Bareksa.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan persetujuan awal mengenai asumsi dasar makroekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018. Meski disetujui, namun ada beberapa perubahan yang disepakati untuk nantinya dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Adapun perubahan asumsi dasar makroekonomi di RAPBN 2018 adalah mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan. Setidaknya, seluruh fraksi yang ada di Komisi XI DPR RI menyetujui pertumbuhan ekonomi di level 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS, dan tingkat bunga SPN tiga bulan 5,2 persen.

"Bisa disetujui dan tidak ada kisaran lagi serta sudah Rp 13.400 per dolar AS (untuk target nilai tukar rupiah di RAPBN 2018)," kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, saat melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua BPS, Senin 11 September 2017.

Kesepakatan ini tidak didapatkan secara mulus lantaran dalam pembahasan terdapat beberapa perbedaan dan Komisi XI DPR RI sempat mempertanyakan mengapa nilai tukar rupiah berada di level yang tidak optimistis dan tidak sejalan dengan optimisme pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen pada RAPBN TA 2018.

Beberapa anggota menilai pemerintah seharusnya tidak menempatkan target nilai tukar rupiah berada di posisi Rp 13.500 per USD karena perbaikan ekonomi sudah dilakukan cukup signifikan. Di sisi lain Indonesia sudah mendapatkan peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Nilai tukar rupiah perlu dipatok lebih kuat.

Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terlalu Tinggi

Tidak hanya itu, beberapa fraksi di Komisi XI DPR RI juga menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN TA 2018 terbilang terlalu tinggi melihat situasi dan kondisi dari ekonomi dunia yang masih dilanda ketidakpastian. Apalagi, pemerintah telah merevisi pertumbuhan ekonomi di APBN 2017 yakni dari 5,2 persen menjadi 5,17 persen.

Anggota Komisi XI DPR, Kardaya Warnika, mengingatkan agar pemerintah tetap realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. "Maka pertumbuhan ekonomi 5,4 persen (di RAPBN 2018) itu terlalu optimistis untuk keadaan yang sekarang ini walaupun pada dasarnya kami ingin pertumbuhan setinggi mungkin," ujarnya.

Sedangkan terkait target pembangunan ekonomi Indonesia maka Komisi XI DPRI RI menyetujui untuk tingkat kemiskinan berada di level 9,5 persen hingga 10 persen, tingkat pengangguran berada di kisaran lima persen hingga 5,3 persen, gini rasio berada di posisi 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia berada di level 71,5.

Usai persetujuan sudah didapatkan oleh pemerintah dari parlemen maka pembahasan ini tentunya akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya yakni di Banggar DPR RI. "Jadi kita sudah sepakati indikator ekonomi untuk dibahas di Banggar DPR. Semoga pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai dan kita ingin lihat masyarakat semakin sejahtera," kata Mekeng.

Laju Investasi dan Tingkat Konsumsi Masyarakat Digenjot

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah siap bekerja lebih keras lagi guna mencapai sejumlah asumsi makroekonomi yang sudah disepakati tersebut. Beragam kebijakan siap digenjot termasuk memperkuat laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat.

"Butuh kebijakan dan tindakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk perbaiki iklim investasi. Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen maka investasi perlu tumbuh di atas 6 persen dan daya beli yang dijaga sehingga konsumsi rumah tangga bisa di atas 5 persen," kata Ani, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Ani menegaskan, pemerintah akan terus membenahi iklim investasi di Indonesia untuk mengundang para investor masuk. Bahkan, sejumlah perbaikan akan terus dilakukan termasuk memberikan kepastian investasi agar investor yang masuk merasa aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Kalau dilihat Cina dan India yang tumbuh di atas 6 persen hingga 7 persen itu pertumbuhan investasinya double digit. Jadi sekarang ini adalah bagaimana kami bisa menciptakan iklim investasi. Jadi, ini pekerjaan bersama kita," pungkasnya. (K03)