Bareksa.com – Kabar mengejutkan datang dari Malaysia. Negeri jiran ini tengah terbelit skandal keuangan 1 Malaysia Development Berhard (1MDB), yang nilainya nauzubillah: RM41,9 miliar atau setara $11,23 miliar atau sekitar Rp148 triliun. Nilai ini jauh lebih besar dari kasus korupsi mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang didakwa menggelapkan dana sebesar $5-10 miliar.

Dana segunung itu diduga telah digelapkan sedemikian rupa sehingga pemerintah Malaysia kini harus menanggung utang 1MDB (lembaga investasi pemerintah Malaysia) senilai RM41,9 miliar itu. (Baca juga: Skandal Keuangan Malaysia Rp148 Triliun, Jika Ditumpuk Setara 97 Menara Petronas)

Lebih genting lagi, skandal ini menyeret beberapa nama besar dunia seperti Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, keluarga kerajaan Arab Saudi, serta lembaga keuangan dunia Goldman Sachs.

Aib Malaysia ini diungkap oleh Tony Pua, politikus Partai Aksi Demokratik (DAP) yang merupakan partai oposisi. Pada 9 Juni lalu, Tony kembali secara terbuka menanyakan jawaban Najib atas tuduhan gawat yang dia lontarkan kepada perdana menteri pengganti Ahmad Badawi ini.

Tony menggugat kenapa anggota parlemen dari partai berkuasa dan Najib (yang juga merangkap sebagai menteri keuangan Malaysia) menyetujui pinjaman senilai $1,9 miliar dari 1MDB kepada anak usaha PetroSaudi International Ltd -- perusahaan milik keluarga kerajaan Saudi. Padahal, penggunaan dana ini menurut dia jelas-jelas bertentangan dengan rencana awal penerbitan obligasi 1MDB.

"Saya terkejut dan merasa ngeri akan jawaban Datuk Seri Najib Razak terhadap pertanyaan saya di parlemen pada 28 Mei 2015,” ujar Tony sebagaimana dikutip MalaysianInsider. ”Jika jawaban yang diberikan oleh Datuk Seri Najib Razak merupakan jawaban yang jujur, maka berarti kita (Malaysia) memiliki menteri yang tidak hanya sembrono, tetapi juga tidak qualified sepanjang sejarah Malaysia.”

Dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Tony juga pernah menyerang secara terbuka bahwa Najib sebagai penasihat 1MDB ikut bertanggung jawab dan menuntut agar seluruh manejemen puncak 1MDB dipecat.

Skandal ini bergulir kencang, karena tuntutan serupa tak kurang disuarakan juga oleh mantan PM Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad yang sebetulnya juga mentor Najib di Partai UMNO. Di blog pribadinya, chedet.cc, Mahathir yang tak lain adalah mentor Najib di Partai UMNO, terang-terangan menyatakan ada bukti bahwa utang 1MDB telah digelapkan Najib dan kroninya. Mahathir mengaku selama ini mendiamkannya, tapi pada akhirnya dia tidak tahan. "Pegawai-pegawai yang menyediakan jawaban tidak kebal. Mereka masih bertanggungjawab terhadap isi kandungan jawaban," Mahathir menulis di blognya itu, dalam Bahasa Melayu. Mahathir bahkan mendesak UMNO untuk melangsungkan suksesi secepatnya, seandainya Najib enggan mundur. "Reputasi pemerintah Malaysia sekarang sudah tercoreng," ujar Mahathir, seperti dilansir AsiaOne, 5 April lalu.

((pba))

Goldman Sachs

Skandal keuangan berskala raksasa ini bermula dari penerbitan tiga obligasi 1MDB senilai RM5 miliar melalui 1MDB Global Investment, 1MDB Energy, dan 1MDB Energy (Langat) Limited pada tahun 2009. Obligasi ini dijamin oleh pemerintah Malaysia, International Petroleum Investment Company (IPIC), aset dan properti yang dijaminkan, 1MDB sendiri, serta pemegang saham 1MDB.

1MDB merupakan badan investasi yang awalnya bergerak di industri migas di Trengganu, Terengganu Investment Authority (TIA). TIA selalu mendapatkan uang dari pembayaran royalti 5 persen atas pengeboran minyak Petronas, Pertamina-nya Malaysia. Selama bertahun-tahun, dana yang terkumpul di TIA cukup besar.

Keberadaan TIA mulai berubah setelah Jho Low -- seorang taipan Malaysia -- membujuk Najib agar TIA diubah menjadi sebuah lembaga investasi yang kuat pendanaannya seperti Kuwait Investment Fund. Dari situ, lalu lahirlah 1MDB. Posisi 1MDB berada langsung di bawah kendali Najib sebagai perdana menteri.

Pada awalnya, rencana ini disetujui oleh manajemen TIA sehingga Najib memutuskan untuk meningkatkan aset TIA melalui penerbitan obligasi dengan menggunakan sumur minyak Terengganu sebagai jaminan. Belakangan, muncul konflik antara TIA dan Najib. Sengketa ini berkepanjangan sehingga akhirnya Najib meminta parlemen untuk menyetujui rencananya tersebut.

Disetujui parlemen yang mayoritas kursinya dikuasai UMNO, dalam penerbitan obligasi 1MDB Najib menunjuk Goldman Sachs sebagai penjamin emisi (underwriter) obligasi. Bayarannya luar biasa, berupa komisi sebesar 10 persen. “Ini artinya 1MDB hanya akan mendapatkan RM4,5 miliar dari obligasi yang diterbitkan. Sementara, Goldman Sachs mendapatkan RM500 juta sebagai komisi. Jumlah ini tidak biasa,” diungkapkan Mahathir dalam blognya.

