Bareksa.com - Berbagai parameter utama ekonomi merosot di awal masa pemerintahan Jokowi-JK. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun ambrol empat hari berturut-turut, sejak Senin lalu 27 April 2015. Total penurunan mencapai 6,4 persen. Benarkah kinerja ekonomi pemerintahan ini lebih buruk dari rezim SBY yang digantikannya? Analis Bareksa mencoba menelusurinya.

Setelah Jokowi-JK terpilih, sejumlah indikator konsumsi memang menunjukkan laju permintaan yang melemah. Sepanjang Januari-Maret 2015, volume penjualan sepeda motor melorot 19 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya; menurut data asosiasi. Begitu pula dengan mobil dan semen, yang masing-masing anjlok 14 persen dan 3 persen.

Sementara itu, saat SBY memulai pemerintahannya, pada kuartal pertama 2005 daya beli masyarakat justru sedang menanjak naik. Tingkat konsumsi domestik baru jebol di kuartal pertama 2006 setelah SBY menaikkan harga BBM bersubsidi dua kali berturut-turut, yakni pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005. Pada Januari-Maret 2006, volume penjualan sepeda motor dan semen anjlok 24 persen dan 4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bahkan, ketika itu penjualan mobil ambrol sampai 45 persen.

Sumber: Bareksa.com

Lalu bagaimana perbandingan kinerja beberapa emiten penting?

Anjloknya laju konsumsi masyarakat di awal pemerintahan Jokowi-JK itu tak pelak memukul kinerja keuangan sejumlah perusahaan konsumsi dan ritel yang tercermin dari laporan keuangan mereka.

Sektor otomotif paling parah terpukul. Pada kuartal pertama tahun ini, penjualan PT Astra Internasional Tbk (ASII) dan PT Indomobil (IMAS) turun 9,3 persen dan 6,4 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Perusahaan-perusahaan di sektor konsumsi seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Ace Hardware Tbk (ACES) masih membukukan angka positif, tapi juga melambat dengan angka pertumbuhan yang cuma single digit. Begitu pula dengan industri semen. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) masih mencatat adanya kenaikan penjualan, tapi hanya 2,6 persen.

Tabel: Kinerja Penjualan Emiten

Sumber: Bareksa.com

Perlambatan kinerja keuangan emiten di atas juga sebetulnya terjadi di era SBY, pada kuartal pertama tahun 2006.

Bagaimana dengan rasio kredit macet perbankan? Bagusnya di masa awal pemerintahan Jokowi-JK ini, walaupun rasio kredit macet perbankan meningkat, tetapi masih tergolong di level yang rendah. Data rasio Non Performing Loan (NPL) industri secara gross hingga Januari 2015 masih berada di level 2,4 persen. Sedangkan di era SBY, per Januari 2006 rasio NPL berada di level 8,7 persen.

Sumber: Bank Indonesia

Menurut Rangga Cipta, ekonom senior PT Samuel Sekuritas Indonesia, biasanya ada dua penyebab melemahnya konsumsi masyarakat yakni kenaikan harga atau turunnya pendapatan. “Saya melihat turunnya konsumsi kali ini lebih didorong anjloknya pendapatan akibat harga komoditas yang jebol di tahun 2011 lalu,” katanya kepada analis Bareksa.

Jika penyebabnya kenaikan harga, itu ditandai dengan kenaikan inflasi. Padahal, saat ini inflasi cenderung berada di level yang rendah. Per akhir Maret 2015 inflasi malah turun ke level 5,04 persen. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2002, di mana tingkat konsumsi melambat tapi angka inflasi rendah.

Sedangkan melorotnya konsumsi di era SBY lebih disebabkan kenaikan harga akibat melonjaknya harga BBM. Hal itu tercermin dari lonjakan laju inflasi tahunan hingga 18,38 persen di bulan November 2005, yang membuat ekonomi melesu di awal tahun 2006.

