Bareksa.com - Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar didorong oleh pemerintah untuk menerbitkan obligasi yang dapat menjadi salah satu instrumen penampung dana repatriasi dari pengampunan pajak (tax amnesty). Penerbitan surat utang seharusnya bisa sesuai dengan kebutuhan pendanaan sekaligus kemampuan membayar dari perusahaan, di samping mengakomodasi kebijakan tax amnesty tersebut.

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta perusahaan minyak dan gas PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) untuk menerbitkan obligasi dan mengecek beberapa potensi investasi yang dapat menyerap dana hasil repatriasi. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Tax Amnesty, instrumen yang bisa menampung dana repatriasi termasuk surat berharga negara, obligasi BUMN, investasi keuangan, infrastruktur dan sektor riil. (Baca juga: Tax Amnesty Jadi Katalis Dana Asing Masuk Surat Utang Negara)

”Kami diminta mengecek beberapa potensi investasi terkait potensi dana tax amnesty dan bentuknya akan sangat beragam, tidak hanya terfokus pada surat utang," kata VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro kepada media.

Pertamina sendiri, hingga 2025 membutuhkan dana investasi lebih dari US$40 miliar. Angka tersebut dialokasikan terutama untuk kilang baru US$10-12 miliar, peningkatan kapasitas dan kompleksitas 4 kilang RDMP US$20 miliar.

Adapun PLN membutuhkan dana untuk pembangunan pembangkit listrik yang termasuk dalam program 35.000 megawatt. Perusahaan negara tersebut direncanakan menangani sekitar 30 persen dari total kapasitas yang ditargetkan. PLN sendiri akan menyiapkan sejumlah sumber dana berupa obligasi, laba ditahan dan pinjaman.

Bila dilihat dari sisi kemampuan keuangan, kesehatan kedua perusahaan terkait energi ini memang semakin membaik yang tercermin dari dari rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER). Semakin kecil nilai DER menunjukan semakin baiknya kondisi kesehatan perusahaan yang artinya memiliki ruang untuk mengambil pinjaman.

Grafik: Perbandingan Rasio Utang Pertamina dan PLN 2007-2015

Sumber: Bloomberg, diolah Bareksa.

Seperti terlihat dalam grafik, rasio utang Pertamina berdasarkan laporan keuangan 2015 adalah sebesar 73 persen, sudah turun dibandingkan tahun sebelumnya 102 persen. Bahkan, angka ini lebih baik dibandingkan kinerja tiga tahun sebelumnya.

Menyusutnya rasio utang Pertamina ini seiring dengan berkurangnya pinjaman jangka pendek meski nilai ekuitas perseroan tidak banyak berubah. Pinjaman jangka pendek turun 50 persen pada 2015 dibandingkan angka tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan total utang berkurang 22,78 persen menjadi US$14 miliar per akhir 2015.

Sementara itu, rasio utang PLN jauh semakin baik menjadi tinggal 29 persen pada 2015 dibandingkan 202 persen pada tahun sebelumnya. Angka rasio utang ini merupakan yang terbaik dalam sembilan tahun terakhir akibat adanya revaluasi aset yang dilakukan perseroan pada tahun lalu.

"PLN baru menyelesaikan revaluasi aset sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mencari pinjaman," ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (Baca juga: Proyek Listrik 35.000 MW Baru Tercapai 0,6%, Kenapa?)

Aset PLN melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp1.227 triliun per akhir 2015 dibandingkan dengan Rp539 triliun pada setahun sebelumnya akibat peningkatan dari aset tetap. Di sisi liabilitas, peningkatan aset ini mendorong penghasilan komprehensif lain sebesar Rp631 triliun per akhir 2015 dibandingkan beban komprehensif lain pada tahun 2014. Perseroan juga menikmati suntikan ekuitas berupa penyertaan modal negara senilai Rp9,5 triliun tahun lalu.

Dengan kondisi keuangan yang semakin membaik terlihat dari rasio utang tersebut, kedua BUMN ini memiliki ruang yang cukup besar untuk menarik pinjaman lagi pada tahun ini, termasuk dengan cara menerbitkan obligasi. (np)