Bareksa.com - Berikut sejumlah berita dan informasi terkait ekonomi, pasar modal dan investasi yang disarikan dari berbagai media dan keterbukaan informasi, Rabu, 2 Desember 2020. ​

Vaksin Covid-19 Moderna

Moderna mengklaim bahwa vaksin yang dikembangkan oleh perusahaannya menawarkan tingkat perlindungan tinggi terhadap virus corona. Moderna juga sedang meminta izin untuk penggunaan vaksin di Amerika Serikat dan di Singapura.

Mengutip Kompas.com dari Telegraph, Senin (30/11/2020), dalam analisis utama fase akhir menunjukkan, kemanjuran vaksin melawan Covid-19 mencapai 94,1 persen dan kemanjuran dalam mencegah kasus Covid-19 parah adalah 100 persen.

"Analisis primer yang positif ini menegaskan kemampuan vaksin kami untuk mencegah penyakit Covid-19 dengan kemanjuran 94,1 persen dan yang terpenting adalah kemampuan untuk mencegah virus corona yang parah," kata Kepala Eksekutif Moderna, Stephane Bancel.

Analisis tahap ketiga ini melibatkan 30.000 sukarelawan, 196 di antaranya merupakan pasien Covid-19. Dari 196 pasien itu, 185 orang telah menerima plasebo dan 11 pasien lainnya divaksinasi. Moderna melaporkan, ada 30 peserta yang berstatus kasus parah dan semuanya pada kelompok plasebo.

Pada saat bersamaan, seperti diberitakan Reuters, Senin (30/11/2020), Moderna mengumumkan rencananya untuk meminta otorisasi penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.

Diberitakan Straits Times, Moderna juga sedang meminta izin penggunaan vaksinnya di Singapura. Jika semuanya berjalanan lancar, tahap pertama penggunaan vaksin bisa dilakukan paling cepat awal bulan ini.

Yield SBN

Pergerakan harga obligasi pemerintah atau surat berharga negara sepanjang November catatkan penguatan yang cukup baik. Harga SBN acuan 10 tahun mengalami kenaikan sejak awal November, bahkan kenaikan ini terjadi sejak Oktober lalu.

Dilihat dari imbal hasilnya (yield), SBN acuan 10 tahun terus mengalami penurunan ke level 6,188 persen per 30 November 2020 menyentuh level terendah tahun ini. Dilaporkan CNBC Indonesia, secara bulanan, yield SBN 10 tahun telah turun 6,8 basis poin.

Yield berlawanan arah dari harga, sehingga penurunan yield menunjukkan harga obligasi yang naik. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1 persen.

Sepanjang November, asing terus masuk di SBN. Walaupun di beberapa hari sepanjang November nilai kepemilikan asing pernah turun, namun penurunan ini tidak terlalu signifikan. Pada tanggal 26 November lalu, nilai kepemilikan asing di SBN sebesar Rp 948,26 triliun.

Tak hanya itu, kinerja positif SBN juga didukung oleh melonjaknya permintaan lelang surat utang negara (SUN) pada Selasa, 17 November lalu. Lelang SUN tersebut kelebihan permintaan (oversubscribed) 5 kali lipat dengan total penawaran yang masuk sebesar Rp 104,7 triliun. Lelang SUN kemarin, 1 Desember 2020 juga mendapatkan penawaran masuk hingga Rp94,3 triliun.

Jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah negara berkembang lainnya, Indonesia berhasil menduduki posisi pertama penurunan yield SBN 10 tahun terbesar di November 2020. Yield SBN 10 tahun Indonesia pada November 2020 mengalami penurunan 42,1 basis poin menjadi dari posisi sebelumnya Oktober 2020 di level 6,609 persen.

Inflasi November 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mencatat terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2020. Inflasi lebih tinggi dibandingkan Oktober 2020 sebesar 0,07 persen.

Angka itu itu juga lebih tinggi dibandingkan inflasi November tahun lalu sebesar 0,14 persen. Sementara itu, secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) terjadi inflasi sebesar 1,23 persen persen. Sedangkan secara tahunan (year-on-year/yoy) inflasi mencapai 1,59 persen pada November ini.

"Inflasi Indonesia di November 2020 ini sebesar 0,28 persen mtm kalau kita bandingkan dengan bulan lalu," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Setianto dalam konferensi pers dikutp CNN Indonesia, Selasa (1/12).

Ia mengatakan jika ditengok berdasarkan kelompok pengeluaran, maka mayoritas atau sebanyak sembilan kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Sedangkan, hanya dua kelompok yang mengalami deflasi.

Inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86 persen, dengan andil kepada inflasi 0,22 persen. Ia menuturkan inflasi pada kelompok ini disebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, contohnya daging ayam dengan andil 0,08 persen, telur ayam ras, dan cabai merah.

Aturan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan baru di pasar modal tentang securities crowdfunding dan disgorgement fund. Diharapkan ketentuan baru tersebut meluncur sebelum pergantian tahun ini.

"Hopefully (mudah-mudahan) bisa keluar tahun ini. Artinya, bulan ini. Sekarang masih berproses di Kementerian Hukum dan HAM untuk proses perundangannya," ujar Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 1A OJK Luthfi Zain Fuady, dilansir Antara, Selasa (1/12).

Luthfi melanjutkan ketentuan baru itu berupa POJK. Adapun securities crowdfunding sebagai upaya otoritas keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mencari pendanaan di pasar modal.

POJK itu nantinya akan memperluas jenis efek yang ditawarkan melalui urun dana atau crowdfunding dari sebelumnya hanya berjenis saham menjadi Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS).

Selain itu, kriteria penerbit atau issuer juga diperluas dari sebelumnya terbatas pada badan hukum berbentuk PT, kini menjadi UKM berbadan hukum non-PT, seperti koperasi, CV, atau firma.

"Kami melihat sekarang ini sudah ada aturan tentang equity crowdfunding yang diluncurkan pada 2018. Ini tahun kedua, baru ada 11 emiten yang cari dana lewat platform equity crowdfunding dengan nilai penawaran emisi Rp150 miliar. Artinya, kecil sekali," katanya.

Padahal, berkaca dari proyek yang diberikan pemerintah kepada UKM mencapai Rp188 triliun, baik di pusat maupun di daerah. Proyek ini termasuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Anggaran 2021

Fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021 secara virtual pada hari Selasa (1/12).

"Tahun depan kita akan membelanjakan Rp 2.750 triliun, terutama untuk belanja yang bertujuan untuk melanjutkan program penanganan Covid-19 dan juga terutama untuk vaksinasi. Tapi kita juga akan terus mendukung beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta Pemda untuk pulih dari Covid-19," jelas Menkeu dikutip Kontan.co.id, Selasa (1/12)

APBN tahun 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara. Menkeu menyebut bahwa hal ini sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN. Fokus pada pendapatan negara diantaranya adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat.

Kemudian, pembiayaan anggaran yang ada pada APBN tahun 2021 juga akan tetap dikelola secara prudent dan penuh kehati-hatian. Pembiayaan anggaran akan dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari berbagai BUMN, BLU dan Sovereign Wealth Fund (SWF), peningkatan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, UMi dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan terhadap pendidikan terutama pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan.

* * *