Bareksa.com – Saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI), pagi hari ini, Kamis 20 Juli 2017 diperdagangkan di level Rp 2.130 per lembar saham atau melonjak 9 persen pada pukul 10.45 WIB dibandingkan penutupan perdagangan Rabu di Rp 1.955 per saham. Melonjaknya saham perusahaan konstruksi pelat merah itu menyusul pada Rabu malam Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui suntikan modal negara bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membangun sarana dan pra sarana kereta api ringan (LRT) sebesar Rp 2 triliun.

KAI menggandeng Adhi Karya sebagai kontraktor pembangunan sarana dan pra sarana LRTJakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Namun persetujuan tambahan anggaran PMN Tahun 2017 ini dilakukan dengan catatan.

Grafik : Pertumbuhan Total Dana Kas ADHI (Rp Triliun)

Sumber : Laporan Keuangan, diolah Bareksa

Berdasarkan analisis Bareksa, dampak dari disahkannya pemberian PMN ialah bertambahnya total dana kas yang akan masuk ke dalam laporan arus kas pendanaan atau modal. Hal ini tentu berdampak baik bagi perusahaan di sektor kontruksi mengingat modal tersebut bisa dijadikan uang muka di proyek-proyek besar yang nantinya keuntungan dari proyek tersebut akan menopang kinerja keuangan perusahaan di mana dalam hal ini fokus DPR untuk alokasi PMN ini ialah proyek LRT Jabodebek.

karena itu, bisa diperkirakan bahwa total kas ADHI per Desember 2017 bisa melewati raihan yang dicapai pada 2015 dengan skema tambahan PMN . Bareksa memperkirakan total kas ADHI mencapai Rp 4,5 triliun pada akhir 2017 apabila pemberian PMN ini terealisasi. Sebab di kuartal I, perseroan membukukan total kas sebanyak Rp 2,24 triliun.

Aliran kas (cashflow) sangat penting perannya terkhusus bagi sektor kontruksi yang skema pembiayaannya cenderung membiayai proyek tersebut terlebih dahulu sebelum akhirnya dibayar oleh pihak tertentu baik secara bertahap maupun secara lunas di akhir proyek. Tengok saja cashflow ADHI pada 2016. Dengan tidak adanya PMN, total kas ADHI cenderung menurun mengingat banyaknya proyek yang harus dibayar terlebih dahulu sebelum proyek tersebut berjalan.

Adapun catatan yang diberikan oleh Komisi VI antara lain: BUMN penerima PMN harus mengutamakan produk dalam negeri, tenaga kerja lokal dan sinergi BUMN, PMN pada PT KAI tidak digunakan untuk membayar utang selain utang proyek LRT, dan PT KAI agar tetap memperioritaskan pembangunan kereta di Sumatera.