Bareksa.com - Pemerintah tengah menjajaki blended finance untuk membiayai proyek infrastruktur di Indonesia. Indonesia perlu terus mencari alternatif pembiayaan global karena membutuhkan dana besar untuk pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan pemerintah menjadikan blended finance sebagai salah satu opsi pembiayaan infrastruktur. Dia mengatakan bahwa terdapat dana filantropi global hingga US$12 triliun yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

"Kita akan mencari blended finance, tinggal cari akal saja agar Indonesia bisa menjadi tempat menyimpan uang yang returnnya bagus," kata dia di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Luhut menjelaskan bahwa dana filantropi global tersebut pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Setelah dipelajari, dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur negara berkembang. (Baca : Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - JK Klaim Ciptakan 3,4 Juta Lapangan Kerja)

Sebelumnya Luhut telah bertemu dengan miliuner dunia kemudian menawarkan untuk menanamkan dananya pada proyek infrastruktur Indonesia. Setelah dikaji, proyek infrastruktur Indonesia telah masuk dalam kriteria mereka.

"Kita sekarang coba, dapat atau tidak nanti saya tidak tahu," ujarnya.

Dia melanjutkan, selain blended finance, terdapat sejumlah institusi keuangan global yang berminat berinvestasi di proyek infrastruktur Indonesia, salah satunya manajer aset terbesar di dunia, Black Rock. (Lihat : Ini Rincian Pencapaian Ekonomi Pemerintahan Jokowi - JK dalam 3 Tahun)

Di samping Black Rock, institusi keuangan asal Singapura juga sudah menyatakan minatnya untuk masuk pada proyek infrastruktur. Sementara belum lama ini PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) telah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi sebesar Rp4 triliun pada proyek kereta ringan (light rail transit/ LRT).

Sementara itu, Luhut menerangkan bahwa sektor kemaritiman memiliki potensi ekonomi US$1,33 Triliun. Indonesia perlu mengembangkan potensi tersebut agar ada kemajuan.

Sebelumnya, Indonesia tidak terlalu peduli terhadap sektor maritim. Akan tetapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan kepeduliannya dan hal itu dianggapnya dapat menjadi solusi bagi ekonomi Indonesia.

Tiga tahun terakhir, kata Luhut, bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia. Namun, dia menilai treknya sudh bagus.

"Untuk tumbuh 6 persen, memang belum. Tapi tahun ini saya percaya bisa tumbuh 5,2 persen," tegasnya.

"Kita harus jadi bangsa yang matang, beri kesempatan pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kritik boleh saja, tapi yang membangun, jangan yang merusak," katanya. (AM) (Baca : Niat Kurangi Kemacetan Jakarta, Tapi Sandiaga Punya Saham Diler Kendaraan)