Bareksa.com – Diberitakan oleh Antaranews.com, Panda Nababan, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri, mantan presiden Indonesia serta Ketua Umum PDI-P, tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu mendatang dan "akan memberi kesempatan kepada yang lebih muda untuk menjadi kandidat presiden". Hal ini sontak membuat banyak orang bertambah yakin bahwa Gubernur Jakarta Joko Widodo akan maju dalam kontestasi menuju Istana Merdeka.

Berita itu sejalan dengan laporan PT CIMB Securities Indonesia yang didasarkan hasil pembicaraan mereka dengan salah satu pengurus senior PDI-P, Budi Arie Setiadi. Disebutkan, pencalonan Jokowi -- demikian Joko Widodo biasa disapa -- akan diumumkan setelah Rapat Kerja Nasional. Namun, siapa pendampingnya sebagai calon wakil presiden, belum diputuskan. Kandidat RI-2 itu bisa berasal dari politisi di luar PDIP, masyarakat umum, teknokrat, ataupun pengusaha.

CIMB Securities menilai program pemerintahan Jokowi saat ini mengutamakan sektor kesehatan, pendidikan, serta transportasi. Oleh karena itu, diproyeksikan jika Jokowi terpilih sebagai presiden, sektor kesehatan adalah salah satu yang akan diutamakan. Ini mengingat program Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk membantu warga miskin dan kurang mampu Ibukota mendapat respons yang positif. Selain itu, di tingkat nasional, Presiden SBY juga baru meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mulai diimplementasikan sejak 1 Januari kemarin. BPJS didirikan dengan tujuan meningkatkan manajemen dan akses kesehatan nasional, menjamin ketersediaan obat-obatan, vaksin, dan personel medis yang lebih kompeten di seluruh Indonesia.

Dalam laporannya, Mandiri Sekuritas menlai pendirian BPJS -- yang dipayungi UU No. 24/2011 -- bisa membawa perubahan revolusioner di bidang kesehatan. Di tahap awal, implementasinya bakal menghadapi banyak kendala. Terbatasnya sosialisasi dan infrastruktur bisa jadi persoalan bagi BPJS untuk mencapai target mencakupi 250 juta orang di tahun 2019. Sebelumnya, program asuransi kesehatan serupa sudah ada, yakni Kartu Jaminan Kesehatan (KJS). Namun, rumitnya prosedur yang diterapkan di sejumlah rumah sakit membuat warga emoh menggunakan layanan ini. Menimbang hal ini, Mandiri Sekuritas memperkirakan implementasi program BPJS tak akan mulus di tahap-tahap awal.

Akan tetapi, dalam jangka panjang, dampak program ini terhadap perekonomian Indonesia dan sektor kesehatan pada khususnya diperkirakan positif dan terus meningkat. Dengan adanya BPJS, Mandiri Sekuritas memproyeksikan akan ada peningkatan belanja kesehatan nasional menjadi sekitar Rp19 triliun (USD1,58 miliar) di tahun 2014. Selain itu, karena program BPJS memprioritaskan segmen masyarakat kelas menengah ke bawah, bakal ada tren positif pertumbuhan volume obat generik.

Karena itu, perusahaan farmasi milik negara seperti PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF) yang memiliki eksposur lebih besar atas produk obat generik (30-45 persen dari total penjualan), cenderung akan lebih diuntungkan. Adapun performa PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), dalam pandangan Mandiri Sekuritas, akan stabil saja dalam jangka pendek. Ini karena produk obat generik kontribusinya hanya 2,5 persen dari total penjualan perusahaan. Akan tetapi, dalam jangka menengah hingga panjang, program BPJS akan berkontribusi positif bagi KLBF.

Keberhasilan program BPJS diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan penjualan obat generik hingga 20-25 persen per tahun -- lebih cepat dibandingkan obat bermerek dan berlisensi yang berada di tahap masih berkembang. Di samping itu, skema asuransi kesehatan nasional ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan produsen peralatan medis dan penyedia layanan kesehatan ritel. (kd)