Bareksa.com - Berikut adalah intisari perkembangan penting di isu ekonomi, pasar modal dan aksi korporasi, yang disarikan dari media dan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin, 09 September 2019 :

Kementerian Keuangan

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perubahan asumsi harga migas mengubah struktur anggaran tahun depan, khususnya komposisi pendapatan dan belanja negara. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dikoreksi dari US$65 per barel menjadi US$63 per barel.

Perubahan asumsi menyangkut indikator minyak, maka terjadi perubahan dari sisi postur pendapatan, terutama yang berasal dari pajak migas. Postur sementara RAPBN 2020 dari sisi target pendapatan naik Rp 11,6 triliun menjadi Rp 2.233,2 triliun dari usulan awal senilai Rp 2.221,5 triliun.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo merancang Yayasan Next Indonesia Unicorn, untuk membantu para startup potensial untuk mendapatkan pendanaan dari investor global dan nasional. Tujuan program tersebut untuk mendorong jumlah unicorn, perusahaan teknologi dengan valuasi mencapai US$1 miliar.

Kominfo meminta bantuan Ernst & Young untuk mengkurasi stratup yang benar-benar bekualitas hingga memiliki skala internasional, untuk bisa mengikuti program ini. “Nantinya, para startup yang lolos kurasi ini akan saya bawa roadshow langsung bertemu dengan para venture capital baik di dalam maupun di luar negeri. Para startup ini nantinya presentasi langsung di hadapan investor. Tahun lalu sudah dilakukan dua kali, tahun ini Oktober ada di Bali,” ujar Menteri Kominfo Rudiantara, seperti dikutip Bisnis Indonesia.

Cadangan Devisa

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2019 sebesar US$126,4 miliar, atau naik dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2019 sebesar US$125,9 miliar. Peningkatan cadangan devisa pada Agustus 2019 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya.

Cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan angka tersebut posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Bahkan, angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Artinya angka cadangan devisa tetap memadai dengan didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang tetap baik.

Otoritas Jasa Keuangan

World Bank merilis riset bertajuk Global Economics Risks and Implementations for Indonesia baru-baru ini. Dalam riset tersebut, World bank memperingati efek resesi yang bisa menjalar kemana-mana termasuk Indonesia. Meski World Bank menilai sistem keuangan Indonesia secara umum tahan terhadap kondisi resesi global. Namun ada dua bidang yang memerlukan kebijakan segera salah satunya adalah sektor asuransi lantaran persoalan keuangan AJB Bumiputera dan Jiwasraya. Mereka memberikan saran untuk diambil kebijakan yang tepat.

Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan tengah menjalankan reformasi industri keuangan non-bank (IKNB) dengan peningkatan tata kelola (governance), aspek prudensial. Juga pelaksanaan market conduct di IKNB serta penyempurnaan pengawasan, kebijakan terkait asset registry dan rencana bisnis lembaga keuangan non bank.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyatakan khusus untuk pengawasan, OJK akan melakukan penyempurnaan pada pengawasan berbasis risiko. Kemudian OJK juga fokus pada penyempurnaan proses pengawasan serta penyusunan early warning system untuk langkah preventif dalam mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang bermasalah.

Terkait dua perusahaan asuransi yang disoroti, Sekar menyatakan AJB Bumiputera telah menyampaikan rencana bisnisnya dan manajemen baru kepada OJK. Program tersebut sedang dikaji oleh para pengawas OJK untuk melihat seberapa jauh program ini berjalan.

“Sekali lagi ini mencari solusi ke depan bagi sebuah perusahaan mutual yang pemegang polis adalah pemegang saham. Layaknya jika perusahaan sedang dalam penyehatan atau dalam keadaan untung maka pemegang saham lah yang ikut merasakan. Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera memiliki tanggung jawab untuk memikul amanat dari pemegang polis dalam menjalin komunikasi bersama direksi perseroan,” ujar Sekar dikutip Kontan.co.id (6/9/2019).

BPJS Kesehatan

Kementerian Keuangan angkat buka suara mengenai serangan yang dilancarkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan.

Pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti merespons konsultan dan praktisi PR Edi Mulyadi, yang membuat opini di salah satu media nasional. Opininya berjudul "Surat Terbuka untuk Menteri Keuangan".

Dalam tulisannya, Edi menyinggung rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menyebut bahwa Sri Mulyani seolah-olah mengingkari sumpah jabatan yang mengatasnamakan Tuhan, dan menafikan kesetiaan terhadap republik.

