Bareksa.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal bisa menjadi pilihan pemerintah dan pemilik proyek untuk membiayai infrastruktur. Pasalnya, pasar modal memiliki instrumen pendanaan bertenor panjang yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan infrastruktur.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menjelaskan, geliat pemilik proyek dan korporasi untuk mendapatkan dana dari pasar modal juga mulai terlihat. Terhitung sejak awal tahun hingga 22 Mei 2017, perolehan dana dari penawaran saham, obligasi dan sukuk sudah mencapai Rp49,51 triliun. Sementara itu, sepanjang 2016, perolehan dana dari instrumen-instrumen tersebut mencapai Rp195,38 triliun, naik 67 persen dibandingkan pada 2015 yang mencapai Rp 116,83 triliun.

"Kami mendorong sangat kuat agar pendanaan infrastruktur diperoleh dari pasar modal. Hal ini untuk mengatasi mismatch akibat proyek infrastruktur yang berjangka panjang," kata dia di Jakarta, Senin (22 Mei 2017).

Selain itu, OJK juga memiliki instrumen lain seperti Efek Beragun Aset (EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Dana Investasi Real Estate (DIRE) sebagai alternatif lainnya. Hingga 18 Mei 2017, perolehan dana dari instrumen tersebut mencapai Rp25 triliun.

"Bahkan dalam waktu dekat, akan ada penawaran EBA dengan underlying tagihan listrik PLN sebesar Rp10 triliun," tuturnya

Menurut Nurhaida, OJK juga sedang mengembangkan obligasi daerah. Namun, pengembangan instrumen tersebut masih terkendala persyaratan dari Kemenkeu, DPRD dan lainnya. "Padahal obligasi daerah bisa menjadi solusi bagi pembangunan di daerah," jelasnya.

Dari segi sentimen pasar, kata Nurhaida, pasar modal Indonesia memiliki prospek cerah ke depannya. Setidaknya ada dua faktor yang bisa memengaruhi hal tersebut.

Pertama, peralihan dana amnesti pajak dari bank ke perbankan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, total harta yang dilaporkan dalam program tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun.

Faktor kedua, peningkatan rating surat utang jangka panjang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) yang bisa meningkatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). "Peningkatan rating juga bisa memengaruhi investor asing agar lebih banyak yang masuk sehingga bisa menyediakan dana bagi infrastruktur," paparnya. (K09)