Sumber: Bareksa.com

Di era Jokowi-JK ini, Rangga melihat terpukulnya konsumsi itu adalah akibat dari turunnya investasi yang memelorotkan pendapatan masyarakat. Turunnya investasi itu tidak secara sekaligus dan langsung berdampak ke konsumsi. Ada jeda waktu 1-2 tahun hingga impaknya baru benar-benar terasa.

Data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diolah Bareksa memperkuat argumen Rangga itu. Laju investasi pernah ambrol di tahun 2000-2001, tapi konsumsi di periode itu justru meningkat. Perlambatan baru terjadi di tahun 2002.

Grafik: Pertumbuhan Konsumsi, Investasi, dan GDP Kuartalan (2000-2003)

Sumber: BPS (tahun dasar 1998)

Grafik: Pertumbuhan Konsumsi, Investasi dan GDP Kuartalan (2011-2014)

Sumber: BPS (tahun dasar 2010)

Investasi juga melorot pada periode 2011-2013 di masa pemerintahan SBY-Boediono. Dan impaknya pada tingkat konsumsi rupanya baru benar-benar mengejawantah saat ini.

Perlu dicatat bahwa mayoritas investasi di Indonesia berasal dari sektor komoditas -- mencakup pertambangan, tanaman pangan dan perkebunan -- yang tercermin pada nilai ekspor.

Mulai terjadi defisit transaksi berjalan di akhir tahun 2012 karena penurunan harga-harga komoditas yang pada gilirannya menekan ekspor, sementara perilaku konsumtif masyarakat mendorong impor naik. Impor bahan bakar minyak saat itu juga melonjak karena harga subsidi yang sangat rendah mendorong konsumsi.

Bank Indonesia berusaha meredam dari sisi moneter dengan kebijakan menaikkan suku bunga dan pengetatan kredit. Di sisi lain, pada saat yang sama harapannya adalah agar harga-harga komoditas bakal membaik. Tapi diluar perkiraan, harga minyak mentah dunia malah terjerembab hingga ke level $50 per barel, yang dampaknya semakin menekan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO). Akibatnya parah. Banyak investasi tambang di Indonesia dipaksa gulung tikar.

Masalahnya, kali ini jalan keluar tidak bisa ditempuh hanya dengan mengandalkan kebijakan moneter. Masalah struktural ini tidak bisa dengan mudah diselesaikan, walaupun Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter seperti yang terjadi di tahun 2013. Sepanjang harga komoditas tidak merambat naik, investasi di Indonesia akan kesulitan menguat.

Kebijakan moneter harus ditopang langkah pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur guna menumbuhkan investasi dan mendorong konsumsi.

Di sini kita berhadapan dengan buah simalakama.

Pada tahap awal, barang modal untuk keperluan pembangunan proyek-proyek infrastruktur itu tidak bisa sepenuhnya diperoleh dari dalam negeri akibat belum siapnya industri manufaktur nasional. Maka, barang modal itu akan dibeli dari luar negeri. Akibatnya, impor akan naik dan bisa kembali melemahkan nilai tukar rupiah -- ada kemungkinan melebihi Rp13.000 per dolar Amerika -- serta memicu lonjakan harga barang (inflasi).

Akan tetapi, di sisi lain, jika kebijakan itu tidak ditempuh, Indonesia akan kembali ke masa 2000-2006, di mana ekonomi jalan di tempat.

Namun, "untungnya" saat ini berbeda dengan periode ketika itu di mana pemerintah tidak bisa menggenjot pembangunan proyek-proyek infrastruktur karena terkendala biaya dan struktur keuangan yang tidak sehat akibat krisis.

Sedangkan untuk saat ini, pemerintahan Jokowi-JK masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara struktural, karena ketahanan ekonomi nasional sudah jauh lebih baik ketimbang periode tersebut. Sekarang tinggal keberanian pemerintah. Ini karena hasilnya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, tapi baru bisa diraih pada masa pemerintahan berikutnya. (kd)