Bareksa.com - Pekan lalu, kondisi pasar finansial berbagai negara merah padam, tak terkecuali Indonesia. Mulai dari instrumen obligasi hingga indeks saham di berbagai belahan dunia ‘rontok’. Kejatuhan ini dipicu oleh lonjakan kasus terjangkit virus Corona (COVID-19) di luar China.

Kecemasan investor terhadap meningkatnya kasus epidemi COVID-19 beralasan. Setelah perang dagang antar China dan AS selama tahun lalu mengganggu sisi produksi (supply), kini penanganan wabah COVID-19 dipastikan melemahkan sisi permintaan (demand). Berbagai tindakan karantina kota (lockdown) seperti di Wuhan dan kebijakan menahan pendatang untuk pertemuan komunal (seperti yang diumumkan oleh Pemerintah Saudi Arabia terkait kegiatan ziarah umroh), dapat memperlemah kegiatan transportasi, pariwisata, eceran hingga perbankan.

Melansir data Bloomberg, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 13,4 persen sejak awal tahun atau year to date (ytd), kurs tengah rupiah terhadap dolar AS (JISDOR) melemah 3,6 persen pada level Rp14.234 per dolar AS. Sementara, data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu (DJPPR) menunjukkan total dana asing telah keluar dari pasar obligasi mencapai Rp8,04 triliun (ytd) pada Jumat (28/2).

Kepala Makro ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, memahami kecemasan investor yang mengurangi atau likuidasi investasi dalam saham. Sebab dengan volatilitas indeks saham (VIX) dan obligasi US (T-bond) yang relatif tinggi, mengindikasikan sikap konservatif investor untuk mengurangi kedua jenis volatilitas aset tersebut, guna mengurangi kerugian lebih lanjut.

"Akan tetapi, jika mengamati penurunan IHSG, maka valuasi IHSG relatif paling murah jika dibandingkan bursa regional lainnya. Sebagai perbandingan (lihat tabel di bawah) antara annualized average pertumbuhan indeks saham dan earning per share antara indeks S&P (SPX) dan IHSG (JCI) selama beberapa tahun terakhir dan sejak Februari 2008," ungkapnya (3/3/2020).

Menurut Budi, terlihat selama setahun terakhir kenaikan SPX (16,8 persen) sekitar tiga kali lebih pesat ketimbang pertumbuhan earning yang hanya sekitar 5 persen. Proyeksi EPS yang pesat selama tiga tahun terakhir ditopang oleh stimulus fiskal berupa pemangkasan pajak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perusahaan banyak menggunakan tambahan dana dari pemangkasan pajak itu untuk membeli kembali (buyback) saham sehingga memicu kenaikan harga saham.

Sementara, kenaikan harga saham pada IHSG alias JCI cenderung lebih rendah ketimbang pertumbuhan laba, terutama setelah era supercycle commodity booming berakhir. Selain itu, meski pertumbuhan EPS IHSG 7,3 persen lebih rendah dari acuan normatif pertumbuhan GDP nominal, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara.

“Ketepatan membaca angka dan analisa ini penting untuk menentukan sikap terutama mengantisipasi peluang cuan ketika terjadi krisis. Kendati valuasi dianggap sudah murah, investor tetap perlu berhati-hati terhadap adanya potensi koreksi harga saham, sehingga sikap menunggu menjadi lebih tepat,” ujar Budi.

Untuk itu, lanjut Budi, ada dua hal yang harus dicermati. Pertama, respons perusahaan di AS untuk kembali buyback atau malah berbalik menjual. Kedua, kestabilan kurs rupiah relatif terhadap mata uang regional.

Pertimbangan pertama dilandasi dari pergerakan yang serupa antara IHSG dan indeks S&P. Pergerakan kedua indeks yang sama ini lebih besar ketimbang faktor internal pertumbuhan M1 (persediaan uang riil). Bila perusahaan atau emiten memanfaatkan sebagai kesempatan buyback maka ada peluang harga saham akan terjaga. Namun, perusahaan menjual saham karena mereka mencemaskan kondisi bisnis, maka harga saham indeks S&P akan tertekan, dan berpengaruh kepada IHSG.

