Bareksa.com - Rencana DPR menolak usulan pemerintah untuk menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada para 40 BUMN langsung berdampak kepada saham BUMN. Yang terkena dampak paling dalam adalah saham-saham konstruksi seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Saham ADHI tersungkur paling dalam hingga 10,26 persen atau 390 poin ke Rp3.410 per saham hari ini. Pasalnya selain terkena berita penolakan PMN ini saham ADHI sudah terlebih dahulu jatuh imbas rumor bahwa harga right issue perusahaan pelat merah ini berada di bawah harga pasar. (Baca juga: Harga Rights Issue ADHI di Bawah Harga Pasar? Saham Anjlok di Sesi Kedua)

Selain harga saham ADHI, Saham milik PTPP juga turun setelah pukul 14.00 WIB pada perdagangan sesi kedua hari ini. Saham PTPP harus turun 4,13 persen atau 170 poin ke Rp3.950 per saham pada saat penutupan.

Grafik Intraday Saham ADHI

Sumber: Bareksa.com

Sementara itu saham WSKT juga ikut terjerembab sebesar 3,28 persen atau 60 poin menjadi Rp1.770 per saham pada penutupan hari ini. Bahkan pada pukul 15.55 saham WSKT sempat merosot lebih dalam ke harga Rp1.695.

Grafik Intraday Saham WSKT

Sumber: Bareksa.com

Saham PTPP juga harus merosot setelah isu penolakan PMN ini mulai berhembus. Saham PTPP harus turun 4,13 persen atau 170 poin ke angka 3.950.

Grafik Intraday Saham PTPP

Sumber: Bareksa.com

Saham empat serangkai BUMN konstruksi pelat merah yang terakhir, WIKA juga terkena dampaknya. Saham WIKA hari ini juga jatuh 4,19 persen atau 160 poin ke Rp3.655 per saham. Padahal WIKA direncanakan baru mendapatkan dana PMN dari pemerintah pada tahun 2016.

Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad kepada media mengatakan pihak DPR mayoritas keberatan atas penyuntikan dana kepada 40 BUMN hingga Rp 72,9 triliun ini.

Ia mengungkapkan setelah bertemu dengan BPK, DPR akan menyampaikan pandangannya kepada Menteri Keuangan besok.

"Intinya kami banyak merasa sayang uang Rp72,9 triliun itu digunakan kalau tidak alasan yang ada diberikan," katanya.

Ia melanjutkan, ada tiga catatan dalam pemberian PMN ini. Pertama, ada beberapa perusahaan yang audit keuangannya tidak bagus. Kedua, ada perusahaan yang tidak perlu mendapatkan PMN karena sudah terbuka (Tbk) atau milik publik. Perusahaan ini menurutnya bisa mencari sumber pendanaan lain.

Yang ketiga menurut Fadel, ada perusahaan yang memang membutuhkan PMN dan sangat berguna untuk rakyat kecil namun malahan mendapatkan PMN paling sedikit. (np)