemerintah (PP).

Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, menjelaskan proses pembentukan holding BUMN sektor pertambangan sebenarnya terlambat satu bulan dari jadwal yang disusun saat awal. Namun dia memastikan bahwa holding BUMN sektor pertambangan dapat terbentuk tahun ini.

"Sekarang kita tinggal menunggu PP (peraturan pemerintah), suratnya sudah ada di Setneg," jelasnya di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

Nantinya empat menteri yang terkait akan menandatangani surat tersebut. Usai menteri terkait menandatangani, maka PP akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harry menuturkan bahwa tiga BUMN tambang perusahaan terbuka telah mengumumkan bakal melangsungkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). Nantinya, tanggal tepat pelaksanaan RUPSLB akan diumumkan saat PP sudah ditandatangani presiden. (Baca : Holding BUMN Tambang Bakal Dongkrak Produktivitas dan Hilirisasi? Ini Alasannya)

Tingkatkan Efisiensi

Kepala Riset Reliance Sekuritas Indonesia, Robertus Yanuar Hardy, menjelaskan pembentukan holding dilakukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN. Dengan masuknya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di bawah koordinasi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), maka lebih mudah untuk sharing pengetahuan dan sumber daya alam.

"Mengingat business processnya hampir sama," ujar dia.

Dia berharap dengan pembentukan holding maka akan semakin banyak kerja sama serta transfer knowledge dan resources. Hal itu terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah di bawah satu induk sehingga tidak ada batasan antar korporasi.

Sementara itu, holding BUMN sektor pertambangan diklaim bakal meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN serta melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan BUMN sektor pertambangan harus bisa berintegrasi agar proses bisnis dapat berjalan efisien.

"Banyak efisiensi yang dapat dilakukan BUMN tambang setelah holding terbentuk," ujarnya belum lama ini. (Lihat : Holding BUMN Tambang Tunggu PP Khusus Pengalihan Saham Oktober Ini)

Jasa Logistik Asing

Budi Gunadi memberikan contoh tidak efisiennya BUMN dalam proses logistik pengiriman barang atau hasil tambang. Selama ini perusahaan Indonesia lebih banyak menggunakan jasa logistik asing untuk mengekspor maupun impor kebutuhan.

"Service account Indonesia selalu negatif, orang merasa selalu begitu. Dan yang selalu negatif itu sektor trade dan insurance," ungkapnya.

Budi memandang hal tersebut secara sistematis membuat Indonesia kerap mengalami defisit neraca berjalan (current account deficit/ CAD). Padahal apabila pengiriman logistik menggunakan jasa badan usaha milik negara, misalnya PT Djakarta Llyod, Indonesia dapat mengubah service account yang selalu defisit.

Nantinya, bisa saja 50 persen pengiriman ekspor bahan tambang milik BUMN seperti nikel, bauksit dan batu bara memanfaatkan jasa Djakarta Llyod. Sedangkan 50 persen pengiriman logistik BUMN lainnya dapat diberikan kepada swasta.

"Itu yang mau kita lakukan sinerginya. Belum lagi sinergi membeli solar, alat berat dan lainnya," kata dia.

Dia memastikan bahwa efisiensi yang dimaksud holding BUMN adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas, bukan dalam konotasi memotong biaya saja. Dia yakin holding akan membuat penghematan lebih baik lagi. (Baca : Jelang Pembentukan Holding, Saham Energi dan Tambang BUMN Terus Tertekan)

Hilirisasi Tambang

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA) karena tidak efisien. Hal itu terjadi karena hilirisasi membutuhkan modal dan energi yang besar tetapi margin keuntungannya kecil.

Kondisi tersebut membuat hilirisasi SDA akhirnya dilakukan negara tetangga, seperti Singapura yang memiliki refinery minyak. Padahal Singapura bukan produsen minyak.

Budi memandang hilirisasi sumber daya alam sebenarnya sangat bermanfaat bagi negara karena dapat meningkatkan produk domestik bruto (gross domestic product/ GDP) secara signifikan. Dia memberi contoh, apabila seluruh produksi bauksit Indonesia diproses menjadi alumina dan alumunium di dalam negeri, maka nilainya akan meningkat tujuh kali lipat dibandingkan jika dijual bauksit mentah. (Baca : Budi Gunadi Sadikin Jadi Dirut Inalum, Holding BUMN Tambang Terbentuk Tahun Ini)

"Apabila hilirisasi bauksit dilakukan lagi dengan membuat laptop, mobil atau pintu maka nilainya 21 kali lipat dibandingkan material mentah," terangnya.

Selain itu, Budi mengatakan industri tambang akan mengalami perubahan model bisnis di masa mendatang. Tugas holding BUMN sektor pertambangan adalah memimpin perusahaan-perusahaan tambang menyambut perubahan tersebut.

Budi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang holding bisa membuat pabrik baterai atau mobil. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pembuatan dua barang itu.

"Holding harus jadi tahun depan, kita mesti melakukan integrasi proses bisnis supaya efisien," ujar Budi. (AM) (Lihat : Menteri Rini Putuskan Inalum akan Akuisisi 41,64 Persen Saham Freeport Indonesia)