Bareksa.com - Pemerintah berencana akan menurunkan pajak penghasilan (PPh) final untuk properti. Hal ini diungkapkan oleh staff ahli Menteri Koordinator Perekonomian Wahyu Utomo.

Wahyu mengatakan, penurunan tarif PPh tersebut pada prinsipnya sudah mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan. Penurunan pajak itu diharapkan bisa membuat biaya menjadi lebih murah.

Menurut Wahyu, paling tidak investor harus mengeluarkan 10,8 persen dari total nilai transaksi untuk mendaftarkan propertinya. Padahal di negara lain hanya dibutuhkan sebesar 5 persen.

Pemerintah juga mengkaji adanya penurunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang saat ini sebesar 5 persen dari nilai properti.

"Kami sedang berkoordinasi dengan daerah kalau bisa diturunkan lagi. Kalau pengalaman negara-negara lain itu sangat kecil, sekitar 1-3 persen," katanya dikutip Bisnis Indonesia.

Analis Mandiri Sekuritas Liliana S Bambang dalam riset yang dibagikan kepada nasabah, Rabu 23 Maret 2016 memperkirakan bila penurunan pungutan ini benar terjadi maka emiten properti akan diuntungkan. Emiten yang paling diuntungkan adalah PT Modern Land Tbk (MDLN).

Grafik Pengaruh PPh Final Kepada Emiten Properti

Sumber: Mandiri Sekuritas, diolah Bareksa

MDLN paling diuntungkan karena memiliki penjualan paling banyak dibanding emiten lainnya. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) menjadi emiten properti yang paling sedikit mendapatkan manfaat dari kebijakan ini.

Alasannya, PWON merupakan emiten properti yang memiliki recurring income terbesar dibanding emiten properti lainnya. Recurring income PWON datang dari gedung perkantoran dan juga pusat perbelanjaan dan akan terkena pajak PPh final 10 persen.