Bareksa.com- Perusahaan konstruksi pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) telah mendapat restu pemegang saham untuk menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak 4,03 miliar lembar saham dengan target perolehan dana sebesar Rp 2,1 triliun. Target perolehan dana tersebut didapat hanya dari investor publik di bursa saham, sementara pemerintah akan menyuntikkan Rp4 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).

Namun, keluarnya berita tersebut mendorong timbulnya rumor di kalangan pasar modal bahwa nilai rights issue WIKA Rp500 per saham (yang menggunakan hitungan kasar target dana Rp2,1 triliun dibagi 4,03 lembar saham). Harga tersebut jauh di bawah harga pasar saham WIKA saat ini yang diperdagangkan pada kisaran Rp3.200-an, sehingga rumor itu menjadi sentimen negatif bagi saham perusahaan konstruksi ini.

Kabar tersebut langsung dibantah oleh Sekretaris Perusahaan WIKA, Suradi. “Angka dari mana, rasionya saja belum ditentukan, sedangkan prospektus baru akan keluar pada akhir bulan September,” ujarnya ketika dihubungi oleh Bareksa.com pada Senin 22 Agustus 2016.

Perlu diketahui juga bahwa jumlah lembar saham yang diajukan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh perusahaan dapat menjadi lebih sedikit karena volume yang akan diterbitkan itu merupakan angka maksimum. Adapun harga juga ditentukan berdasarkan rasio hak jumlah saham baru yang didapat oleh pemegang saham lama untuk eksekusi rights issue ini.

Hingga pukul 15.30 WIB hari ini, Senin 22 Agustus 2016, harga saham WIKA tercatat turun 1 persen menjadi Rp3.240 dibandingkan level penutupan akhir pekan lalu sebelumnya Rp3.270.

Grafik: Pergerakan Harga Saham WIKA Secara Intraday

Sumber: Bareksa.com

Mandiri Sekuritas (CC) tercatat sebagai penjual terbesar saham WIKA sebanyak 12 ribu lot pada harga rata-rata Rp3.231,4 per saham senilai Rp3,6 miliar. Nilai transaksi yang dilakukan oleh CC setara 26 persen seluruh transaksi saham WIKA pada hari ini yang mencapai Rp13,7 persen.

Direktur Utama Wijaya Karya, Bintang Perbowo menjelaskankepada media bahwa aksi korporasi ini dilakukan untuk menyeimbangkan porsi pemegang saham setelah pemerintah menetapkan nilai suntikan dana bagi emiten konstruksi ini. Saat ini, kepemilikan saham Wijaya Karya sebesar 65,5 persen dimiliki oleh pemerintah dan sisanya 34,5 persen dimiliki publik. Sehingga, jika Wika memperoleh PMN maka harus melakukan right issue agar tidak terjadi perubahan porsi kepemilikan saham perseroan yang dipegang negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wijaya Karya mendapat PMN sebesar Rp 4 triliun dari pemerintah. Hal itu menyebabkan porsi modal ditempatkan Pemerintah di perseroan meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan konstruksi terbesar di Bursa Efek Indonesia ini harus melakukan rights issue agar porsi kepemilikan saham publik tidak tergerus.

Nantinya dana rights issue dan dana PMN akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang tengah ditangani perusahaan, termasuk 7 proyek infrastruktur yang membutuhkan investasi besar. (hm)