Selain RM500 juta sebagai komisi, Goldman juga masih mendapatkan pembayaran bunga 5,9 persen dari total obligasi.

Penunjukan Goldman sebagai underwriter ini sebenarnya pernah dipermasalahkan kubu oposisi pemerintah, karena dinilai tidak transparan dan dilakukan tanpa tender. “Ini tidak seperti praktik biasanya di Malaysia,” ujar Edmund T. Gomez, salah satu profesor di Universitas Malaya, sebagaimana dikutip Bloomberg.

Keterlibatan Goldman menjadi menarik karena sebelum penunjukannya sebagai underwriter, obligasi 1MDB diberi status 'unrated' oleh sejumlah lembaga pemeringkat. Namun, peringkatnya kemudian diubah menjadi A- oleh Standard & Poor's pada 12 April 2009, tak lama setelah penunjukan Goldman itu. Mandat ini membuat Goldman menjadi penjamin obligasi dolar terbesar kedua di Malaysia -- menguasai 18,5 persen pangsa pasar -- setelah Citigroup.

((pba))

Berbagai keanehan

Untuk menarik investor, obligasi 1MDB ini menawarkan bunga 7 persen. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasa ditawarkan pemerintah Malaysia sebesar 3 persen atau kurang. Dengan demikian, 1MDB harus membayar bunga sebesar RM350 juta per tahun atau hampir RM1 juta per hari.

Tidak berhenti di situ, ternyata 1MDB secara sangat agresif terus mencari sumber pendanaan baik dari pihak lokal maupun bank asing dengan total utang senilai RM42 miliar dan kewajiban pembayaran bunga hampir RM3 miliar per tahun.

Anehnya, pemerintah tidak pernah mempertanyakan kondisi ataupun laporan keuangan 1MDB yang disajikan terpisah dari anggaran pemerintah.

Menurut Mahathir, seharusnya pinjaman ini tidak bisa disajikan terpisah dari anggaran pemerintah karena nilainya begitu besar. Menurut prosedur, harusnya ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Negara Malaysia terhadap setiap pinjaman yang melebihi RM100 juta. Selanjutnya, berkas itu juga harus melewati persetujuan menteri yang bertanggung jawab. Dan terakhir, harus mendapatkan persetujuan kabinet dan lalu dilaporkan ke DPR.

Permasalahannya di sini, menteri yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Najib sendiri yang ternyata juga merangkap sebagai Chairman 1MDB.

“Kami ingin tahu siapa. Harus ada beberapa dokumen dengan tanda tangan dari otoritas yang menyetujui,” Mahathir mempertanyakan kenapa pemerintah maupun parlemen Malaysia menyetujui hal ini.

Surat kabar Star pada Juli 2010 pernah melaporkan bahwa pemerintah menyatakan tidak akan menyampaikan laporan keuangan tahunan 1MDB ke parlemen karena hal itu tidak diperlukan.

Seluruh pinjaman 1MDB itu rencananya konon akan digunakan untuk investasi di bidang energi, pariwisata, pertanian, dan pengembangan properti. Namun, porsi dana terbesar dialokasikan untuk investasi di proyek pembangkit listrik serta tanah pemerintah dan swasta.

Terbongkar kemudian, 1MDB mengeluarkan dana sekitar RM18 miliar untuk membeli dua Independent Power Plantion (IPP) milik Ananda Krishnan yang tak lain merupakan direktur utama 1MDB. Menurut Mahathir, harga yang dibayarkan untuk Kuala Langat Power Plant dan Jimah Energi milik Ananda itu jauh di atas harga pasar.

Anehnya lagi, sebenarnya 1MDB bisa membeli IPP Kuala Langat dengan harga lebih murah jika mau menunggu berakhirnya lisensi mereka.

Mahathir menuding penjualan IPP kepada 1MDB ini membuat Ananda Krishnan meraup keuntungan sekitar RM3 miliar lebih tinggi dari harga pasar. Selain itu, dia dibebaskan pula dari pinjaman RM6 miliar.

“Mengapa 1MDB begitu bodoh? Siapa yang ingin memiliki pembangkit listrik mahal dan jelas tidak menguntungkan?” Mahathir mempertanyakan di blognya.

Keanehan juga tampak dari penjualan tanah di kawasan Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur. Pemerintah menjual 70 hektar tanah di area yang kini banyak dibangun toko dan perkantoran itu seharga hanya RM60 per kaki kubik. Padahal, tidak jauh dari daerah itu lahan setidaknya dijual RM3.000-4.000 per kaki kubik.

Kenapa pemerintah mau kehilangan sejumlah uang dari penjualan tersebut?

“Seseorang menyatakan bahwa itu karena Perdana Menteri yang memerintahkan penjualan itu. Jika demikian, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang,” Mahathir meradang.

1MDB kemudian memutuskan untuk menjual sebagian kecil tanah di kawasan itu kepada lembaga tabungan haji sebelum pengalihan kepemilikan selesai. “Rupanya, 1MDB membutuhkan uang segera.”

Yang anehnya lagi, ternyata direksi 1MDB dan lembaga tabungan haji adalah orang yang sama.

Pendek kata, penyaluran dana 1MDB dinilai sarat kejanggalan. (kd)