"Hal ini tentu saja harus diluruskan karena Edi Mulyani tidak mengerti tentang apa yang terjadi sehingga menghakimi tanpa bukti," jelas Frans melalui pernyataannya di media sosial, seperti dikutip CNBC Indonesia (8/9/2019).

Pembelaan pihak Kemenkeu atas tudingan terhadap Sri Mulyani di antaranya saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.

Khusus untuk peserta mandiri kelas 3 hanya akan naik menjadi Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Kenaikan kelas 2 dan kelas 1 juga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3, atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3.

Surat Utang Pemerintah

Obligasi pemerintah Indonesia menguat pada perdagangan pekan lalu. Penguatan ini tercermin dari penurunan imbal hasil (yield), yang menandakan harga obligasi sedang naik karena tingginya permintaan pasar.

Dikutip CNBC Indonesia, sepanjang pekan lalu, yield obligasi pemerintah seri acuan tenor 10 tahun turun 3,9 basis poin (bps). Tidak hanya yang 10 tahun, tenor lain pun mencatatkan penurunan yield kecuali untuk yang 25 tahun.

Pada Agustus, pasar obligasi pemerintah Indonesia alias Surat Berharga Negara (SBN) sempat tertekan. Bulan lalu, kepemilikan investor asing di SBN berkurang Rp9,36 triliun. Namun mengawali September, minat investor asing mulai pulih. Dalam periode 1-4 September, kepemilikan asing di SBN bertambah Rp 1,9 triliun. Kembalinya investor asing di pasar SBN membuat yield bergerak turun.

Pasar SBN yang pulih sekaligus menurunkan risiko gagal bayar (default). Ini terlihat dari penurunan premi risiko alias Credit Default Swap.

Bursa Efek Indonesia

Pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) kembali ramai pada awal September 2019. Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip liputan6.com, sejumlah perusahaan tercatat menawarkan saham perdana kepada publik di awal bulan ini.

Pada Senin 2 September 2019, PT Kencana Energi Lestari Tbk melakukan pencatatan saham perdana di papan utama BEI. Perusahaan tersebut merupakan emiten ke-33 yang masuk ke dalam pasar modal pada tahun ini.

Sehari berikutnya, pada Selasa 3 September 2019, Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia di BEI.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VI Tahun 2019 dicatatkan dengan nilai nominal Rp1 triliun. Sementara untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV Tahun 2019 dicatatkan dengan nilai nominal Rp150 miliar.

Hasil pemeringkatan untuk obligasi ini adalah idAAA, dan Sukuk Mudharabah adalah idAAA(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang 2019 yakni 73 emisi dari 41 emiten senilai Rp 86,10 triliun. Dengan pencatatan ini, maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 416 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp441,14 triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 119 emiten.

Sedangkan untuk Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 102 seri dengan nilai nominal Rp2.625,62 triliun dan US$400 juta. Serta Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp8,31 triliun.

Rupiah

Rupiah berpotensi menguat pada pekan ini seiring dengan meningkatnya minat investasi aset berisiko walaupun pergerakkannya diperkirakan cenderung terbatas. Dikutip bisnis.com, Kepala Riset dan Edukasi PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan bahwa potensi penguatan rupiah pada pekan ini dipicu karena pasar masih menyambut positif rencana kembalinya AS dan China ke meja perundingan pada Oktober.

Ariston mengatakan pasar masih akan mewaspadai efek samping dari sengketa perdagangan AS dan China, seperti ekspor Negeri Tirai Bambu yang melonjak dan data ketenagakerjaan AS yang lebih buruk daripada ekspektasi. Berdasarkan data pemerintah China, ekspor China naik 2,6 persen pada Agustus secara year on year, sedangkan impor China turun 2,6 persen.

Sementara itu, data ketenagakerjaan AS di luar sektor pertanian untuk periode Agustus hanya mencatat pertumbuhan sebanyak 130.000, lebih kecil dibandingkan dengan ekspektasi pasar 163.000 dan pencapaian bulan sebelumnya 164.000. Karena itu, dia memprediksi pada perdagangan Senin (9/9/2019) rupiah bergerak di kisaran Rp14.060 per dolar AS hingga Rp14.150 per dolar AS. Adapun, pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (6/9/2019), rupiah ditutup di level Rp14.101 per dolar AS, menguat 0,38 persen atau 54 poin.

(AM)