Bareksa.com – Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I. Presiden Joko Widodo mengumumkannya secara langsung di Istana Negara, Jakarta hari ini (Rabu, 9 September 2015).

Paket kebijakan ekonomi tahap I ini berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti.

Paket ekonomi pertama adalah mendorong daya saing ekonomi nasional melalui deregulasi, debirokratisasi dan juga kepastian hukum dan kepastian usaha. Menurut Presiden Jokowi, ada 89 peraturan yang diubah-- dari 154 yang masuk ke tim--sehingga bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan memangkas peraturan yang tidak tepat atau menghambat daya saing.

Jokowi sudah menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 2 rancangan instruksi presiden dan juga 63 rancangan peraturan menteri dan lima aturan lain agar daya saing nasional meningkat. “Pemerintah berencana akan menuntaskan semua deregulasi pada September dan Oktober,” katanya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing nasional, Presiden Jokowi merujuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah akan meningkatkan daya saing UMKM dengan cara memangkas tingkat suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22%-23% menjadi 12%.

Untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, Presiden mengatakan salah satu kebijakan pemerintah adalah mengupayakan peningkatan produksi ikan tangkap dengan mendorong konversi bahan bakar dari solar ke elpiji.

Mengenai upaya mempercepat proyek strategis nasional, menurut Presiden, pemerintah akan menghilangkan beberapa hambatan, antara lain penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang, serta percepatan pengadaan barang dan jasa.

Pemerintah juga akan terus menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi dengan mendorong percepatan belanja. Caranya dengan meningkatan daya serap anggaran dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.

Adapun upaya meningkatkan investasi di sektor properti, pemerintah akan mendorong kebijakan kepemilikan rumah khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah juga membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menambahkan akan melakukan penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account (NIA). “Agar bisa difasilitasi NIA ada sebanyak 246 kriteria yang harus dipenuhi," katanya. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah akan membentuk komite keuangan khusus ekspor yang anggotanya berasal dari beberapa kementerian dan lembaga.

Darmin juga menyinggung tentang penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Masalah penurunan harga gas untuk industri ini sempat menjatuhkan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sekitar 11 persen pada Senin, 7 September 2015. (Baca juga: Margin PGAS Diproyeksikan Turun Jadi 14,5%-4,86% Jika Harga Gas Diturunkan)

Menurut Darmin, pemerintah juga akan melakukan penguatan ekonomi koperasi. Dengan adanya dorongan ini, koperasi akan berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya untuk UMKM.

Darmin juga mengungkapkan bahwa pemerintah, akan melakukan stabilitas komoditas pangan dan juga daging sapi, dengan memperluas negara perdagangan. Dengan demikian harga sapi impor bisa semakin kompetitif dan memberi kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi.

Pemerintah, menurut Presiden, tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dan pasti membutuhkan dukungan dari semua pihak. “Saya, dibantu wakil presiden akan memimpin langsung paket ekonomi ini agar bisa menggerakan ekonomi nasional,” katanya.