Pertimbangan pertama didasarkan kenyataan adanya co-movement antara JCI dan SPX yang bahkan lebih besar ketimbang factor internal real M1 growth. Bila perusahaan Emiten memanfaatkan sebagai kesempatan buyback maka ada peluang harga saham akan terjaga. Namun, bila ternyata perusahaan malah menjual saham karena mereka sendiri mencemaskan kondisi bisnis, maka harga saham SPX akan tertekan yang berpengaruh kepada JCI.

Stimulus Pemerintah dan Kebijakan BI

Sementara itu, sangat penting mencermati respons kebijakan fiskal dan moneter yang berpengaruh pada penguatan ekonomi dan kurs rupiah, mengingat sikap investor asing yang melepas aset, baik saham maupun obligasi akibat adanya antisipasi pelambatan ekonomi dan risiko pelemahan rupiah (currency risk).

Secara fiskal, pemerintah menggelar insentif termasuk dengan mempercepat peluncuran Kartu Prakerja di tiga provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. Pemerintah juga menaikkan tambahan manfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 50.000 menjadi Rp 200.000.

Kebijakan ini berlaku selama enam bulan, mulai Maret 2020. Di bidang perumahan, pemerintah menambah kebutuhan anggaran Rp 1,5 triliun, untuk subsidi bunga Rp 800 miliar dan subsidi uang muka Rp 700 miliar.

Di sektor wisata, pemerintah memberi insentif sebesar Rp 741,89 miliar untuk menarik wisatawan mancanegara maupun domestik, dengan memberikan insentif berupa diskon khusus, maupun kegiatan promosi. Insentif ini mulai berlaku pada Maret, April, dan Mei 2020. Sementara, bagi pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran mendapat hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,3 triliun.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia melakukan stabilisasi melalui kebijakan triple interventions melalui penjualan valas di pasar spot, intervensi melalui forward di pasar domestic non delivery forward (DNDF) dan intervensi pembelian SBN yang dilepas oleh investor asing.

Di era melimpahnya likuiditas uang dan kecilnya kredit, bila bank sentral China (PBoC) melakukan ekspansi serupa bank sentral G3 (AS, Jepang, dan Jerman), maka suku bunga bakal terjaga rendah. Hal ini akan memberi ruang lebih untuk instrumen pendapatan tetap seperti obligasi di negara berkembang yang pengelolaanya relatif hati-hati (prudent) seperti Indonesia.

Ikuti arus dimana obligasi akan tetap mendahului saham. Selanjutnya kita perlu mencermati apakah berbagai stimulus pemerintah efektif menopang daya beli. Menyikapi gangguan pada pengiriman barang input dari China, pemerintah sendiri sudah mengajak perusahaan untuk memacu pengadaan bahan baku.

“Berdasarkan pengalaman melintasi berbagai krisis, kondisi saat ini nampak berbeda bila dibanding menjelang krisis 2008. Saat itu, sikat terbaik adalah menahan ketamakan (controlling the greed) karena valuasi saham sudah terlalu tinggi dan jauh melebihi acuan normatif pertumbuhan GDP nominal. Sementara saat ini, kita perlu mengelola rasa takut (managing fear). Masih ada asset investasi yang menarik terutama SBN yang justru menjadi prasyarat peluang cuan saham,” tandas Budi.

***

Ingin berinvestasi aman di reksadana yang diawasi OJK?

- Daftar jadi nasabah, klik tautan ini
- Beli reksadana, klik tautan ini
- Pilih reksadana, klik tautan ini
- Belajar reksadana, klik untuk gabung di Komunitas Bareksa Fund Academy. GRATIS

DISCLAIMER

Semua data return dan kinerja investasi yang tertera di dalam artikel ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek. Data-data tersebut merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis dan bukan merupakan jaminan atas kinerja suatu efek di masa mendatang. Investasi melalui reksadana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksadana.